Penulis: Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Hanya berselang dua hari dari pengesahan RUU Kesehatan, keberadaan UU Kesehatan sebagai kompas transformasi kesehatan pun difungsikan.[1],[2] Fungsi tersebut berupa pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar Internasional, salah satu aspek yang pemerintah pandang sebagai kesempurnaan UU Kesehatan Omnibus Law.[3] Targetnya hanya satu, yakni penurunan kematian akibat diabetes, seiring peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pengidap diabetes.[4]
Tersebab misi UU Kesehatan tersebut, Joslin Diabetes Center Amerika pun diresmikan sebagai pengampu fasilitas kesehatan pelat merah, yaitu RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang dituntut sebagai penghasil cuan tersebab berstatus badan layanan umum (BLU).[5],[6],[7] Terlebih lagi, UU Kesehatan berorientasi anggaran berbasis kinerja, di samping harus berpredikat world class hospital (WCH) yang standar penilaiannya tentu sangat kapitalistik.
Oleh karenanya, tidak diragukan lagi, misi kapitalisme berikut bisnis kesehatan yang selama ini berlangsung, makin diperkuat dan menjadi perkara penting di balik peresmian itu, yakni melalui jaringan layanan penanganan diabetes tingkat rujukan nasional hingga level puskesmas.[8]
Makin Parah
Apabila ditelisik, jutaan pengidap diabetes dan ratusan ribu kematian—yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun—merupakan buah pahit penerapan politik kesehatan kapitalisme selama ini. Diperkirakan, 10,6% penduduk Indonesia (setara 30 juta jiwa) adalah pengidap dari penyakit yang disebut “mother of all the disease” ini. Di tingkat global, diabetes merupakan peringkat pertama penyebab kematian dini.[9]
Penting untuk dicatat, apabila ditelisik, penurunan kematian pengidap diabetes mungkin terjadi, tetapi total pengidap diabetes mustahil berkurang, bahkan bisa lebih banyak lagi. Ini sebagaimana prediksi The International Diabetes Federation Atlas yang termaktub dalam Reports 2022.
Secara global, pada 2021, ada 537 juta dewasa pengidap diabetes. Angka ini diperkirakan bertambah dari tahun ke tahun. Lalu bertambah menjadi 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045. Ini seiring mengglobalnya gaya hidup kapitalistik di tengah impitan kemiskinan dan kegagalan politik pangan kapitalisme.[9],[10] Ujungnya, muncul kebiasaan makan (food habits) dengan asupan kalori berlebihan yang merupakan faktor pemicu utama diabetes tipe 2, yakni diabetes yang dipicu gaya hidup sekuler.
Hal ini tecermin dari makin tingginya pengidap diabetes di negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang. Dinyatakan, “Lebih dari 3 per 4 orang dewasa dengan diabetes, tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah.” Di sisi lain, tingginya angka stunting pada anak, berisiko pada usia dewasanya mereka menjadi pengidap diabetes. Stunting sendiri adalah buah pahit sistem kehidupan sekuler kapitalisme.
Artinya, peningkatan derajat kesehatan melalui UU Kesehatan dan transformasi kesehatan yang dipandunya, hanyalah harapan palsu. Fenomena penderitaan masyarakat karena sakit-sakitan sepanjang hayatnya, tetap akan berlanjut. Ini karena kendati usia harapan hidup (UHH) bertambah, tetapi harapan hidup sehat atau healthy life expectancy (HALE) ternyata tetap rendah. Ini akibat upaya kuratif yang kian terindustrialisasi di hilir dan nihilnya preventif sesungguhnya di hulu.
Makin Terindustrialisasi dan Berujung Nestapa
Dengan diampu oleh Joslin, RSCM ditargetkan akan berkapasitas sebagai Diabetes Center of Excellence di Indonesia dan Asia;[11] mampu mengampu dalam hal diagnosis, pengobatan, dan edukasi; juga terwujud jaringan pelayanan diabetes dari RS rujukan level nasional hingga puskesmas. Namun, tersebab semua ini berlangsung dalam bingkai sistem kesehatan kapitalistik, ujungnya adalah penguatan eksistensi kapitalisme dan politik kesehatannya, selain layanan kesehatan yang makin terindustrialisasi.
Sementara itu, telah terbukti bahwa kapitalisme menjadi pangkal penyebab kegagalan upaya kuratif kapitalisme di tengah kemajuan sains dan teknologi. Ada diskriminatif aspek yang melekat pada pelayanan kesehatan, di samping kepentingan ekonomi yang diutamakan daripada kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
Ironisnya, layanan kesehatan oleh negara juga berlangsung atas pertimbangan bisnis, bukan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Ini akibat tata kelola kekuasaan sistem politik demokrasi memang menuntut keberadaan negara sebagai regulator sehingga fasilitas kesehatan pemerintah harus berstatus BLU, selain penerapan anggaran berbasis kinerja.
Puncaknya, terjadi penghapusan mandatory spending pada UU Kesehatan dan rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan dalam waktu dekat. Oleh karenanya, layanan kesehatan akan makin terindustrialisasi dan tidak jarang berakhir nestapa karena penyakit yang makin parah hingga berujung kematian.
Preventif Semu
Pencanangan UU dan transformasi kesehatan secara istimewa oleh pemerintah ini adalah akibat pergeseran paradigma kesehatan, yakni dari pendekatan kuratif menjadi fokus ke upaya preventif. Akan tetapi, upaya preventif ini ala kapitalisme, yakni preventif klinis berupa skrining pengidap diabetes dan promosi kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan di tengah masifnya produksi pemicu diabetes oleh sifat destruktif determinan sosial kesehatan kapitalisme.
Penting diingat, konsep preventif kapitalistik yang absurd ini tidak terlepas dari pandangan kapitalisme bahwa kesehatan adalah komoditas dan persoalan ekonomi.
Di sisi lain, fakta bahwa determinan sosial kesehatan kapitalisme, yakni sistem kehidupan sekuler sebagai aspek fundamental preventif nonklinis, justru menjadi pabrik penghasil faktor pemicu kerusakan kesehatan oleh diabetes. Contohnya, kebiasaan makan ala sekularisme yang terbentuk dari pola hidup masyarakat sekuler, yakni hasil interaksi dari pemikiran, perasaan, dan aturan kehidupan yang terpancar dari paradigma sekuler tentang kehidupan. Kebahagiaan dimaknai sebagai meraih kenikmatan materi sebanyak-banyaknya dan ukuran baik buruk aktivitas adalah berdasarkan manfaat.
Demikian juga berbagai tekanan kehidupan, termasuk kemiskinan yang berkelindan dengan kegagalan politik pangan kapitalisme, menjadi faktor pendorong kebiasaan makan tinggi karbohidrat sebab mahalnya harga makanan yang rendah karbohidrat. Hasilnya, diabetes tipe 2 diderita lebih dari 90% pengidap diabetes di Indonesia.
Artinya, preventif klinis berupa perluasan skrining nyatanya tidak banyak berfaedah. Keberadaan kondisi dasar klinis sebagai proses alami perjalanan diabetes hanyalah akibat kondisi dasar nonklinis (di samping faktor genetis), yakni berupa kegagalan sistem sekuler memenuhi kebutuhan hidup insan. Begitu pula pada promosi kesehatannya.
Walhasil, alih-alih derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat, justru sebaliknya. Oleh karenanya, sudah waktunya untuk meninggalkan politik kesehatan kapitalisme berikut determinan sosial kesehatan dan peradaban yang dibentuknya, tidak terkecuali UU Kesehatan dan berbagai agenda transformasi kesehatan.
Urgensi Politik Kesehatan Islam
Politik kesehatan Islam adalah satu-satunya yang berkapasitas penyolusi atas kegagalan politik kesehatan kapitalisme hari ini. Ia adalah bagian integral dari determinan sosial kesehatan Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam berkarakter penyejahtera.
Ia penjamin pemenuhan kebutuhan hidup insan secara benar, baik fisik maupun nonfisik. Di sisi lain, sifat determinan sosial kesehatan Islam menjadikannya begitu fundamental bagi upaya preventif maupun kuratif. Allah Swt. bersabda, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiyaa [21]: 107).
Kuratif Berkhasiat
Upaya kuratif berkhasiat bagi kesembuhan segera karena berlangsung dalam bingkai sistem kesehatan Islam yang steril dari aspek bisnis dan industrialisasi kesehatan. Ini karena sistem kesehatan Islam dibangun di atas paradigma yang sahih dan kuat.
Salah satu yang terpenting adalah pandangan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik yang pemenuhannya dijamin langsung oleh negara, sehubungan fungsinya sebagai raa’in (pengurus) kepentingan rakyat.
Alhasil, fasilitas kesehatan milik pemerintah, baik rumah sakit, klinik, maupun puskesmas, berkedudukan sebagai institusi teknis pelaksana fungsi negara dalam mengurusi kepentingan kesehatan publik. Semua dikelola dengan prinsip sosial dan pelayanan penuh, disediakan murah bagi rakyat, bahkan gratis.
Selain itu, yang begitu istimewa adalah konsep kesatuan pandangan bahwa pemenuhan seluruh hajat hidup seluruh individu publik wajib diurusi negara. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, keturunan, umur, tempat tinggal, ataupun status sosial.
Dalam hal diabetes, penanganannya harus dilakukan sedini mungkin, di samping berupaya tercegah dari berbagai komplikasi berakibat kecacatan dan kematian. Rasulullah saw. bersabda, “Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.”
Pembiayaan kesehatan juga berlangsung dengan konsep anggaran mutlak. Maksudnya, negara wajib mendanai pembangunan kesehatan bagi terawatnya kesehatan setiap individu masyarakat sepanjang hayatnya, berapa pun jumlahnya; baik upaya kuratif dengan keseluruhan pilar-pilar sistem kesehatannya maupun upaya preventif di hulu. Bahkan, sekalipun tidak ada kekayaan negara yang diperuntukkan untuk pos kesehatan.
Prinsip istimewa ini niscaya terwujud sebab APBN Khilafah didesain sedemikian rupa sehingga meniscayakan negara berkemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.[12],[13]
Hasilnya, hadir suasana baru yang steril dari unsur industrialisasi dan begitu menyejahterakan. Selain itu, berpeluang kuat bagi kesembuhan segera secara sempurna terhadap berbagai kerusakan kesehatan yang diidap masyarakat. Pelayanan kesehatan akan gratis, antidiskriminasi, bermutu tinggi, serta mudah diakses kapan pun dan di mana pun hingga ke pelosok negeri. Inilah suasana yang menyelimuti kehidupan masyarakat.
Preventif Sejati
Preventif politik kesehatan Islam adalah preventif yang sesungguhnya. Berdaya bagi terawatnya kesehatan setiap bani insan sepanjang hayat, dalam hal ini tercegah dari kerusakan akibat diabetes. Ini karena semua aktivitas kehidupan senantiasa terikat syariat. Tujuannya adalah rida Allah Swt. sebagai puncak kebahagiaan yang berupaya diraih setiap muslim dengan penuh kesungguhan.
Kehidupan masyarakat Islam eksis dengan pola kehidupan Islam, khususnya kebiasaan makan yang bersifat pencegah kerusakan kesehatan, seperti diabetes. Mindset kehidupan adalah berlandaskan akidah Islam sehingga setiap insan terbiasa hanya mengonsumsi makanan halal, baik zat maupun cara mendapatkannya. Berbagai zat gizi pun dapat terpenuhi tanpa berlebihan dan akan terbebas dari unsur bahaya pencetus diabetes.
Allah Swt. berfirman, “Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. ….” (QS Al-Baqarah [2]: 168).
Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam makan dengan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya.”
Selain dorongan ketakwaan individu dan kuatnya kontrol sosial dalam masyarakat Islam, keberlangsungan perilaku hidup sehat dan kebiasaan makan menurut Islam pun akan menjadi keniscayaan. Ini karena negara akan bekerja sungguh-sungguh dalam mewujudkan sejumlah tujuan keberadaan masyarakat Islam, yakni melalui penerapan sistem kehidupan Islam sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Sementara itu, fungsi negara dapat berjalan normal, yakni sebagai pengurus kepentingan rakyat, khususnya pelaksanaan politik pangan Islam yang meniscayakan terjaminnya ketersediaan pangan yang halal dan baik hingga di tingkat rumah tangga.
Pada gilirannya, keberhasilan preventif di hulu yang dikuti kesuksesan upaya kuratif di hilir akan meniscayakan terawatnya kesehatan setiap individu publik sepanjang hayat. Inilah wujud kesejahteraan tertinggi yang dibutuhkan dalam kehidupan insan.
Demikianlah urgensi kehadiran politik kesehatan Islam. Hanya dengan kehadirannya, kesehatan—sebaik-baiknya nikmat sesudah nikmat keimanan—dapat dirasakan sepanjang hayat oleh setiap individu masyarakat. Keadaan insan pun akan berada pada puncak dedikasi dan kemuliaan ketika berada di bawah naungan Khilafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
[1]https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-dan-dpr-sepakati-ruu-kesehatan
[2]https://www.liputan6.com/health/read/5330043/menkes-budi-sebut-ruu-kesehatan-ibarat-kompas-bagi-transformasi-sistem-kesehatan
[3]https://tirto.id/isi-uu-kesehatan-yang-baru-disahkan-2023-dan-link-unduh-pdf-gMTD
[4]https://www.youtube.com/watch?v=EKgGRdJg6p0&t=75s . Menkes: “”.. untuk satu target mengurangi kematian masyarakat indonesia dari diabetes”.
[5] https://yankes.kemkes.go.id/read/1237/optimalisasi-tangani-diabetes-rscm-kerja-sama-dengan-joslin-diabetes-center-amerika
[6]https://www.rscm.co.id/index.php?XP_webview_menu=0&pageid=2
[7]Pasal 20 ayat 3, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. “Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan.”
[8].Ayat 4, Pasal 69, UU No 1 Th 2004, tentang Perbendaharaan Negara, ”Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. Pendapatan BLU merupakan Penerimaan Bukan Pajak/PNBP sedangkan pendapatan BLUD Pendapatan Asli Daerah/PAD”
[10]https://theconversation.com/jumlah-pengidap-diabetes-terus-naik-mengapa-nasi-jadi-tertuduh-utama-di-asia-194521; Masalahnya adalah nutrisi rendah kandungan gula (karbohidrat) cukup mahal bagi penduduk di negara-negara berpendapatan rendah-menengah seperti Indonesia.
[11]https://www.rscm.co.id/index.php?XP_webview_menu=0&pageid=408;
[12].An-Nabhani, T. An Nizhamul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 245.
[13] Pandangan ini ditegaskan pada awal pembahasan subbab “Dharaa-ib”, bab “Baytul Maal”, bab “Mizaniyatu Daulah”, kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islaam, hlm. 245 (An-Nabhani, T. An–Nizhamul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hlm. 245
