Muslimah News, NASIONAL – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law akan disahkan menjadi UU dalam waktu dekat. Di tengah perbincangan oleh berbagai pihak, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Emanuel Melkiades Laka Lena pada Selasa (20-6-2023) menjamin RUU Kesehatan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan kesehatan masyarakat.
Makin Liberal
Sebaliknya, praktisi kesehatan dari Help Sharia dr. Syaharudin, Sp.B. mengungkapkan, RUU Kesehatan dikhawatirkan akan membahayakan atau merugikan masyarakat jika diterapkan karena membuat sektor kesehatan makin liberal.
“Hal strategis yang penting untuk dikemukakan ke tengah masyarakat adalah RUU ini membuat kita makin liberal. Akibatnya, dikhawatirkan akan membahayakan atau merugikan masyarakat jika diterapkan. Ini poin penting dari penolakan terhadap RUU ini,” tegasnya.
Ia menyayangkan pro kontra terhadap RUU Kesehatan juga masih belum menyentuh akar persoalan, baru seputar alasan teknis, misalnya keberadaan organisasi profesi, pembelaan terhadap pelaksana atau praktisi kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang dilakukan pemerintah. “Namun, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan atau tanpa RUU ini,” ucapnya.
Menurutnya, dengan RUU ini, persoalan akan berakibat luas. “Hubungan negara atau pemerintah dengan rakyat tidak lagi merupakan hubungan pelayanan, tetapi hubungan lain yang didasari kapitalisme liberal,” cetusnya.
Peran Negara Mengecil
Memang, lanjutnya, selama ini kita sudah liberal, dalam arti hubungan pelayanan antara pemerintah dan masyarakat itu makin kecil.
“Peran negara akan mengecil. Misalnya, tanggung jawab pemerintah sudah diwakili oleh social insurance atau BPJS Kesehatan. Betul, bahwa BPJS ini memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat, tetapi ruhnya adalah liberalisme. Seharusnya sektor kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik memiliki asuransi maupun tidak. Dengan kata lain, semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan profesional, berkualitas, dan mudah diakses,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dalam paham neoliberal yang berlaku sejak tahun 90-an ada kesepakatan untuk meminimalisir atau sesedikit mungkin adanya peran negara dalam memberikan subsidi langsung kepada masyarakat, salah satunya di sektor kesehatan sehingga pelayanan yang seharusnya diberikan oleh negara, justru menjadi tanggung jawab individu itu sendiri atau lembaga lain, bahkan swasta.
“Ini pula yang kita lihat dalam RUU Kesehatan. Disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah tanggung jawab perseorangan ataupun lembaga asuransi sosial ataupun asuransi swasta,” ucapnya.
Kemudian, imbuhnya, dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan pun dikhawatirkan akan makin membuka keran seluas-luasnya bagi para pemodal besar, entah itu dari swasta dalam negeri ataupun asing untuk makin meluaskan peran mereka dalam membuka bisnis di bidang kesehatan.
“Nah, hal-hal semacam ini mengakibatkan layanan kesehatan akan makin mahal. Kenapa? Karena kesehatan akan menjadi berorientasi bisnis, bukan pelayanan,” kritiknya.
Pandangan Islam
Ia mengingatkan, di negeri yang mayoritasnya muslim ini seharusnya kita bersama-sama melihat Islam sebagai ideologi yang mampu mengatur urusan tersebut.
“Nah, dalam pandangan Islam, diajarkan bahwa sektor kesehatan adalah tanggung jawab negara. Dalam praktiknya, pada masa Rasulullah saw., itu sudah dimulai. Jadi, bagi rakyatnya yang sakit, Rasulullah saw. menyediakan dokter bagi mereka. Masyarakat pun tidak mengeluarkan bayaran atas jasa kesehatan yang telah disediakan, yakni oleh Rasulullah sebagai kepala negara pada masa itu,” jelasnya. [MNews/Ruh]
