[Kabar] Politik Pendidikan ala Kapitalisme, Pemerhati: Blunder

[Kabar] Politik Pendidikan ala Kapitalisme, Pemerhati: Blunder

Muslimah News, NASIONAL — Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa generasi muda akan menghadapi tantangan berat di masa depan. Sebabnya, sebagian besar lapangan kerja akan hilang seiring dengan berkembangnya digitalisasi. “Berdasarkan data Future of Jobs Report dari World Economic Forum, 85 juta lapangan pekerjaan yang hilang dibandingkan 67 juta yang tumbuh, artinya para tokoh muda punya tantangan berat,” ujarnya dalam acara IAPPI di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (12-10-2023).

Ia juga mengungkapkan bahwa generasi muda perlu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Apalagi, lanjutnya, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan menjadi tantangan bagi mereka.

Blunder Pendidikan Kapitalisme

Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menilai kondisi ini sebagai blunder politik pendidikan ala kapitalisme. “Pemerintah terus menggenjot berbagai upaya untuk memastikan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja. Spirit inilah yang selalu diusung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” ungkapnya kepada redaksi MNews, pada Jumat (03-11-2023).

Sebabnya, lanjutnya, dunia pendidikan selama ini dianggap belum mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja. “Karena masih ada ketidakcocokan keterampilan yang ditawarkan dunia pendidikan dengan industri. Di sisi lain, kemajuan teknologi terus menggerus lapangan kerja,” jelasnya.

Kondisi tersebut, terangnya, makin menguatkan politik pendidikan yang selama ini diusung pemerintah, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. “Pendidikan diselenggarakan dengan asas mengikuti kebutuhan pasar pengguna, yakni dunia kerja dunia industri,” terangnya.

Untuk itu, ia memberikan contoh berbagai program yang dihadirkan, seperti Praktisi Mengajar, Magang Bersertifikat, Studi Independen Bersertifikat, IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards), Bangkit, hingga Kampus Mengajar.

Bahkan, ungkapnya, ada delapan kriteria atau Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak; Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus; Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; Praktisi Mengajar di Dalam Kampus; Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat; Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia; Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, dan Program Studi Berstandar Internasional.

Tidak Menyelesaikan

Sayangnya, ia menilai bahwa upaya pemerintah dalam menguatkan arah pendidikan bagi kepentingan dunia kerja tidak akan menyelesaikan problem kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja.

“Apa yang diusung pemerintah merupakan politik pendidikan kapitalistik yang muncul dari sudut pandang kapitalisme bahwa pendidikan harus dipandang sebagai faktor produksi yang berfungsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi termasuk untuk menyelesaikan problem kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh kapitalisme,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia memaparkan bahwa kapitalisme mengharuskan pendidikan dirancang mengikuti permintaan (demand) yang saat ini lebih banyak dikendalikan para kapitalis (pemilik usaha dan industri-red). ” Mereka [para kapitalis] berdalih untuk memenuhi kebutuhan kerja. Sejatinya politik tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja sepenuhnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, jelasnya, dalam sistem kapitalisme, teknologi bersifat bebas nilai. “Siapa pun tidak sanggup melawan arus perkembangannya, termasuk teknologi AI (Artificial Intelligence). Bahkan AI dikenal berpotensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan,” jabarnya.

Ia kemudian menambahkan bahwa dunia industri pun tak lepas dari penggunaan AI. “Inilah yang membuat lapangan kerja berubah secara drastis. Pertumbuhan lapangan kerja kalah jauh dengan hilangnya jenis lapangan kerja. Maka, apa yang terjadi jika pendidikan dirancang mengikuti pasar yang semakin mempersempit lapangan kerja? Maka selamanya, lulusan pendidikan tidak akan sanggup menguasai pasar tenaga kerja,” kritiknya.

Inilah masalah yang dihadapi pemerintah, ungkapnya, ketika pendidikan tinggi dirancang untuk kepentingan industri agar dapat menyerap tenaga kerja. “Di sisi lain, industri sendiri tersandera oleh politik teknologi yang justru meminimalisir tenaga kerja manusia (melalui teknologi AI). Maka sampai kapan pun pendidikan (tinggi) tak akan sampai pada tujuannya,” paparnya.

Akibatnya, ia menjelaskan bahwa bangsa tidak hanya kehilangan efisiensi dalam menghasilkan lulusan bagi dunia kerja, tetapi model politik (kebijakan) tersebut juga sangat membahayakan masyarakat dan peradaban. “Sebabnya, SDM berkompeten dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya industri. [Karena] masih banyak sektor yang justru jauh dari kepentingan industri bahkan perlu diberdayakan,” jelasnya.

Saat ini, ia memaparkan jika mahasiswa berbondong-bondong memilih jurusan favorit yang menjanjikan lapangan kerja di berbagai perusahaan dan industri. “Sementara beberapa jurusan lain kian redup bahkan hilang. Pendidikan akademik atau vokasi yang tidak terhubung dengan industri pun tidak lagi diminati. Ini semua karena politik pendidikan yang didedikasikan untuk dunia kerja dunia industri,” tuturnya.

Sistem Islam

Agar masalah politik pendidikan kapitalistik ini terselesaikan, ia mengusulkan sistem pendidikan Islam dalam Khilafah. “Dalam Khilafah, pendidikan tinggi diselenggarakan berbasis pada pengembangan SDM bagi kemaslahatan manusia,” ungkapnya.

Pendidikan tinggi, lanjutnya, bertujuan untuk menghasilkan para pemimpin yang akan mengelola negara dan menyelesaikan berbagai persoalan umat dan melahirkan berbagai ulama dan pakar di berbagai bidang kemaslahatan publik. “Dengan demikian pendidikan tidak dirancang untuk pertumbuhan ekonomi, ataupun pasar tenaga kerja industri,” tandasnya.

Khilafah, imbuhnya, akan mengelola teknologi agar tetap memberikan kemaslahatan bagi manusia. “Pendidikan pun dirancang untuk menghasilkan SDM yang akan melahirkan berbagai teknologi yang tidak menghilangkan fitrah kemanusiaan, juga tidak menimbulkan problem ketenagakerjaan,” paparnya.

Di sisi lain, jelasnya, negara berkewajiban membuka seluas-luasnya lapangan kerja. “Karenanya, tentu minim problem kelangkaan lapangan kerja. Pendidikan pun akan berjalan sesuai misi utamanya sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkepribadian Islam, memiliki tsaqafah dan ilmu pengetahuan serta berbagai keahlian, baik terapan maupun di bidang riset,” jabarnya.

Jadi, ia menyimpulkan bahwa pembajakan pendidikan bagi kepentingan kapitalisme saat ini hanya bisa diakhiri jika sistem pemerintahan Islam (baca: Khilafah) dapat ditegakkan. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *