Penulis: Abdul Fattah
Muslimah News, ANALISIS — Sebelum menetapkan konteks dari artikel ini, ada dua terminologi yang perlu didefinisikan, yaitu “reformasi individu” dan “kebangkitan umat”.
Pertama, “reformasi individu” mengacu pada perubahan unsur individual terkait ibadah individu, seperti salat, saum, dsb. Juga mencakup aktivitas individu lainnya, seperti muamalah (hubungan/transaksi), akhlak (etika), dan terkait makanan dan pakaian.
Kedua, “kebangkitan umat” mengacu pada perubahan revolusioner umat, dalam hal ini kembali ke aspek peradaban dan ideologi Islam di seluruh kancah kehidupan, terutama terkait tataran sistemis dan institusional, seperti ekonomi, peradilan, politik, dan kebijakan luar negeri.
Terdapat banyak perselisihan terkait peran reformasi individu dalam proses kebangkitan umat, sehubungan dengan pentingnya upaya reformasi individu di tengah umat. Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh sebagian besar umat Islam, khususnya para pengemban dakwah yang terlibat dalam proses kebangkitan umat. Di antara klaim-klaim yang muncul adalah sebagai berikut.
Pertama, muslim yang berfokus pada aspek individual (seperti ibadah dan akhlak) tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebangkitan umat.
Kedua, muslim yang berfokus pada aspek individual, berposisi sebagai penghambat kebangkitan umat.
Ketiga, berfokus pada aspek individu adalah satu-satunya jalan untuk membangkitkan umat. Semua cara praktis lainnya, seperti terlibat dalam politik dengan mengaitkan pada para penguasa, sama sekali tidak penting.
Keempat, reformasi individu hanya diperlukan bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas politik. Keberadaan para penguasa sebagai individu dengan tingkat takwa yang tinggi adalah keharusan untuk tugas besar membangkitkan umat. Oleh karena itu, ruang lingkup reformasi individu hanya berlaku bagi kelompok yang bekerja untuk membangkitkan kembali umat.
Kelima, reformasi individu umat Islam hanya mungkin terjadi setelah kebangkitan umat, yakni tatkala Islam bisa diimplementasikan di semua level sistem dan struktural. Efek selanjutnya yang terjadi adalah adanya reformasi individu umat Islam secara keseluruhan, termasuk mereka yang bekerja untuk membangkitkan kembali umat.
Mengingat konteks di atas dan melihat ke dalam berbagai perspektif, membantu kita menganalisis dan mengerti klaim-klaim tersebut, serta sampai pada pernyataan konklusif berdasarkan pemahaman yang tepat.
Perspektif Kapabilitas
Makna “kapabilitas” yang dimaksud di sini adalah mengenai konteks perbuatan yang termasuk dalam ranah yang mampu dikuasai individu. Beberapa perbuatan individu, seperti salat dan saum, termasuk dalam ranah yang dikuasai individu. Artinya, seorang individu bebas untuk berperilaku berdasarkan kuasanya tanpa ada kekuatan besar yang bisa menghentikannya untuk melakukan semua itu.
Dapat dikatakan bahwa perbuatan individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sistemis yang mengitarinya, seperti kebijakan ekonomi kapitalisme yang mendorongnya menguras tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Realitas seperti ini tidak meniadakan realitas ranah kapabilitas individu. Ini karena distraksi, baik sistemis maupun bukan, akan selalu ada. Terserah bagi individu untuk menentukan prioritasnya.
Wajar jika ada umat Islam yang melalaikan salat, tetapi mampu menyediakan waktu untuk kegiatan-kegiatan sepele lainnya—yang mereka anggap penting meskipun ditindas oleh sistem ekonomi kapitalisme yang mungkin membahayakan kelangsungan hidup manusia.
Perbuatan yang berada di bawah ranah yang dikuasai, harus dibedakan dari perbuatan yang tidak dikuasainya. Misalnya, penerapan hukum pidana tidak berada di bawah kuasa individu/kelompok, melainkan di bawah kuasa mereka yang memiliki kewenangan.
Mengenai kuasa tidak langsung, secara umum umat Islam dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama, ia yang memiliki hubungan dengan pihak yang berwenang, misal anggota keluarga atau temannya ada pada posisi pemegang kebijakan.
Tipe kedua, ia yang berpengaruh di tengah masyarakat, ataupun berbagai kelompok atau partai politik yang melakukan muhasabah dengan berbagai cara, seperti mengatur pertemuan, rapat umum, media berita, dsb.
Perbuatan yang berkaitan dengan reformasi individu berada dalam kuasa langsung setiap individu, terlepas dari seseorang memiliki otoritas atau tidak. Sedangkan hukum dan aturan yang terkait aspek sistemis dan institusional, ada dalam kuasa langsung dari pihak yang memiliki otoritas, seperti penguasa dan militer, bukan di bawah kuasa langsung dari massa umum.
Maksud dari “Salah Satu Unsur Masyarakat Adalah Individu”
Masyarakat terdiri dari individu-individu, serta adanya kesamaan pemikiran, perasaan, dan sistem yang diterapkan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, “Apakah maksud yang tersirat dari pernyataan ‘individu adalah salah satu unsur masyarakat’? Apakah individu memiliki peran untuk dimainkan di tengah masyarakat? Atau apakah individu dapat memengaruhi masyarakat dengan apa pun caranya?
Tingkat pengaruh individu di dalam masyarakat bisa jadi berbeda-beda. Sebagian merupakan tokoh berpengaruh yang mampu memengaruhi opini publik sehingga bisa mengubah pemikiran dan perasaan umum di tengah masyarakat. Sebagian merupakan penguasa maupun prajurit atau jenderal di kalangan militer. Tipe individu seperti ini berkemampuan untuk mengimplementasikan aspek-aspek kemasyarakatan Islam. Jika orang-orang seperti ini memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, mereka pasti akan berperan penting dalam menerapkan Islam secara keseluruhan.
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allahlah tempat kembali segala urusan.” (QS 22: 41).
Selain tipe-tipe tersebut, ada orang-orang awam yang tidak berkeinginan untuk menduduki posisi penguasa, militer, ataupun ilmu pengetahuan. Mereka hanya mengurusi ibadah, muamalah, dan akhlak masing-masing. Lalu, apakah orang-orang ini berperan dalam memengaruhi perubahan di tengah masyarakat? Apakah mereka bisa memengaruhi pemikiran dan perasaan umum dalam upaya perubahan sistem?
Jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa orang-orang ini dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, tipe orang-orang yang beramar makruf nahi mungkar. Kedua, mereka yang tidak melibatkan diri mereka di dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar.
Tipe kedua tidaklah berpengaruh di tengah masyarakat, kecuali terkait perubahan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka berkontribusi dalam membangun lingkungan (yang pada umumnya positif) berdasarkan ketakwaan individu, seperti menegakkan salat, akhlak, dsb. Hal ini kontras dengan seseorang yang melakukan dosa, seperti berperilaku buruk, mengabaikan salat, dsb. Ia memiliki pengaruh buruk dan negatif bagi orang-orang di sekitarnya sehingga merusak lingkungan masyarakat pada umumnya akibat pengaruh lingkup individu.
Tipe pertama adalah orang-orang yang beramar makruf nahi mungkar, di samping komitmen individualistis mereka terhadap berbagai kewajiban aturan Islam. Amar makruf nahi mungkar berdampak pada masyarakat, mendominasi pemikiran dan perasaan umum yang akan mengarah pada kebangkitan umat. Tipe individu ini pada umumnya juga berusaha mengubah perilaku buruk yang nyata di tengah masyarakat, seperti mencegah kejahatan, perkelahian antarmanusia, perselisihan dalam keluarga, dsb.
Refleksi dari Sirah
Mencermati fase Makkah berdasarkan sirah, jelas tampak bahwa komitmen terhadap perintah Islam didasarkan pada penerimaan iman secara umum. Bahkan, sebelum larangan membunuh anak perempuan di Madinah, umat Islam di Makkah diperintahkan untuk mematuhi larangan membunuh anak perempuan.
Baiat Aqabah I melibatkan ketaatan dalam perintah-perintah berikut, “Tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak hidup-hidup, tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, tidak membangkan kepada Rasulullah (saw.).”
Selain itu, sebelum perintah-perintah ini menjadi hukum di Madinah, umat Islam diminta untuk mematuhi perintah ini tatkala zina, fitnah, pembunuhan anak perempuan, dan kejahatan lainnya, merajalela di masyarakat Makkah. Tidaklah tepat mengatakan bahwa perintah-perintah ini khusus untuk kaum muslim yang terlibat dalam proses penerapan dan pengambilan aturan Isla, melainkan bersifat umum dan diterapkan bagi semua orang yang beriman kepada Nabi (saw.) dan menerima iman.
Memahami dari Budaya Partai
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan di dalam bukunya, Peraturan Hidup di dalam Islam bab “Kepemimpinan Berpikir dalam Islam”, “Islam memandang bahwa peraturan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan takwa kepada Allah yang tumbuh dalam jiwanya. Sedangkan teknis pelaksanaannya dijalankan oleh negara dengan adil yang dapat dirasakan oleh jemaah. Didukung sikap tolong-menolong antara umat dan negara dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar, serta diterapkannya (peraturan) dengan kekuatan negara.”
Syekh Taqiyuddin mengakui realitas bahwa salah satu tarekat (metode) pengimplementasian Islam adalah ketakwaan individu kepada Allah Taala. Salah satu penyebab kehancuran Khilafah (kekhalifahan) adalah karena adanya sebagian tokoh berpengaruh yang kurang dalam hal ketakwaan mereka kepada Allah. Individu-individu ini melanggar beberapa larangan Islam yang jelas, seperti bersekutu dengan kaum kufur dan meminta bantuan mereka.
Pengkhianat Mustafa Kemal tidak hanya bersekutu dengan kaum kufur untuk menghancurkan Khilafah, tetapi ia juga tidak menyukai perintah-perintah Islam lainnya. Ia melarang azan dalam bahasa Arab, melarang hijab, juga mempromosikan nilai-nilai liberal. Artinya, fitnah bagi orang-orang seperti itu tidak semata berasal dari ketaktahuan mereka akan kontradiksi antara nilai-nilai sekuler liberal dan nilai Islam, melainkan kombinasi dari kurangnya iman, hilang kepercayaan pada Islam, dan memandang peradaban Barat sebagai sesuatu yang superior.
Penolakan terhadap nilai-nilai sekuler liberal adalah hal yang alamiah dalam diri seseorang yang memiliki tingkat takwa yang tinggi. Meskipun mungkin masih diperdebatkan banyak orang di tengah umat—termasuk para ulama—yang berpegang pada nilai-nilai Barat dan mempromosikannya, kebanyakan tidak dilakukan dengan cara yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, melainkan ada upaya untuk memproyeksikan unsur-unsur yang diperbolehkan dari nilai-nilai liberal yang tidak bertentangan dengan Islam, juga untuk menunjukkan bahwa Islam berlaku untuk semua waktu dan tempat, terlepas dari ideologi yang dominan.
Metodologi ini dianggap moderat dan seimbang oleh banyak ulama, tetapi pada kenyataannya mengakibatkan orang awam turut mengadopsi nilai-nilai sekuler liberal yang secara definitif bertentangan dengan Islam. Akibatnya, sebagian umat Islam memiliki derajat ketakwaan yang tinggi dalam hal menegakkan salat, menunaikan zakat, berakhlak yang besar; tetapi tetap meyakini pemisahan agama dari negara dan bangga dengan jati diri bangsa.
Harus dipahami bahwa reformasi individu tidak lengkap tanpa adanya keyakinan yang sahih dan akurat tentang sistem yang berkuasa saat ini dengan nilai sekuler liberalnya yang dominan. Ini karena bukan sekadar terkait keyakinan teoretis, melainkan ada implikasi politik yang serius bagi umat. Konsep-konsep seperti kebebasan beragama dan berekspresi yang berasal dari nilai-nilai liberal juga perlu dipahami secara akurat dan tidak boleh dicampur dengan konsep-konsep Islam yang utuh.
Nilai-nilai Barat ini tidak boleh dijelaskan kepada umat dengan cara yang malah akan melemahkan konsep inti Islam. Misalnya, konsep kebebasan beragama, tidak boleh dianggap sesuai dengan Islam hanya karena beberapa nilai Islam sejalan dengan definisi kebebasan beragama secara luas. Sebaliknya, harus dipahami bahwa menggunakan konsep-konsep Barat, seperti dalam kaidah fikih, adalah bermasalah dan membingungkan, serta menyesatkan umat ketika mengadopsi konsep dan kaidah ini dengan cara yang bertentangan dengan Islam. [MNews/Gz]
Bersambung ke Bagian 2/2
