[Kabar] Dugaan Pungutan Berkedok Hibah, Praktisi: Akibat Banyaknya Kebutuhan Biaya Sekolah?

[Kabar] Dugaan Pungutan Berkedok Hibah, Praktisi: Akibat Banyaknya Kebutuhan Biaya Sekolah?

Muslimah News, NASIONAL — Kasus dugaan pungutan di SMK Negeri 1 Sale, Rembang, Jawa Tengah memantik sejumlah pihak untuk mengadu. Selain itu, pungutan dana hibah diduga juga terjadi SMKN 1 Purworejo Jawa Tengah.

Dugaan pungutan berkedok dana hibah di Purworejo tersebut viral setelah diunggah oleh akun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah dalam story Instagram yang memperlihatkan kuitansi pembayaran. Pada kwitansi tertulis “Sumbangan Dana Hibah Tahun Pelajaran 2022/2023” dengan nilai total pembayaran sebesar Rp2.400.000. Kwitansi tertanggal 15 Februari 2023.

Kebutuhan Biaya

Praktisi pendidikan Dr. N. Faqih Syarif menilai, banyaknya kegiatan dan anggaran di luar rencana sekolah menimbulkan konsekuensi kebutuhan biaya lebih untuk operasional. “Ini bisa menjadi celah munculnya pungutan liar dengan dalih sumbangan ataupun iuran untuk kegiatan sekolah,” ujarnya.

Dalam acara bertema “Geger Pungli Berkedok Dana Hibah, Dana BOS Kurang?” di kanal Khilafah News, Sabtu (22-7-2023), ia menyebutkan bahwa dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang salah satu tugasnya memberikan pertimbangan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

“Jadi, memang pendidikan itu kalau ditanggung sekolah hanya dengan SPP sekolah memang berat, apalagi yang swasta,” ujarnya.

Meskipun begitu, ia menyayangkan, bisa jadi Permendikbud tadi tidak disosialisasikan sehingga komite sekolah itu hanya dipakai sebagai stempel untuk melakukan pungutan. “Harusnya dibedakan apa yang disebut sumbangan pendidikan, yaitu pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh peserta didik atau orang tua atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, tidak mengikat satuan pendidikan,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, pungutan pendidikan. “Pungutan pendidikan ini yang bisa dipersalahkan, yaitu penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik orang tua atau walinya yang bersifat wajib mengikat serta dalam jumlah dan jangka waktu tertentu,” katanya.

Oleh karenanya, seharusnya dunia pendidikan ini ini terkait dengan politik pendidikan dengan negara yang punya tanggung jawab besar karena beban sekolah berat. “Hari ini dengan dalil kampanye, Bupati, Walikota, atau Gubernur mengatakan pendidikan gratis, tapi begitu faktanya tidak mencukupi kebutuhan,” ucapnya.

Politik Pendidikan Islam

Menurutnya, di sinilah pentingnya politik pembiayaan pendidikan dalam Islam. “Pendidikan itu tanggung jawab negara, bukan hanya kampanye jargon 20% nanti pendidikan gratis, tapi dana itu tidak muncul, baik dari provinsi atau kabupaten. Akibatnya, muncul pungutan tadi, apalagi dana hibah,” bebernya.

Dalam politik pendidikan Islam, jelasnya, biaya pendidikan untuk seluruh tingkatan itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara, baik menyangkut gaji para guru dan dosen, maupun menyangkut infrastruktur sarana prasarana pendidikan. “Hari ini dibebankan kepada para orang tua.  Bahkan, yang wasta lebih berat lagi, sedangkan yang negeri masih ada subsidi, ada bantuan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pendidikan gratis yang menjadi tanggung jawab negara ini terkait dengan pengelolaan keuangan negara. “Dalam Islam, sumber-sumber pemasukan itu sangat banyak. Kemudian, pengelolaan APBN itu diatur sesuai dengan sistem Islam seperti pada masa kekhalifahan. Bahkan, kalau dalam konteks kekinian, ternyata dari sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia bisa membiayai 100 tahun APBN. Artinya apa? Ini berasal dari sumber-sumber daya alam yang melimpah, yakni dari kepemilikan umum, seperti bahan tambang,” terangnya.

Selain itu, ia menyampaikan, politik pendidikan, termasuk politik ekonomi di dunia Islam, khususnya pada pada abad ke-7 hingga 13 M, kesadaran mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan itu sesungguhnya telah terjadi dan dipelopori oleh negara, tetapi berbeda motif dan tujuannya.

“Pada masa kekhalifahan, tujuan negara bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat materiel, seperti hari ini negara mencari untung pada rakyatnya. Melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia dengan memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Hari ini, negara yang tugasnya harus melindungi mengayomi masyarakat, justru menjadi makelar, mencari untung,” urainya.

Belum lagi, sambungnya, di dunia pendidikan juga banyak korupsinya. “Kalau jadi kepala sekolah harus bayar upeti kok, maka akan berpikirnya itu tadi bukan berpikir bagaimana memajukan umat, tapi modal sehingga sekolah menjadi komersial,” kritiknya.

Dengan demikian, ia menandaskan, tampak persoalan mendasarnya adalah politik pendidikan yang kacau dan carut marut ketika tidak ditata dengan aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan manusia lain. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *