![[Kabar] Pernyataan Sikap Apsipol tentang Pemilu, Pengamat: Perpolitikan Indonesia Tidak Baik-Baik Saja](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-25_15-48-31.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Merespons fenomena politik yang kerap jauh dari etika dan akal sehat, Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (Apsipol) se-Indonesia membuat pernyataan sikap untuk Pemilu 2024. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan Symposium on Indonesian Politics and Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (Apsipol) Annual Meeting di Semarang, Kamis, (2-11-2023).
Pernyataan sikap Apsipol yang disampaikan secara terbuka kepada publik berisi lima poin.
Pertama, mendorong penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk independen, menegakkan integritas, dan profesional dalam penyelenggaraan seluruh tahapan.
Kedua, mendorong peserta pemilu berkampanye dengan mengedepankan etika dan mencerdaskan serta bebas dari isu sara (suku, agama, ras, dan adat istiadat), kampanye hitam, politik uang, adu domba, dan hoaks.
Ketiga, mendorong pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom, tanpa tekanan, tolak politik uang, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani.
Keempat, mendorong ASN, TNI dan Polri untuk bersikap netral, menegakkan integritas dan profesional dalam menyukseskan pemilu.
Kelima, mendorong akademisi dan masyarakat sipil untuk aktif melakukan pendidikan pemilih, mengawasi dan memantau pemilu.
Tidak Baik-Baik Saja
Pengamat kebijakan publik Dr. Vidia Gati, S.E.Akt., CA., M.E.I.menilai, penyataan sikap tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan kondisi perpolitikan di Indonesia yang tidak baik-baik saja.
“Bagaimana tidak, masyarakat disuguhi oleh tontonan yang memuakkan. Rebutan jabatan dan kekuasaan, politik dinasti, politik uang sampai adegan pencitraan sebagai sosok yang sangat peduli dengan rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu amat dibenci, justru saat ini menampakkan diri dalam wujud yang lebih berat,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (17-11-2023).
Menurutnya, semua ini terjadi karena dijauhkannya agama untuk berperan dalam politik (sekuler). Sekularisme dalam demokrasi, terangnya, telah membuat terpisahnya keyakinan dari amal, mengaku menyembah Allah, tetapi di sisi lain menjadikan manusia sebagai penentu halal dan haram.
“Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kekuasaan terpisah dari agama, niscaya perkataan manusia akan rusak,” imbuhnya.
Tidak Melarang
Menyikapi pemilu, dalam pandangan Vidia, Islam tidak melarang siapa pun yang ingin berkuasa, termasuk tidak menutup diri dari adanya pergolakan yang mungkin terjadi ke arah sana. Namun, menurutnya, poin yang sangat penting adalah cara kekuasaan itu didapat dan untuk tujuan apa kekuasaan itu diraih.
“Kekuasaan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengurus umat dengan menerapkan syariat Islam, serta menyebarkannya ke seluruh dunia. Seorang pemimpin tidak sekadar beragama Islam, namun ia adalah pemimpin yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan,” jelasnya.
Sosok pemimpin yang amanah dan adil, ucapnya, tidak mungkin lahir dari sistem demokrasi sekuler yang jauh dari tuntunan Islam. “Pemimpin yang adil hanya dilahirkan dari sistem yang juga adil, yaitu Islam,” tegasnya.
Vidia lalu berkesimpulan, berharap perubahan hanya dari bergantinya pemimpin, jelas tidak cukup.
“Kita semua sudah merasakan berganti-gantinya pemimpin di negeri ini, namun perubahan tidak kunjung terwujud, kecuali hanya sedikit sekali. Sudah saatnya kita semua menyadari bahwa kita selama ini sudah jauh dari aturan Allah,” bebernya.
Jauhnya dari aturan Allah, sambungnya, membawa dampak pada kerusakan di darat dan di laut seperti dilukiskan dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 41.
“Ditambah lagi peringatan dari Allah [bahwa] jika kita mengabaikan perintah Allah, maka kehidupan sempitlah yang akan kita terima, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Thaha ayat 124,” pungkasnya. [MNews/IA]
