[Kabar] Aktivis: SAPA 129 Terintegrasi Adalah Penyelesaian Tambal Sulam

[Kabar] Aktivis: SAPA 129 Terintegrasi Adalah Penyelesaian Tambal Sulam

Muslimah News, NASIONAL — Melansir situs resmi Kemen PPPA (21-9-2023), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengaktifkan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia. SAPA 129 menjadi contact center pengaduan khusus kasus terkait perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun. Adanya SAPA 129 di setiap provinsi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan karena pelapor akan terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing

Pada 2022, Layanan SAPA 129 telah menerima sebanyak 2.346 aduan kasus terkait perempuan dan 957 aduan kasus terkait anak. Menteri mengimbau kepada para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat agar aktif dalam menyebar luaskan informasi soal pelayanan ini, sehingga layanan ini bisa dimanfaatkan secara optimal.

Ia juga mengajak serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan kekerasan pada perempuan dan anak, membawa keadilan bagi korban, serta mendorong kehormatan dan rasa hormat bagi mereka. Keterbukaan akses layanan, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong penanganan kasus secara cepat, akurat, komprehensif, dan memberikan layanan yang prima bagi masyarakat.

Tambal Sulam

Namun, pendapat berbeda disampaikan aktivis muslimah Najmah Saiidah. Kepada MNews, Sabtu (30-9-2023), ia menyatakan, kebijakan ini hanya tambal sulam. “Kebijakan SAPA 129 Terintegrasi yang dibuat pemerintah ini tidak mampu menjadi solusi permasalahan karena hanya tambal sulam, tidak menyentuh akar permasalahan,” ucapnya.

Program ini, lanjutnya, seolah memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan karena kasusnya segera dilaporkan, bahkan diklaim sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak.

“Kehadiran call center SAPA 129 disebutkan bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan. Akan tetapi, benarkah program ini bukti hadirnya negara dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan?” tanyanya retorik.

Ia mengungkapkan, fakta telah menunjukkan bahwa sekalipun sudah banyak kasus yang dilaporkan, tetapi penyelesaiannya tidak kunjung tuntas.

“Ibarat pepatah, ‘mati satu tumbuh seribu’. Bahkan kejadiannya kian meresahkan. Mengapa? Fakta tidak terbantahkan menunjukan bahwa kasus kekerasan ini makin marak terjadi dan lebih miris lagi para pelaku dan korban kekerasan kian dini usianya. Makin banyak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kepada teman sebayanya atau yang lebih muda,” ujarnya prihatin.

Kasus kekerasan, sebutnya, adalah salah satu buah busuk dari sistem sekularisme kapitalisme yang sedang mencengkeram kehidupan umat Islam saat ini.

“Oleh karenanya, solusi yang hakiki tidak cukup hanya dengan mendata dan melaporkan kasusnya, tetapi harus dengan mengganti sistem kehidupan yang mampu melindungi perempuan dan anak-anak, bahkan juga laki-laki. Satu-satunya aturan atau sistem kehidupan yang mampu melindungi seluruh umat manusia itu hanyalah sistem yang datang dari Allah Swt., yaitu Islam,” cetusnya.

Syariat Islam

Satu-satunya harapan untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, tegasnya, adalah kembali kepada syariat Islam, aturan dari Al-Khalik Al-Mudabbir, Sang Pencipta Yang Maha Pengatur.

“Al-Qur’an telah memaparkan dengan jelas bahwa Muhammad saw. diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya, apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Islam akan memberikan rahmat dan ketenteraman bagi manusia di muka bumi ini, tentu saja jika dilaksanakan secara kafah,” jelasnya.

Ia menerangkan, Islam sebagai din yang sempurna ini sangat melindugi umatnya. “Hal ini tecermin dalam nas-nas, di antaranya hadis Rasul saw., ‘Barangsiapa yang bangun di pagi hari merasa aman di sekitarnya, sehat badannya, dan mempunyai makanan (pokok) hari itu, seolah-olah ia telah memiliki dunia seisinya’. Dari hadis ini Rasulullah menyetarakan keamanan dengan makanan pokok, sedangkan makanan adalah kebutuhan pokok. Hal ini berarti bahwa keamanan adalah kebutuhan pokok rakyat,” paparnya.

Oleh karena itu, ia menekankan, negara wajib menjaga keamanan seluruh rakyatnya, laki-laki-perempuan, kaya-miskin, anak-anak ataupun dewasa, muslim-nonmuslim, tanpa ada perbedaan. “Ini karena negara, melalui pemimpinnya (baca: khalifah) bertanggung jawab mengatur segala urusan rakyatnya,” ujarnya mengutip sabda Rasulullah riwayat Bukhari-Muslim dan Ibnu Umar, “Setiap imam adalah pemimpin dan pengatur urusan rakyatnya, maka ia akan dimintai pertaggungjawaban atas tanggungannya.”

Demikian pula dalam keluarga, ucapnya, seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya, maka ia yang berkewajiban untuk melindungi anggota keluarganya. Tentu saja, sambungnya, ini berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisaa’ ayat 34 dan hadis Rasul saw. riwayat Bukhari-Muslim, “Seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

Ia menjabarkan, perlindungan Islam terhadap anggota keluarga yang diserahkan kepada kepala keluarga, walinya, atau mahramnya ini tecermin dalam aturan Allah, seperti adanya perwalian berkaitan dengan kewajiban nafkah (lihat QS Ath-Thalaq: 6—7), juga kewajiban bagi mahram untuk mendampingi perempuan yang menjadi mahramnya dalam safar atau bertemu dengan laki-laki dalam situasi tertentu.

“Banyak ayat dan hadis menjelaskan betapa Islam melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Misalnya, aturan memakai kerudung (lihat QS An-Nuur: 31) dan jilbab (lihat QS Al-Ahzab: 59), juga keharusan seorang istri meminta izin kepada suami ketika ia harus keluar rumah dan sebagainya,” tuturnya.

Jawaban

Tampaklah, ia mengutarakan, Islam sabagai din sempurna telah memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dengan terperinci, tegas, tuntas, dan jelas.

“Perempuan dan anak-anak, bahkan siapa pun akan terlindungi oleh syariat Islam dan tercegah dari segala bentuk kekerasan. Hanya saja, aturan atau hukum Islam tidak dapat tegak, kecuali jika tiga pilar tegaknya hukum Islam diterapkan, yaitu pembinaan individu yang mengarah kepada pembinaan masyarakat, kontrol masyarakat, dan adanya suatu sistem yang terpadu yang dilaksanakan oleh sebuah negara, yaitu Khilafah Islamiah sebagai pelaksana dari aturan Allah dan Rasul-Nya,” tukasnya.

Menurutnya, di sinilah pentingnya terus mengedukasi umat bahwa persoalan kekerasan dan pelecehan kehormatan perempuan dan anak-anak tidak akan pernah selesai, kecuali dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai Khilafah.

“Oleh karenanya, upaya perjuangan penegakan Khilafah di tengah umat menjadi agenda utama kita hari ini,” pungkasnya sekaligus menutup dengan doa, “Allahumma iftah lanaa wa iftah bina wa ajjil bitathbiqi ahkamil Islamfil ‘aalam.” [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *