Muslimah News, NASIONAL— Presiden Jokowi telah mengumumkan adanya kenaikan gaji sebesar 8% bagi ASN, TNI, dan Polri mulai tahun depan dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya, Rabu (16-8-2023).
Namun, menurut Direktur PAKTA Dr. Erwin Permana, kebijakan ini hanya basa-basi politik. “Ini tidak lebih dari sebatas basa-basi politiknya Jokowi di tahun-tahun politik. Kenaikannya pun hanya 8%,” ujarnya dalam Kabar Petang: “Oh! Ternyata Ini Motif Jokowi Naikkan Gaji PNS” di kanal Khilafah News, Rabu (23-8-2023).
Ia menerangkan, Jokowi menaikkan gaji ASN selama ia berkuasa hanya tiga kali. “Pada 2015 ketika ia pertama kali menjadi presiden, kemudian pada 2019 yang merupakan tahun politik, dan 2024 yang juga tahun politik. Kenaikannya enggak seberapa, sekitar 5%,” tuturnya.
Kalau bicara konteks, lanjutnya, Jokowi ini memang presiden yang pelit terhadap ASN, tetapi baik terhadap oligarki dengan serangkaian kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap oligarki, juga terhadap insentif pajak.
“Ia senantiasa mendorong insentif pajak bagi para pengusaha, kemudian mempermudah izin usaha semudah-mudahnya bagi oligarki. Juga memberikan kesempatan kepada oligaki untuk mudah menyerap lapangan kerja yang berasal dari luar negeri tanpa persyaratan yang rumit. Di sisi lain, kita sendiri justru sedang sulit terhadap lapangan pekerjaan,” bebernya.
Tidak Signifikan
Kalau beban ASN dibandingkan dengan kenaikan gajinya, ia mengungkapkan, maka sebenarnya tidak signifikan.
“Di tengah sistem moneter kita yang berbasiskan mata uang kertas, maka akan mengalami yang namanya inflasi. Rata-rata inflasi terjadi 4% per tahun. Dengan tiga kali kenaikan gaji selama masa Jokowi ini, artinya rata-rata ia hanya menaikkan sekitar jangka waktu empat tahun sekali, maka inflasinya 16%, sedangkan kenaikan gaji 8%. Dengan begitu, ASN ini sebenarnya tekor, tidak ada impact-nya terhadap kemampuan daya beli ASN dibandingkan dengan kenaikan gaji oleh Jokowi selama ini,” urainya.
Kemudian, sambungnya, ketika dikaitkan dengan tahun politik, maka ada udang di balik batu. “Boleh dikatakan, ini bukan kebijakan yang tulus. Kenapa? Karena memang hanya dilakukan di tahun-tahun politik sehingga Jokowi ingin memastikan bahwa ASN ini solid di bawah gerbongnya Jokowi. Preferensi politik ASN diharapkan sejalan dengan preferensi politik Jokowi,” cetusnya.
Ketika, misalnya, Jokowi menunjuk presiden tertentu, ujarnya, maka harapannya adalah ASN akan kompak di belakang gerbongnya Jokowi.” Begitu juga, misalnya, ketika Jokowi memiliki preferensi terhadap partai politik tertentu, maka harapannya akan menangguk suara ASN, keluarga ASN, dan siapa saja yang bersinggungan dengan ASN,” ungkapnya.
Meningkatkan Produktivitas?
Terkait dengan kenaikan produktivitas, jelasnya, banyak pihak mengatakan bahwa kenaikan gaji ASN/TNI/Polri ini nantinya bisa mendorong produktivitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Nah, itu tidak melulu hubungannya dengan gaji. Memang gaji menjadi salah satu faktor untuk menaikkan kinerja ASN, tetapi di sana itu ada iklim kerja yang baik, budaya kerja yang baik. Apakah iklim kerja lingkungan ASN ini sudah baik?” tanyanya retorik.
Menurutnya, ini akan sulit karena kecenderungan politik patron client yang terjadi. “Misalnya, terjadi perubahan posisi di direktorat tertentu, maka yang dipilih adalah yang memiliki kesamaan tertentu. Terjadilan penempatan orang pada tempat yang tidak tepat. Kinerja yang baik akan terjadi, ketika menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji ASN,” tukasnya.
Ia sependapat bahwa ASN mendapatkan gaji optimum, tidak sekadar untuk bertahan hidup. “Meskipun begitu, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan sehingga tercipta good governance, yakni dengan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian meminimalisir angka korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.
Memberikan layanan yang baik ini, lanjutnya, artinya pro terhadap pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan yang selama ini tidak terjadi. “Angka di lapangan menunjukkan hal itu. Misalnya, angka pegangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi, dan pemerataan yang tidak terjadi. Nah, ini karena birokrasi yang masih perlu dibenahi,” kritiknya.
Sistem Islam
Erwin menjelaskan, dalam sistem Islam, pegawai negara itu merupakan ajir atau petugas negara yang digaji oleh negara.
“Akan dipastikan yang menjadi petugas negara itu memang memiliki ketakwaan yang bagus sehingga tidak terjadi kesalahan wewenang, kesalahan dalam menggunakan anggaran masyarakat. Dipastikan pula, orang itu adalah orang yang berintegritas dan penyayang terhadap masyarakat,” tuturnya.
Ia menyatakan, kondisi ini hanya bisa terjadi melalui paradigma Islam, yakni paradigma akidah. “ASN itu melayani masyarakat dan negara memberikan jaminan kehidupan ASN dengan gaji yang luar biasa besar, lebih dari cukup. Contohnya pada masa Umar bin Khaththab, gaji guru saja itu 15 dinar. Bayangkan, satu dinar itu 4,25 gram emas kemudian dikalikan 15. Sekarang, bagaimana gaji guru?” tanyanya lugas.
Kemudian, ulasnya, dalam Islam itu memang sistemnya luar biasa. “Orang tidak akan dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanannya karena sudah difasilitasi negara, bahkan gratis. Apalagi yang akan dikhawatirkan ketika kebutuhan-kebutuhan mendasar itu sudah terpenuhi? Mereka cukup memenuhi kebutuhan kebutuhan harian, seperti sandang, papan, dan pangan. Hanya sebatas itu,” jelasnya.
Jika ada yang menumpuk harta secara berlebihan terhadap keuangan negara, sambungnya, maka itu sanksinya sangat tegas.
“Akan ada audit ASN yang diperiksa hartanya sebelum dan setelah ia menjabat. Jika ditemukan jumlah yang di luar nalar, negara akan mengambil harta itu sehingga tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan harta,” tukasnya.
Dengan demikian, ia menyatakan, negara akan terbebaskan dari mentalitas pegawai yang buruk karena memang sistemnya bagus, orang-orangnya juga bagus. “Hanya dengan hal itu, kehidupan yang bagus akan terjadi,” tandasnya. [MNews/Ruh]
