Benarkah Kemiskinan dan Ketimpangan Gender Adalah Akar Masalah Pekerja Migran Perempuan?

Benarkah Kemiskinan dan Ketimpangan Gender Adalah Akar Masalah Pekerja Migran Perempuan?

Penulis: Wiwing Noeraini

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Banyak pihak mengakui bahwa problem pekerja migran perempuan adalah salah satu problem besar yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

Sebuah tulisan di mubadalah[dot]id menyebutkan bahwa hampir semua pihak menganggap akar masalah dari hal tersebut adalah kemiskinan dan kelangkaan ruang kerja bagi para perempuan di negaranya sendiri. Dijelaskan juga bahwa selain kemiskinan, ketimpangan gender menjadi akar masalah kedua yang menimpa pekerja migran perempuan.

Bangunan sosial masyarakat hari ini dianggap menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang menyebabkan kaum perempuan akan selalu rendah, termarginalkan, dan terdiskriminasi di berbagai ruang kehidupannya.

Ketika laki-laki atau suami miskin, ataupun menjadi miskin karena ketiadaan pekerjaan atau mengalami PHK, kaum perempuan dianggap yang paling banyak menderita daripada kaum laki-laki karena kerjanya menjadi berlipat. Di samping mereka harus bekerja untuk berbagai urusan domestik, seperti melayani suami serta mendidik dan mengasuh anak-anak, mereka juga harus bekerja di luar rumah demi mencari tambahan penghasilan bagi keluarganya.

Pertanyaannya, benarkah kemiskinan dan ketimpangan gender merupakan akar masalah yang menimpa pekerja migran perempuan? Lalu bagaimana solusinya? Salah mendeteksi akar masalah akan menyebabkan salah pula dalam menentukan solusinya. Oleh karenanya, tulisan berikut akan membahasnya.

Kemiskinan dan Ketimpangan Gender Bukan Akar Masalah

Jika kita perhatikan lebih mendalam, persoalan kemiskinan dan ketimpangan gender bukanlah akar masalah pekerja migran perempuan. Kemiskinan adalah buah dari sistem ekonomi kapitalistik yang diterapkan hari ini. Selama sistem ini masih diterapkan, kemiskinan akan terus diproduksi secara sistemis. Pasalnya, sistem ini tidak memberikan akses ekonomi pada orang yang tidak memiliki modal. Si miskin akan tetap miskin, bahkan bisa bertambah miskin ketika harga kebutuhan hidup naik.

Sistem ini juga telah memandulkan peran negara mengurusi rakyatnya sehingga rakyat harus bertahan sendiri kalau mau hidup. Sumber daya alam berlimpah yang seharusnya dikelola negara demi kesejahteraan rakyat, nyatanya dikelola dan keuntungannya diambil oleh kaum pemodal yang hakikatnya telah menjadi “penguasa” di negeri ini.

Ketimpangan gender juga bukan akar masalah. Justru keberadaan laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan adalah jaminan perlindungan bagi kaum perempuan. Betapa banyak pekerja perempuan yang kehilangan pelindung karena pergi keluar negeri tanpa suami sehingga mengalami penyiksaan, mendapat kekerasan seksual, hingga ada yang pulang dalam keadaan hamil ataupun membawa bayi, bahkan tidak sedikit juga yang pulang hanya tinggal nama.

Kalaupun perempuan dianggap menderita karena beban gandanya karena harus mengurus rumah sekaligus bekerja, maka bukan aktivitas domestiknya yang seharusnya disalahkan, melainkan aktivitas publiknya yang harus dikaji ulang, kenapa perempuan harus bekerja? Kenapa pula lapangan pekerjaan lebih banyak diberikan kepada perempuan sehingga laki-laki sulit mendapatkan pekerjaan? Seharusnya, tidak ada yang boleh memaksa perempuan bekerja dengan alasan apa pun, niscaya para perempuan akan lebih menikmati tugas mulianya di rumah.

Kapitalisme, Akar Masalahnya

Jika kita mencermati, akar masalah pekerja migran perempuan adalah karena sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini. Sistem ekonomi kapitalistik telah memaksa perempuan bekerja, bahkan hingga ke luar negeri. Sistem ini hakikatnya telah mengeksploitasi perempuan sebagai pemutar roda perekonomian negara, yakni sebagai penghasil uang sekaligus sebagai pasar. Tentu saja hal itu demi keberlangsungan sistem kapitalisme global.

Akan tetapi, agar tidak tampak sebagai eksploitasi, mereka diberi gelar sebagai “pahlawan devisa” karena dianggap telah berani mengorbankan apa pun yang dimilikinya, bahkan kehormatan hingga nyawa demi mendatangkan devisa bagi negara Indonesia.

Ini jelas tidak boleh terjadi. Semestinya negara menyejahterakan rakyatnya dan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan—terutama bagi kaum laki-laki—di dalam negeri sehingga tidak perlu harus kerja ke luar negeri. Bukan malah memfasilitasi warga negaranya agar bisa berbondong-bondong bekerja ke luar negeri tanpa pengawasan yang berarti dan lemah dalam perlindungan.

Kapitalisme, Sumber Penderitaan

Sistem kapitalisme telah membuat banyak perempuan menderita karena membebani dengan berbagai hal yang bukan tanggung jawab mereka, bahkan memaksa mereka hingga pergi jauh ke luar negeri meninggalkan anak-anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan pengasuhan ibunya.

Ditambah lagi, di dalam sistem ini, berbagai ide kufur tumbuh subur hingga meracuni benak kaum perempuan. Ide kesetaraan gender yang diusung kaum feminis, misalnya, ide ini telah mendorong kaum perempuan untuk berlomba-lomba terjun ke sektor publik, serta bekerja sekuat tenaga supaya bisa bersaing dengan laki-laki.

Sungguh, ide ini telah mencabut para ibu dari rumah-rumah mereka sehingga anak-anak pun harus kehilangan pengasuhan dan bimbingan terbaik dari ibunya. Peran kaum ibu digantikan dengan para pembantu dan babysitter, bahkan terkadang kakek dan nenek yang tentunya tidak muda lagi yang dengan segala keterbatasannya harus mengasuh dan mendidik cucunya.

Kaum perempuan yang paham akan tugas utamanya dan berusaha tetap menjalankan peran domestiknya akhirnya harus terbebani dengan double burden (beban ganda), bahkan triple burden. Jelas, tidak mungkin perempuan terlindungi dan terjaga dalam sistem kapitalisme karena sejak awal sistem ini memang tidak dibuat untuk menjaga perempuan. Lalu, kepada sistem apa seharusnya kita berharap?

Berharap Solusi Tuntas

Hanya kepada sistem Islam kita bisa berharap solusi tuntas agar kaum perempuan terjaga dan terlindungi. Ini karena sejak awal, Islam sudah menetapkan perempuan sebagai kehormatan yang harus dijaga. Islam menetapkan sebuah kaidah “al-ashlu fil mar’ati annahaa ummun wa rabbatul bayti. Wa hiya ‘irdhun an yushana”. Artinya, Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah suaminya. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. (Kitab Muqaddimah Dustur pasal 112).

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang mendesain kaum perempuan agar keluar dari rumahnya menjadi kaum pekerja, bahkan menjadi pekerja migran dengan seluruh risikonya, Islam sebaliknya, mendesain kaum perempuan untuk tinggal di rumahnya dan menjalankan tugas utamanya sebagai ummun wa rabbatul bayt. Inilah tugas dan peran mulia yang ditetapkan Allah bagi kaum perempuan. Semua aturan Islam yang berkaitan dengan perempuan diarahkan agar kaum perempuan selalu dalam kondisi terjaga dan terlindungi agar mampu menjalankan tugas dan peran utama tersebut.

Walhasil, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengembalikan perempuan, yakni kaum muslimah kepada peran utamanya sebagai ummun wa rabbatul bayt dan menjadikannya mulia dan terhormat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, memahamkan para muslimah akan peran utamanya dan cara menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya tentang wajibnya istri melayani suami ataupun tidak boleh keluar rumah, kecuali dengan izin suami. Juga memahamkan mengenai kewajiban lainnya, seperti mengasuh anak-anak yang masih kecil, mendidik anak bersama dengan suami, dan lain-lain. (lihat Kitab Muqaddimah Dustur pasal 112, hlm. 311–316).

