Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik, Akankah Memberi Kebaikan?

Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik, Akankah Memberi Kebaikan?

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan perlu terus digaungkan dan digelorakan dengan cara memosisikan perempuan sebagai subjek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan.

Menurutnya, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak, harus tumbuh di berbagai bidang dan didukung oleh semua pihak. Hingga saat ini, jumlah perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik masih sedikit. Minimnya posisi perempuan dalam jajaran pembuat keputusan di lembaga publik berpengaruh pada upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. (Antara News, 9-8-2023).

Dikatakannya, perempuan harus berada dalam ruang pengambilan keputusan, juga memiliki akses untuk terlibat, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, anggaran, serta kontrol terhadap implementasinya. Saat ini, meskipun persentase keterwakilan perempuan di legislatif meningkat setiap periode, tetapi upaya afirmatif kuota 30% perempuan di parlemen masih belum terpenuhi. Posisi jabatan eksekutif saat ini, hanya ada 24 daerah atau 4% yang dipimpin kepala daerah perempuan, sedangkan di tingkat desa hanya 5%. (Antara News, 9-8-2023).

Kepemimpinan perempuan juga dipandang memberikan nuansa yang berbeda dengan kepemimpinan laki-laki pada umumnya. Ini karena sifat lebih empati, lebih detail, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penanganan masalah. Alhasil, saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif. Menurutnya, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh dan didukung oleh semua pihak. (Antara News, 8-8-2023).

Tercium tajam aroma feminisme yang menghendaki perempuan menjadi pemimpin agar banyak permasalahan perempuan bisa terselesaikan. Sepintas lalu seolah benar bahwa dengan sifat-sifatnya, perempuan dipandang mampu menjadi pemimpin negara atau masyarakat dan dinilai lebih baik dari laki-laki. Namun, benarkah demikian?

Kepemimpinan dalam Jabatan Publik

Tidak dimungkiri bahwa perempuan memang cenderung lebih teliti dan telaten dalam beberapa hal daripada laki-laki, memiliki empati lebih yang tinggi, lebih detail, dan sebagainya. Akan tetapi, di sisi lain, tidak dimungkiri bahwa laki-laki pun memiliki kelebihan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, semisal keberanian atau kemampuan berpikir. Ini semua adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa.

Artinya, sesungguhnya sifat-sifat yang ada pada laki-laki dan perempuan bukanlah hal utama dalam kepemimpinan. Faktanya, negeri ini pernah dipimpin seorang perempuan, tetapi apakah bisa menyelesaikan permasalahan perempuan? Apakah kaum perempuan menjadi sejahtera?

Kita semua sesungguhnya telah sama-sama tahu bahwa ketika negeri ini dipimpin oleh laki-laki maupun perempuan, kondisi rakyatnya (perempuan maupun laki-laki) sama-sama tidak sejahtera. Artinya, bukan masalah siapa yang memimpin, tetapi ada hal lain yang lebih mendasar yang menjadikan kondisi ini terjadi.

Jika kita mencermati secara mendalam, kita akan menemukan jawaban bahwa biang keladi sesungguhnya adalah soal sistem dan aturan yang diterapkan di negeri ini. Selama sistem dan aturan yang diterapkan adalah aturan buatan manusia yang serba lemah dan terbatas, maka permasalahan tidak akan pernah bisa selesai.

Alih-alih membawa kebaikan bagi perempuan, yang terjadi justru makin menderita. Tidak hanya kaum perempuannya, melainkan juga kaum laki-laki. Selama sistem aturan yang diterapkan bukan datang dari Yang Maha Sempurna, yaitu sistem Islam, permasalahan perempuan—bahkan permasalahan manusia secara keseluruhan—tidak akan pernah bisa selesai. Kesengsaraan akan terus menimpa umat.

Lebih dari itu, perempuan sebagai pemimpin dalam jabatan publik, sebagaimana dimaksud oleh Menteri PPPA, sesungguhnya merupakan aktivitas kekuasaan karena berkaitan dengan penentu kebijakan. Telah kita pahami bahwa aktivitas ini diharamkan oleh Islam.

Dalam salah satu hadis Rasulullah saw. dijelaskan,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة

“Tidak akan pernah menang/beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada Perempuan.” (HR Bukhari).

Hadis ini turun terkait peristiwa diangkatnya seorang perempuan di Persia, yakni Buran binti Kisra yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Sangat jelas dari sebab turunnya hadis ini, perkaranya berkaitan dengan perkara kekuasaan, bukan yang lain. Adanya dzam atau celaan berupa “lan yufliha” (tidak akan pernah beruntung/berjaya) sebagai qarinah atau indikasibahwa larangan tersebut larangan tegas (an-nahyu al-jazm) atau thalab al-tarki jaziman (tuntutan meninggalkan bersifat pasti).

Hadis ini juga memberi peringatan kepada umat Islam agar jangan menjadikan perempuan sebagai penguasa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui bahwasanya suatu kaum tidak akan pernah beruntung jika kepemimpinan publik diserahkan kepada perempuan. Artinya, tidak akan pernah memberi kebaikan apa pun, baik bagi perempuan itu sendiri maupun masyarakat secara umum.

Hanya saja, ketika perempuan tidak diperkenankan berkecimpung dalam aktivitas kekuasaan, bukan berarti perempuan tidak berperan dalam memajukan atau membangun bangsanya. Bahkan, Islam mewajibkan perempuan memperhatikan urusan umatnya. Ini karena perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, yakni untuk membawa umat kepada peradaban mulia, sebuah peradaban yang menjadikan aturan dari Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir sebagai landasan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, maupun bernegara.

Muslimah Bertanggung Jawab Memajukan Bangsa

Sejak kemunculannya, Islam memang tidak pernah meminggirkan kaum perempuan dalam semua aktivitasnya selama itu ada dalam koridor syarak. Perempuan memiliki kewajiban utama sebagai ummun wa rabbatul bait. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga bagian dari masyarakat yang berkewajiban untuk memajukan masyarakatnya.

Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki, keduanya diciptakan untuk mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai kehendak Allah Taala. Alhasil, keduanya memiliki peran dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Mengenai perannya di tengah masyarakat, Islam tidak pernah mempermasalahkan posisi seseorang, entah sebagai penguasa ataukah rakyat biasa. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam, serta punya tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan problematik umat. Tidak dibedakan entah problem itu menimpa laki-laki atau perempuan, semuanya dianggap sebagai problematik umat yang harus diselesaikan bersama-sama.

Walhasil, ketika seorang muslim—laki-laki maupun perempuan—berupaya memfungsikan segenap potensi insaninya untuk menyelesaikan urusan umat, pada saat itulah ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat.

Tentu kita senantiasa ingat sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. Seorang perempuan mulia bernama Khaulah tidak segan-segan mengoreksi sang Khalifah. Saat itu, untuk kemaslahatan kaum muslim, Umar menetapkan jumlah mahar tertentu, yaitu tidak boleh lebih dari 400 dirham. Mendengar ketetapan Khalifah Umar pada waktu itu, Khaulah pun menilai bahwa yang dilakukan Umar waktu itu sudah menyalahi tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ia protes, lebih tepat lagi mengoreksi penguasa (muhasabah lil hukkam).

Lalu ia berkata kepada Umar, “Apa hak engkau, ya Amirulmukminin, menentukan jumlah mahar perempuan, sedangkan Allah saja tidak pernah membatasi jumlah mahar tersebut?” Seraya ia membacakan salah satu ayat Al-Qur’an, “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS An-Nisa: 20).

Mendengar perkataan Khaulah, Umar segera menyadari kekeliruannya. Ia pun beristigfar dan berujar, “Tiap orang lebih paham ketimbang Umar.” Dalam riwayat lain berkata, “Perempuan ini benar dan Umar salah.”

