Muslimah News, NASIONAL — Diberitakan, dua lembaga nirlaba, yaitu International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID dan Setara Institute, menilai Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Ranperpres PKUB) masih berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas. Untuk itu, mereka mengeluarkan empat poin catatan terhadap rancangan Perpres tersebut.
Keempat poin tersebut disampaikan oleh Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah. Pertama, terkait inklusi penghayat kepercayaan. Kedua, terkait masalah integrasi tata kelola pemerintahan inklusif sebagai prinsip utama tugas pemerintahan kepala daerah. Ketiga, soal transformasi pengaturan pendirian rumah ibadah. Keempat, reformasi kelembagaan FKUB.
Menurut Sayyidatul Insiyah, perubahan tersebut dapat berimplikasi pada penikmatan hak-hak konstitusional masyarakat, terutama terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Menggerus Akidah
Mengkritisi hal ini, pengamat kebijakan publik Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. menyatakan, adanya narasi diskriminasi tersebut berbahaya karena akan menggerus akidah umat Islam.
“Narasi diskriminasi dan penindasan minoritas oleh mayoritas adalah lagu lama yang selalu disuarakan oleh NGO/LSM semacam INFID dan Setara dalam memberi ruang munculnya berbagai ‘agama baru’ yang lahir dari kebebasan beragama. Atas nama HAM, mereka berpandangan setiap orang boleh menafsirkan agama yang dianutnya, memadukan agama dengan keyakinan leluhur adat istiadat setempat,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (27-8-2023).
Walhasil, imbuhnya, muncul berbagai jenis penghayat kepercayaan di negeri ini. “Mereka mengeklaim sebagai agama asli di Nusantara. Sedangkan Islam, Katolik, Kristen adalah agama pendatang.
“Hari ini mereka mulai bergerak mengajukan berbagai tuntutan melalui mulut-mulut NGO. Maka, tidak heran jika kemudian muncul gesekan di tengah masyarakat. Satu berupaya menyimpangkan agama, satu berupaya menjaga kesucian agama. Selanjutnya akan tampak benturan yang jelas dengan Islam. Ini karena di satu sisi, Islam dianut oleh mayoritas umat. Kedua, karena ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan,” jelasnya.
Fatalnya, ia mengemukakan, upaya menjaga kesucian agama dan upaya meluruskan pemahaman yang menyimpang dari agama, justru dianggap sebagai sikap intoleran, antikeberagaman, bahkan berujung pada anti-NKRI, dan tuduhan lainnya.
“Sungguh, hari ini tampak upaya pelemahan terhadap Islam dan kaum muslim yang terus dilakukan. Sebelumnya, dilakukan melalui pengarusan moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, dilakukan distorsi terhadap pemahaman Islam. Moderasi beragama melahirkan diksi-diksi baru yang sangat merusak dan menjatuhkan Islam. Moderasi beragama sengaja diciptakan untuk membuat publik, bahkan kaum muslim sendiri takut dan fobia terhadap Islam,” bebernya.
Bahkan kini, sambungnya, ketika berbagai ajaran yang sesat dalam pandangan Islam diberi ruang dengan atas nama HAM, makin menyuburkan ide pluralisme yang berujung pada sinkretisme, yakni menyamaratakan agama.
“Berpadunya kelemahan pemahaman Islam pada diri umat dengan rasa takut dicap sebagai pihak yang intoleran, menjadikan pribadi-pribadi muslim takut menunjukkan identitas kemuslimannya. Bahkan, tidak jarang pula banyak yang ikut terlibat dalam peribadatan agama lain atas nama toleransi. Sungguh ini benar-benar petaka,” cetusnya.
Hipokrit
Selain itu, ia menuturkan, terkait kebebasan, seharusnya INFID dan Setara Institute konsisten, tidak bersikap hipokrit.
“Jika mereka memang mengusung dan memperjuangkan kebebasan, harusnya itu merupakan hak setiap orang ataupun setiap kelompok. Hak bagi minoritas maupun yang mayoritas,” ujarnya.
Namun, ungkapnya, narasi yang selalu dibangun oleh NGO semacam INFID dan Setara Institute, seolah mayoritaslah yang mengambil hak minoritas.
“Mayoritaslah yang melakukan diskriminasi persekusi dan berbagai tuduhan lainnya. Intinya, mereka memosisikan mayoritaslah sebagai pembuat masalah. Sudah menjadi rahasia umum, yang mereka maksud dengan mayoritas adalah kaum muslim,” jelasnya.
Untuk menguatkan argumentasi, lanjutnya, mereka pun mengungkit pendirian gereja di satu wilayah yang memang nyatanya ada masalah dengan perizinan. “Namun sebaliknya, mereka menutupi fakta pada publik bahwa senyatanya dalam kurun waktu 20 tahun, justru pertumbuhan gereja sebesar 130%, sedangkan masjid 63%,” urainya.
Begitu pula, ucapnya, mereka mengungkit penolakan warga atas kelompok yang mengembangkan penyimpangan ajaran agama, tetapi mereka tidak bersuara akan tercerabutnya hak warga yang berupaya menjaga kesucian agama mereka.
Proyek Asing
Retno mengulas, upaya pelemahan akidah kaum muslim dengan berbagai proyek yang diaruskan, tidak bisa lepas dari agenda global.
“Sebagaimana proyek moderasi beragama yang merupakan implementasi dan rekomendasi dari RAND Corporation yang didanai dengan triliunan rupiah, begitu pula bergeraknya NGO/LSM INFID, SETARA Institute, dan sejenisnya,” paparnya.
Bukan rahasia lagi, sambungnya, jika NGO/LSM tersebut didanai oleh asing. “Pada 2002 saja, data yang diperoleh Departemen Dalam Negeri, jumlah LSM di Indonesia mencapai angka 13.500. Angka tersebut tentu saja belum termasuk LSM yang tidak tercatat. Memang, dari jumlah tersebut, 90% LSM yang ada di Indonesia didanai oleh pihak asing. Apalagi hari ini,” tukasnya.
Ia menilai, paham kebebasan yang menjadi ruh dalam pergerakan NGO, tidak lepas dari sistem yang menaungi kehidupan kaum muslim hari ini, yakni kapitalisme demokrasi. “Selama sistem ini eksis, rongrongan terhadap akidah umat akan terus terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, ia menekankan, hanya satu jalan yang dapat menghentikan upaya pelemahan ini, yakni dengan membangun kesadaran politik umat dengan melakukan dakwah siyasi.
“Hal ini seiring dengan upaya keras mewujudkan kembali perisai di tengah umat dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
