Muslimah News, INTERNASIONAL — PBB memperbarui The Gender Social Norms Index (GSNI) atau Indeks Norma Sosial Gender. Sebuah indeks yang memperhitungkan metrik politik, ekonomi, pendidikan, dan integritas fisik dengan menggunakan data dari World Values Survey, proyek internasional yang mempelajari bagaimana nilai dan keyakinan berubah di seluruh dunia.
UNDP mengatakan, indeks menunjukkan tidak ada perbaikan dalam bias terhadap perempuan dalam satu dekade, padahal ada kampanye global dan lokal yang kuat untuk hak-hak perempuan, seperti MeToo.
Misalnya, 69% populasi dunia masih percaya bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan, dan hanya 27% yang percaya bahwa penting bagi demokrasi bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
Hampir separuh populasi (46%) percaya bahwa laki-laki lebih berhak atas pekerjaan dan 43% mengatakan bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin bisnis yang lebih baik. Seperempat dari populasi juga berpendapat bahwa laki-laki boleh memukul istri, dan 28% percaya bahwa universitas lebih penting bagi laki-laki.
“Tanpa menangani norma sosial gender yang bias, kita tidak akan mencapai kesetaraan gender atau tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata laporan tersebut.
Mengukuhkan Kapitalisme
Mengkritisi hal ini, pengamat politik Fatma Sunardi mengatakan, kesetaraan gender akan mengukuhkan kapitalisme dan menindas perempuan.
“Kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan akan mengukuhkan kapitalisme dan menindas perempuan,” dalam keterangannya kepada MNews, Ahad (18-6-2023).
Ia menyampaikan, PBB memandang GSNI dalam satu dekade stagnan dan dianggap akan menghambat tercapainya kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“GSNI stagnan karena internalisasi nilai sosial gender mendapat penolakan. Sebenarnya ini wajar karena di tengah masyarakat masih ada norma adat, agama dan hukum yang telah berjalan dan telah menjadi keyakinan. Upaya menyosialisasikan norma sosial gender untuk menggeser norma agama dan adat yang sering dituduh bias gender pasti tidak mudah. Terutama kalau masyarakat itu masih kuat memegang norma agama seperti masyarakat yang mayoritasnya muslim, seperti Indonesia,” urainya.
Namun, ia mengingatkan, laporan GSNI ini harus diwaspadai sebagai bagian upaya terencana dan masif yang dilakukan PBB melalui badan pembangunannya, United Nation Development Programme (UNDP), untuk mewujudkan kesetaraan gender di tiap negara.
“Indeks ini hendak memantau apakah upaya mengubah norma yang dianggap bias gender sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Upaya mengubah norma sosial gender diharapkan akan mengubah perilaku masyarakat dari yang dianggap merendahkan perempuan, menurut logika feminis, menjadi menyetarakan antar peran laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender,” paparnya.
Problematik
Selain itu, ulasnya, kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan harus dikritisi karena akan menempatkan perempuan pada posisi problematik.
“Kesetaraan gender yang mendorong perempuan ke ranah publik untuk berpartisipasi ekonomi dan politik hanya akan mengukuhkan kapitalisme neoliberal dengan menyediakan limpahan tenaga kerja, terwujudnya pasar, serta menguatkan nilai-nilai kebebasan yang diinginkan oleh demokrasi liberal. Menguatnya demokrasi liberal akan melapangkan jalan lahirnya kebijakan yang pro kapitalis atau pemilik modal,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia menyatakan, kesetaraan gender meninggalkan residu perdebatan nilai dalam diri perempuan, terutama kalangan muslimah, antara memenangkan nilai kebebasan perempuan atas nama kesetaraan peran gender dengan nilai-nilai Islam sebagai wujud ketaatan pada syariat.
“Tuntutan kesetaraan gender makin menempatkan perempuan dalam situasi sulit karena perempuan dihadapkan pada pilihan, antara peran sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dengan peran ekonomi sebagai tenaga kerja dan politik, yakni menjadi pemimpin di pemerintahan. Perdebatan nilai dan situasi sulit ini akan membuat batin perempuan menderita dan fisik perempuan lelah sehingga perempuan tertindas,” cetusnya.
Kegagalan Kalangan Feminis
Ia menekankan, kalangan feminis sebenarnya telah gagal dalam menganalisa sebab ketertindasan perempuan saat ini.
“Nasib perempuan yang hidup dalam ketimpangan ekonomi dan kemiskian serta ketidakamanan adalah buah dari tatanan dunia dibawah kapitalisme neoliberal. Harusnya perjuangan perempuan didorong untuk melawan dominasi aturan dan konsepsi kapitalisme, kemudian mempromosikan tata aturan yang pro pada kesejahteraan dan kemuliaan laki-laki dan perempuan, yakni tatanan politik dan ekonomi islam,” tegasnya. [MNews/Ruh]