Peristiwa ini menunjukkan bahwa suara atau koreksi seorang perempuan kepada khalifah, tidak pernah dianggap remeh. Peristiwa ini juga membuktikan bahwa sekalipun perempuan sebagai rakyat biasa, ia bisa memengaruhi kebijakan penguasa. Sebaliknya, penguasa, ia harus memperhatikan masukan dari rakyatnya, termasuk dari kaum perempuan.

Di samping itu, sesungguhnya Islam tidak pernah mendikotomikan antara peran domestik dan peran publik perempuan. Ini karena peran yang dianggap domestik juga bisa bernilai politik. Dalam Islam, peran seorang ibu rumah tangga tidak akan dianggap remeh. Ketika ia paham peran strategisnya, akan lahir dari rahimnya anak-anak yang siap untuk memperjuangkan Islam. Dalam pandangan Islam, seorang ibu adalah pencetak generasi berkualitas prima yang doa-doanya senantiasa Allah dan siap berkorban untuk Islam.

Lebih dari itu, seorang muslim harus menyadari bahwa Islam sangat menjaga kemuliaan dan ketinggian martabat perempuan. Semua itu semata-mata karena Allah sangat memahami hal yang terbaik bagi manusia, baik laki-laki dan perempuan.

Oleh karenanya, Allah telah menetapkan bahwa peran utama dan strategis bagi perempuan adalah sebagai ummu wa rabbatul bait. Akan tetapi, ia pun berkewajiban untuk membangun bangsanya sebagai bagian dari peran publiknya.

Sejarah telah mencatat bahwa kaum perempuan pada masa Rasulullah, yaitu para shahabiyat, melakukan aktivitas dan perjuangan politik bersama-sama Rasulullah saw. dan para sahabat lainnya tanpa memisahkan barisan mereka dari barisan Rasul dan para sahabatnya.

Begitu pun dengan peran istri-istri Rasulullah dan para shahabiyat dalam perjuangan menegakkan Islam di muka bumi ini dan dukungan mereka untuk perjuangan Rasul saw., sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa perempuan berperan dalam membangun masyarakat Islam. Tentu kita masih ingat Asma’ binti Abu Bakar. Dalam keadaan hamil besar, dengan kecerdikannya, ia mampu memuluskan jalan bagi Rasulullah dan ayahnya untuk berhijrah ke Madinah dan kemudian tegak negara Islam di sana.

Istimewanya, pada saat yang sama, mereka pun mampu melaksanakan peran utamanya sebagai ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengelola rumah suaminya), berhasil mencetak generasi terbaik–generasi mujahid dan mujtahid—yang mampu membangun peradaban Islam yang tinggi dan cemerlang. Generasi demikian lahir dari ibu-ibu yang paham Islam, mengajarkan Islam kafah kepada anak-anaknya, serta mengajarkan Islam sebagai ideologi yang lahir darinya berbagai aturan yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak heran jika umat Islam pada rentang tersebut betul-betul bisa tampil sebagai khairu ummah.

Khatimah

Demikianlah, sesungguhnya Islam tidak pernah memandang sebelah mata kepada perempuan sekalipun ia hanya rakyat biasa atau ibu rumah tangga. Benar bahwa perempuan harus berperan dalam kehidupan dan membangun negeri. Akan tetapi, pengaturannya tidak diserahkan kepada feminisme yang lahir dari sistem sekuler kapitalisme, sistem buatan manusia. Wajib menyerahkannya kepada syariat Islam, aturan yang datang dari Allah Swt. yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, dan pada akhirnya membawa pada ketenteraman.

Penerapan syariat Islam secara kafah dan konsisten oleh penguasa, ditambah adanya penjagaan atau pengawasan ketat yang dilakukan oleh umat, akan mengantarkan pada tercapainya kemaslahatan hidup yang rahmatan lil ’alamin, sebagaimana yang Allah janjikan. Tidak hanya perempuan yang termuliakan, bahkan umat secara keseluruhan akan memperoleh kebahagiaan dan kebangkitan yang hakiki. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *