[Kabar] UIY: Bisa Memberikan Sertifikat kepada Investor, Mengapa Tidak kepada Rakyat?

Muslimah News, NASIONAL — Mencermati kondisi masyarakat Rempang yang akan “digeser” oleh pemerintah karena adanya rencana pembangunan Rempang Eco-City, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto mempertanyakan, pemerintah bisa memberikan sertifikat kepada investor, mengapa tidak kepada rakyat?

“Pemerintah mengatakan, penduduk di situ gak punya sertifikat. Pertanyaannya, perusahaan ini dapat sertifikat dari mana? Sampai minta dikosongkan. Hak mengelola itu kan pemberian dari pemerintah. Kalau pemerintah bisa memberikan kepada investor besar, kenapa kepada rakyatnya sendiri tidak bisa? Apalagi, sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi saat kampanye 2019. Katanya paling lambat dalam 3 bulan akan dikeluarkan sertifikat [untuk warga setempat],” ungkapnya.

Terlebih, imbuhnya, rumah untuk tempat para penduduk yang nanti akan dikosongkan itu sebenarnya belum siap. “Itu yang dikonfirmasi oleh Walikota Batam bahwa untuk membangun harus ada persiapan, dokumen, surat, dan segala perizinan. Memang belum ada, makanya kemudian dikatakan ada masa tunggu dan penempatan sementara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, investasi memang penting di dalam pembangunan ekonomi, tetapi kalau semata-mata demi kepentingan investasi tanpa mengindahkan faktor-faktor lain, terutama faktor manusianya atau penduduk yang sudah demikian lama tinggal di situ sekitar tahun 1800-an, menunjukkan bahwa investasi ini sekadar demi investor.

“Kalau betul demi kesejahteraan atau kebaikan penduduk di situ, mestinya yang pertama dikedepankan atau diperhatikan adalah keadaan penduduk itu. Tapi ini kan ada schedule, dianggap seperti barang yang bisa digeser begitu saja, ditaruh di tempat sementara, kemudian ia bisa melakukan kegiatan pembangunan di situ,” kritiknya.

Persoalan Besar

Menurutnya, ini persoalan besar yang kian dipertanyakan banyak orang. “Sebenarnya siapa yang punya kewenangan? Kenapa pemerintah begitu tunduk kepada investor? Kenapa pemerintah tidak mengatakan no, masih ada masalah. ‘Kalau Anda mau pergi, ya pergi. Kami menjaga harkat martabat penduduk ini.’ Jadi, negara melindungi warga,” cetusnya.

Ia menilai, ada kecenderungan besar yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, demokrasi telah bergeser menjadi korporatokrasi. “Bukan rakyat yang berdaulat, tetapi pemilik modal yang berdaulat. Negara dipakai sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik mereka,” jelasnya.

Ia mencontohkan invasi Amerika ke Irak yang disebut-sebut menewaskan 1,4 juta warga Irak. “Apa alasannya? Kan tidak ada alasan untuk merasionalkan invasi itu. Untuk penghancurkan senjata pemusnah massal? Tidak ada di sana. Untuk menyerang basis terorisme? Data intelijen menunjukkan tidak ada line up antara Al-Qaeda dengan Saddam Husein (Presiden Irak saat itu-penj.),” ulasnya..

Jadi, lanjutnya, kenapa mereka harus melakukannya jika bukan untuk menghentikan bisnis di sana, yakni bisnis senjata, minyak, dan infrastruktur. “Apalagi, yang menang tender rekonstruksi Irak pun perusahaan yang terhubung dengan Presiden Bush. Jadi, ini luar biasa. AS yang menghancurkan Irak, kemudian yang memperbaiki atau merekonstruksinya adalah perusahaan AS dengan duit Irak,” bebernya.

Lalu, urainya, apakah bisa diterima kesejahteraan sebuah negara di atas kehancuran, kerusakan, penderitaan, kesengsaraan warga di negara lain?

“Kalau logika itu sampai diterima, hancur dunia ini. Yang kuat akan menindas yang lemah. Apa bedanya dengan penjajahan di masa lalu?” tanyanya lugas.

Oleh karena itu, tegasnya, logika tadi harus ditolak. “Gak boleh atas nama kesejahteraan sebuah negara, lalu boleh menindas, menghancurkan, merusak negara lain, dan menimbulkan penderitaan warga negaranya,” ujarnya.

Sama dengan kasus tadi, sambungnya, tidak boleh pula atas nama investasi sebuah perusahaan, apalagi perusahaan asing, kemudian berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri yang akan mengorbankan rakyat.

“Lagi pula ada pertanyaan, apa segitu besar 16.000—17.000 hektare? Ternyata kan disebut hanya sekitar 280 hektare sudah cukup. Kenapa harus diokupasi seluruh pulaunya? Itu menunjukkan ada intensi (baca: tujuan) yang lebih dari sekadar pembangunan industri kaca terbesar di dunia, yang nyatanya bukan terbesar di dunia, dan nyatanya juga tidak perlu seluas itu,” kritiknya.

Berarti, ia menduga, ada tricky-tricky, ingin mengambil cuan yang lebih besar mumpung ada kebijakan seperti itu. “Kosongkan sekalian dan akan mendapatkan lahan yang luar biasa, berdekatan dengan Singapura, kemudian bisa mengolahnya menjadi properti luar biasa, apalagi dengan HGB 80—90 tahun,” ucapnya.

Investasi yang Benar

UIY menjelaskan, memang tidak ada orang yang menolak investasi karena investasi itu diperlukan untuk kegiatan ekonomi. “Bahkan dalam Islam, investasi sangat didorong. Terbukti uang itu tidak boleh menumpuk, harus dibelanjakan. Hanya saja, investasi harus betul-betul digerakkan dengan cara yang benar, menghasilkan kesejahteraan, keadilan, sekaligus keberkahan. Keberkahan itu menyangkut halal haram dan keridaan Allah. Nah, ini jangankan keberkahan, keadilan pun tidak,” terangnya.

Ia memerinci, ekonomi itu terbagi tiga, yaitu ekonomi negara, swasta, dan keluarga. “Investasi yang menggerakkan ekonomi yang besar itu ada di swasta. Kalau pemerintah, dengan berbelanja akan menggerakkan ekonomi. Membangun ini itu juga termasuk investasi. Sedangkan, keluarga sifatnya skala kecil. Yang jadi soal sebenarnya adalah bagaimana negara berhadapan dengan private sector. Negara mengendalikan atau dikendalikan. Ini hari ada kecenderungannya negara dikendalikan. Bukti paling nyata adalah lahirnya UU Minerba,” paparnya.

Jadi, tuturnya, investasi itu boleh, tetapi yang bagaimana? “Kalau investasi di sektor milik publik, seperti tambang batubara, mestinya dicegah. Sektor milik publik harus menjadi milik rakyat, dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ini hari diserahkan kepada swasta. Ini masalah kemauan politik, bahkan teknologi itu bisa dibeli dan dipelajari, apalagi SDM-nya pun tersedia,” tukasnya. [MNews/Ruh]