Kedua, memahamkan muslimah tentang kebolehan beraktivitas di luar rumah, seperti berdagang, mengajar, ataupun bekerja di berbagai bidang, asalkan tetap terikat dengan batasan-batasan hukum syarak. Akan tetapi, Islam mendorong kaum perempuan agar mengutamakan aktivitas yang wajib dibandingkan yang mubah, seperti berdakwah menyampaikan kebenaran Islam, belajar menuntut ilmu agama Islam, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an, serta masih banyak lagi amalan wajib lainnya. Tidak seharusnya muslimah lebih menyibukkan diri dengan bekerja—juga berkarier yang merupakan amalan mubah—daripada berdakwah dan menuntut ilmu agama yang merupakan amalan wajib.

Ketiga, memahamkan kepada para ayah untuk menjaga kehormatan kaum perempuan, bekerja menafkahi para ibu dan anak-anak (lihat QS Al-Baqarah: 233), serta berupaya menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan maupun terjatuh pada hal-hal yang bisa membahayakan akal, fisik, maupun jiwa, baik di dalam rumah maupun saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, tidak mungkin ada seorang ayah yang paham Islam akan mendorong apalagi memaksa sang ibu untuk bekerja, terlebih menjadi buruh migran yang harus pergi jauh meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban utamanya di keluarga. Termasuk meninggalkan anak-anak yang sangat kecil yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang ibunya.

Keempat, mengajak semua anggota masyarakat untuk peduli terhadap segala hal di sekitarnya. Ketika ada ancaman terhadap perempuan ataupun ada perempuan yang dizalimi, semua harus cepat merespons dan melindungi kaum perempuan. Semua juga harus saling menasihati serta beramar makruf nahi mungkar jika melihat ada hal-hal yang melanggar syariat yang dilakukan perempuan ataupun yang menimpa perempuan (lihat QS Ali Imran [3]: 104; QS At-Taubah [9]: 71; dsb.).

Kelima, meminta negara untuk menjaga kaum perempuan dengan penerapan Islam kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Mungkinkah negara dalam sistem kapitalisme melakukan hal ini? Jelas tidak. Hanya negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah yang mampu melakukannya.

Khilafah, sang Penjaga

Penerapan sistem ekonomi Islam oleh Khilafah akan membuat seluruh rakyat sejahtera. Dalam sistem ini, semua sumber daya alam akan dikelola negara dan hasilnya diberikan kepada seluruh rakyat. Rakyat tidak perlu harus bekerja ke luar negeri karena sangat banyak lapangan kerja yang akan dibuka. Lapangan kerja yang dibuka tentu diprioritaskan bagi kaum laki-laki yang wajib bekerja.

Khilafah juga akan menerapkan hukuman sanksi (takzir) bagi suami yang tidak mau menafkahi istrinya, padahal ia mampu. Adapun jika tidak ada lagi keluarga/orang yang mampu menafkahi seorang perempuan, negaralah yang akan mengambil alih kewajiban nafkahnya.

Khilafah pun akan mengerahkan para penjaga keamanan, seperti syurthah (polisi), bahkan bisa juga pasukan untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap kaum perempuan. Siapa pun yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi tegas sesuai syariat Islam. Inilah jaminan penjagaan kaum perempuan dalam Islam.

Sejarah mencatat, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu’tashim Billah, hanya karena seruan seorang muslimah yang dilecehkan oleh seorang Romawi, Khalifah langsung mendatangkan pasukan sebanyak puluhan ribu untuk mengepung Kota Ammuriah (Turki). Ini hanya sekelumit khabar mengenai betapa seorang penguasa dalam sistem Islam berperan penting menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan.

Dengan demikian, jelas, solusi tuntas pekerja migran perempuan bukanlah dengan memfasilitasi kaum perempuan menjadi pekerja migran, melainkan mengembalikan mereka kepada peran utama sebagai ummun wa rabbatul bayt, serta menerapkan aturan Islam secara keseluruhan yang akan menjadikan mereka mulia dan terhormat. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Benarkah Kemiskinan dan Ketimpangan Gender Adalah Akar Masalah Pekerja Migran Perempuan?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *