[Kabar] Rencana Kebijakan Uniform Civil Code (Kembali) Menyasar Muslimah India

[Kabar] Rencana Kebijakan Uniform Civil Code (Kembali) Menyasar Muslimah India

Muslimah News, INTERNASIONAL — Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa d India, mengusulkan Uniform Civil Code (UCC) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Dikutip dari Reuters (14-7-2023), BJP mengatakan bahwa kode umum diperlukan untuk memastikan keadilan gender, kesetaraan melalui penerapan hukum pribadi yang seragam, dan untuk mendorong persatuan dan integrasi nasional.

Muslim India, minoritas terbesar di negara itu dengan sekitar 200 juta dari 1,4 miliar penduduk, sebagian besar menentang keras rencana tersebut.

Meskipun tidak ada draf UCC yang diajukan, para pemimpin BJP mengatakan hal itu terutama berkaitan dengan reformasi undang-undang pribadi muslim karena undang-undang pribadi lainnya telah berkembang selama beberapa dekade.

Banyak muslim mengatakan bahwa mereka melihatnya sebagai campur tangan terhadap praktik Islam yang berusia berabad-abad dan senjata lain untuk partai politik mayoritas yang mereka tuduh sebagai antimuslim.

Menyasar Muslimah

Menanggapi hal ini, aktivis dakwah Okay Pala dalam sebuah media ideologis internasional (20-7-2023) menyatakan, rencana UCC kembali menyasar muslimah di India.

“Di India, perempuan muslim kembali menjadi sasaran agenda politik BJP yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Proposal Uniform Civil Code (UCC) tidak lebih dari upaya baru untuk lebih mengontrol kehidupan muslimah dan membatasi praktik Islam mereka,” ujarnya.

Ia berpendapat, UCC yang diusulkan oleh BJP dan kelompok Hindu radikal bertujuan untuk menegakkan kode perdata yang seragam sehingga memerlukan seperangkat hukum umum yang mengatur masalah pribadi, seperti pernikahan, perceraian, adopsi, warisan, dan suksesi untuk semua warga negara, berdasarkan norma Hindu.

“Komunitas muslim di India telah menghadapi diskriminasi dan penindasan yang parah selama berabad-abad. Dengan dilaksanakannya UCC, hukum-hukum personal yang mengatur hak-hak keluarga umat Islam akan dihapuskan, sedangkan hukum adat dan ritual masyarakat suku Hindu akan ditegaskan kembali. Ini tidak lebih dari upaya untuk menghapus identitas dan tradisi Islam dan mengasimilasi umat Islam ke dalam norma-norma Hindu dominan yang dipaksakan oleh negara,” ulasnya.

Ia menerangkan, BJP dan agenda nasionalis Hindunya selalu berfokus pada peminggiran muslim di India. “Mereka menghadirkan UCC sebagai solusi atas dugaan masalah dalam komunitas muslim, seperti poligami dan perceraian. Namun, poligami bukanlah praktik yang meluas di kalangan umat Islam, sebagaimana dibuktikan oleh statistik Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2006,” ungkapnya.

Jelaslah, ucapnya, bahwa UCC tidak dirancang untuk “memberdayakan perempuan muslim”, seperti yang diklaim beberapa pendukungnya. “Sebaliknya, itu adalah alat di tangan kaum nasionalis Hindu untuk menindas perempuan muslim dan memaksa mereka untuk mematuhi norma-norma Hindu yang diabadikan dalam undang-undang nasional,” kritiknya.

Selain itu, lanjutnya, BJP secara historis menggunakan perempuan muslim sebagai titik fokus dalam proyek supremasinya.

“Dengan menciptakan citra laki-laki muslim sebagai ancaman bagi bangsa Hindu, mereka berusaha memperkuat kontrol atas komunitas muslim dan menggambarkan perempuan muslim sebagai korban tak berdaya yang perlu diselamatkan. Tampaknya mereka telah mengadopsi taktik represif dan menyesatkan ini dari rekan-rekan mereka di Barat,” jelasnya.

Mengkhawatirkan

Ia menilai, prospek masa depan umat Islam di India mengkhawatirkan. “Serangan berkelanjutan terhadap komunitas muslim dan identitas budayanya ini akan makin diintensifkan. Diamnya para pemimpin di dunia muslim serta para ulama korup yang mendistorsi penindasan para tiran terhadap muslim hanya akan membuat orang-orang musyrik ini makin berani,” sesalnya.

Bahkan, ia menyayangkan, tokoh-tokoh seperti Sheikh Al-Issa, ketua Liga Muslim Dunia, yang baru-baru ini mengunjungi sebuah kuil Hindu di India dan memuji negara itu sebagai contoh yang bagus tentang persatuan dalam keragaman.

“Ia mengklaim bahwa umat Islam di India bangga dengan konstitusi India dan memuji komitmen Modi untuk pertumbuhan yang inklusif. Namun, Al-Issa gagal mengatasi meningkatnya kekerasan antimuslim, diskriminasi, dan kebijakan anti-Islam di negara tersebut,” tukasnya.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, satu-satunya solusi bagi umat Islam di India dan seluruh dunia adalah penyatuan kembali umat Islam di bawah satu kepemimpinan politik,  Khilafah Rasyidah yang adil.

“Hanya dengan begitu kita dapat menerapkan Islam dan melindunginya, memastikan bahwa martabat, kehormatan, dan darah umat Islam dihormati dan dijaga,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “[Kabar] Rencana Kebijakan Uniform Civil Code (Kembali) Menyasar Muslimah India”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *