Muslimah News, NASIONAL — Ekonomi Indonesia “terbang” pada kuartal II-2023 berkat belanja masyarakat yang meroket.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 atau April-Juni tumbuh 5,17% (year on year/yoy) dan 3,86% (quartal to quartal/qtq).
Pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi sejak kuartal III-2022 atau tiga kuartal terakhir.
Tidak Berpengaruh
Pakar ekonomi Islam Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak. menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Data di atas kalau dalam kacamata Islam, tidak ada pengaruh apa pun terhadap kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya kepada MNews, Senin (14-8-2023).
Dalam sistem ekonomi sekuler kaitalisme, pertumbuhan ekonomi jika naik di atas 5 % itu menjadi hal yang seakan-akan membahagiakan para pejabat negara, ujar Nida, karena ukuran yang dipakai dalam sistem kapitalisme sekuler dengan ekonomi Islam sangat berbeda.
“Kalau dalam sistem sekuler kapitalisme di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi sistem itu, maka pertumbuhan yang tinggi di atas 5% menjadi indikator bahwa ekonomi membaik. Sementara itu, kalau dalam ekonomi Islam parameternya itu lebih rigid (detail) yang akan sulit dicapai oleh sistem ekonomi selain Islam,” jelasnya.
Menurutnya, ini terbukti dalam sejarah peradaban manusia, hanya Islam yang berhasil mewujudkan parameter yang rigid. Dikatakan ekonomi itu baik-baik saja jika parameternya itu sampai ke level individu, orang pe rorang.
“Andai penduduk Indonesia itu 250 juta orang, maka mulai dari yang usianya 100 tahun hingga bayi yang baru lahir semuanya harus terpenuhi kebutuhan asasinya berupa pangan, sandang, dan papan. Jika ada masalah pada satu orang saja dari 250 juta orang tadi, maka ekonomi ada masalah. Itu kalau ukuran yang dipakai ekonomi Islam,” ucapnya memberi contoh.
Hal itu, sambungnya, berhasil diwujudkan dalam peradaban Islam sejak pertama yang dimulai dibangun oleh Rasulullah saw. kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, selama 13 abad lebih mampu menyejahterakan sampai ke level individu.
Berganti
Nida memberi alasan, kalau sekarang ukurannya berganti menjadi menggunakan sistem pertumbuhan ekonomi, tentu saja ini karena Indonesia, meskipun negeri mayoritas muslim, tetapi tidak menggunakan syariat Islam secara kafah dalam bernegara dan bermasyarakat.
“Akhirnya, sumber daya alam yang melimpah itu tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan sampai ke level individu,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, peralihan ke neraca pertumbuhan itu terjadi seiring intervensi negara-negara maju ke negeri-negeri muslim yang notabene menjadi jajahan. “Sumber daya alamnya dikuasai, kemudian terjerat utang, lalu menjadi pangsa pasar,” jelasnya.
Dalam penilaian Nida, intervensi ini yang menyebabkan negara memiliki dua neraca, neraca APBN dan neraca pertumbuhan. Faktanya, imbuhnya, cukup satu neraca saja yaitu APBN, yang kalau dalam istilah ekonomi Islam disebut baitul mal. Ada pemasukan, ada pengeluaran.
“Sedangkan neraca pertumbuhan itu sebetulnya agak aneh, karena dia memotret hal yang berbeda. Neraca pertumbuhan ini yang kemudian sering mengeluarkan data-data tadi, pertumbuhannya sekian persen,” ulasnya.
Kalau melihat neraca induk (APBN) itu mudah, imbuhnya, . Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan pasti ada masalah.
Ia lalu menyimpulkan bahwa neraca pertumbuhan itu adalah dikte negara maju kepada negara jajahan dalam rangka mengontrol pengeluaran dan penerimaan yang akan dilakukan negara jajahan.
“Dalamperjalanannya neraca pertumbuhan ini digunakan juga untuk memotret belanja masyarakat bagaimana mereka mengeluarkan pendapatannya dalam beberapa bulan, dalam berapa periode, dalam berapa kuartalnya. Tetapi, kalau itu digunakan untuk menyimpulkan bahwa ekonomi membaik, ini adalah kesimpulan yang salah,” terangnya.
Terakhir Nida menekankan bahwa neraca pertumbuhan sama sekali tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur kesejahteraan. Ini, tukasnya, berbeda dengan yang diajarkan Islam dalam mengukur kesejahteraan. Sederhana sekali Islam mengukur kesejahteraan, ugkapnya, hanya dengan melihat kondisi masing-masing orang dalam negara apakah kebutuhan pokoknya terpenuhi atau tidak.
“Semua negara di dunia hari ini gagal mewujudkan kesejahteraan manusia yang hidup di negara itu karena tidak menggunakan paramater Islam kafah dalam mengukur kesejahteraan,” simpulnya. [MNews/IA]
