[Kabar] IMF Mendikte Hilirisasi Nikel, Pengamat: Indonesia Menjadi Perebutan Dua Kepentingan Negara Besar

[Kabar] IMF Mendikte Hilirisasi Nikel, Pengamat: Indonesia Menjadi Perebutan Dua Kepentingan Negara Besar

Muslimah News, INTERNASIONAL — Dana Moneter Internasional (IMF) dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisis biaya dan manfaat. Pihaknya mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Rekomendasi IMF ini mendapat respons kuat dari pemerintah yang ingin membela kebijakan hilirisasi. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengungkapkan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan menyambangi Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Managing Director IMF menjelaskan tujuan Indonesia tidak lagi mengekspor bijih nikel.

Respons lain datang dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia,yang menganggap ada standar ganda pada IMF.

Perebutan

Menyoroti pendiktean IMF ini, pengamat politik ekonomi Zikra Asril mengatakan, Indonesia menjadi perebutan dua kepentingan negara besar.

“Liberalisasi perdagangan sudah meletakkan Indonesia di tengah perebutan komoditas strategis dunia, seperti nikel dalam dua kepentingan negara besar, yakni AS bersama sekutunya dan Cina bersama BRICS,” tuturnya kepada MNews, Rabu (5-7-2023).

Liberalisasi perdagangan, lanjutnya, telah membuka investor asing untuk menguasai nikel Indonesia. Investor Cina, yaitu Tsingshan Holding telah menguasai 90% tambang nikel. “Mereka bekerja sama dengan investor domestik untuk mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan), salah satunya melalui Harita Group,” imbuhnya.

Zikra menilai, komoditas nikel telah menjadi rebutan negara-negara besar bersama patner ekonomi mereka, AS bersama sekutunya dan Cina dengan BRICS. “Saat ini, mereka berseteru untuk menguasai nikel Indonesia. Dua poros ini hakikatnya sama-sama penjajah gaya baru bagi rakyat Indonesia,” terangnya. 

Ia menduga, dikte IMF ini menjadi indikasi AS mengerahkan seluruh jaringan lembaganya untuk menekan Indonesia. “Namun, kekuatan investasi Cina telah membuat Indonesia harus tunduk kepada Cina. Cina bergerak cepat sehingga mampu menguasai 99% saham nikel Indonesia. Sisi lain, IMF dengan dikte kebijakannya ingin menghalangi hilirisasi demi kepentingan AS dan negara-negara sekutunya,” ujarnya.

Tidak ayal, lanjutnya, Indonesia akan menjadi “medan tempur” perang moneter vs. sumber daya antara AS dan Cina. “Lantas rakyat Indonesia dapat apa? Indonesia tidak ubahnya lepas dari mulut AS masuk ke mulut Cina,” simpulnya.

Kepentingan Cina

Dalam pandangan Zikra, rezim terkesan tampak heroik atas nama hilirisasi nikel dan nasionalisme melawan IMF. Menurutnya, sebelumnya Indonesia juga harus menghadapi kekalahan dalam WTO.

“Bahkan, AS juga mengancam Kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) yaitu Undang-Undang yang mencakup penyaluran subsidi senilai US$370 miliar kepada produsen yang menggunakan energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen energi bersih dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh karena Indonesia belum memiliki Free Trade Agreement (FTA) dengan AS,” ulasnya.  

Sayangnya, menurut Zikra, semua perlawanan itu semua demi kepentingan Cina. Rezim telah menjadi jaringan oligarki Cina yang juga menikmati bisnis ini.

“Itulah yang mereka perjuangkan. Apalagi, banyak indikasi bisnis nikel, khususnya smelter [yang] rawan KKN. Ke depannya apakah akan terkuak siapa yang menikmati KKN dari bisnis ini di saat KPK telah mengendus ekspor ore nikel ilegal ke Cina sebanyak 5,2 juta ton,” cetusnya.

Pemerintah, ucapnya, tidak transparan dalam kebijakan hilirisasi nikel. “Mulai dari pendapatan negara dari hasil hilirisasi tidak ditemukan data yang valid. Bahkan, DPR pernah meminta BPK untuk melakukan audit tapi tampaknya belum ada karena belum ada rilis dari BPK,” katanya.

Yang ada selama ini, bebernya, cuma klaim pemerintah Indonesia untung, padahal menurut beberapa riset ekonom dan lembaga studi, Indonesia malah rugi dalam hilirisasi nikel karena banyak fasilitas fiskal yang memanjakan investor smelter Cina.

Tolak Kolonialisme

Zikra lalu berkesimpulan, baik IMF maupun Indonesia telah menjadi proksi bagi kepentingan negara besar lain. “Indonesia menjadi proksi Cina untuk menguasai komoditas nikel , dan IMF menjadi proksi AS untuk menghalangi kebijakan hilirisasi Indonesia yang menguntungkan Cina, tetapi merugikan AS,” ungkapnya.

Untuk itu, jelasnya, rakyat Indonesia harus menyadari, Cina dan AS sama-sama kolonialisme modern yang ingin meguras sumber daya alam strategis Indonesia melalui mekanisme perdagangan global. “Sikap kita harusnya menolak dua blok kolonialisme ini dengan melakukan perlawanan. Keduanya adalah penjajah kapitalisme,” tegasnya.

Kekuatan yang harus dimiliki untuk melawan, menurutnya, harus lahir dari kekuatan politik yang mampu menghadang kekuatan ideologi kapitalisme global.

“Sebagai umat yang mengimani Allah dan Rasulullah, maka sudah pasti ideologi Islam wajib menjadi pilihan untuk menjalani kehidupan ini termasuk dalam menghadapi politik luar negeri,” tegasnya

Oleh karenanya, sambungnya, di sinilah urgensi penerapan Islam kafah dalam bentuk negara Khilafah. “Hanya Khilafah bentuk negara yang ditakuti kapitalisme karena umat Islam akan bersatu secara kekuatan politik global. Dan hanya Khilafah yang punya metode dan cara yang tepat untuk melawan hegemoni kekuatan blok mana pun, baik yang berideologi kapitalisme maupun sosialisme,” tandasnya.

Ia sangat yakin, selama umat Islam belum menjadikan ideologi Islam menjadi arah politiknya, maka di saat itu pula penjajahan akan selalu ada. “Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra’d ayat 11, ‘Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.’,” kutipnya.

Ia menjelaskan, ayat ini ditutup bahwa pelindung kita hanyalah Allah Swt. “Ini menjadi indikasi bahwa hanya aturan dan konsep hidup bernegara yang bersumber pada wahyu Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Inilah pilihan hidup muslim yang beriman,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *