Muslimah News, NASIONAL — Menjelang tahun politik 2024, konsep tentang pemimpin ideal untuk negeri ini banyak dibincangkan. Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya bersama Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. H. Haedar Nashir sepakat mendorong kepemimpinan moral dalam menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang.
Tentang kepemimpinan moral ini, Katib Syuriyah PBNU KH M. Afifudin Dimyathi menjelaskan bahwa kepemimpinan moral dalam konteks kontestasi politik adalah kepemimpinan yang mengutamakan etika dan moral politik dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang luhur dan beradab.
Dalam mewujudkan kepemimpinan moral tersebut, menurutnya, perlu dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat. “Karena pemimpin hakikatnya adalah cerminan rakyat, makanya ini (kepemimpinan moral) dimulai dari kesadaran masyarakat.” (nu[dot]or[dot]id, 5-6-2023).
Pijakannya Sekularisme
Namun, hal ini dikritisi aktivis muslimah Najmah Saiidah yang menilai kepemimpinan moral tersebut pijakannya adalah sekularisme.
“Jika kita detili konsep kepemimpinan moral yang diusung oleh dua parpol Islam terbesar negeri ini, tampak jelas jika konsep ini berpijak pada paham sekularisme,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (16-6-2023).
Menurutnya, secara sepintas, apa yang mereka ucapkan seolah-olah benar, bahwa kepemimpinan moral dibutuhkan negeri ini karena saat ini tidak sedikit pemimpin negeri ini yang terlibat korupsi, suap, dan sebagainya sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang mengutamakan etika dan moral. “Tapi, benarkah demikian? Sungguh, jauh panggang dari api!” cetusnya.
Ia menyatakan, ini karena konsep kepemimpinan moral ini menjadikan moral dan etika sebagai dasar atau landasan kepemimpinan.
“Padahal, moral dan etika merupakan nilai universal yang bisa dimiliki oleh siapa pun dari agama apa pun. Lalu dimana agama diposisikan? Tampak jelas bahwa agama dipisahkan dari urusan kepemimpinan. Padahal, sebagai seorang muslim sudah seharusnya aspek agama yang pertama harus diperhatikan dan menjadi perhatian serta tidak boleh dipisahkan dari urusan apa pun,” jelasnya.
Lebih dari itu, imbuhnya, dengan pijakan ini, maka kita pun bisa menilai jika kepemimpinan moral bukan jaminan pemimpin mampu menjalankan kepemimpinannya dengan amanah karena moral hanya terbatas pada sikap individu seperti jujur, sabar, dermawan dan sebagainya.
“Tapi, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki pandangan menyeluruh atas semua persoalan umat yang menerapkan aturan-aturan dari sistem terbaik, sebuah sistem yang telah Allah tetapkan bagi manusia, yaitu sistem Islam. Dan dari sistem Islam inilah akan dilahirkan kepemimpinan ideologis, kepemimpinan yang bersumber dari din Islam,” ulasnya.
Kepemimpinan dalam Islam
Najmah menerangkan, kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan ideologis, artinya menjadikan sistem Islam—akidah dan syariat Islam—sebagai pijakan dalam penyelenggaraan kepemimpinan sebuah negara.
“Ketika sistem Islam diterapkan secara sempurna sebagai panggilan akidah, kita akan temukan berbagai kebaikan, kesejahteraan dan keadilan serta kepedulian para pemimpin. Kita pun akan melihat pemimpin-pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya yang kemudian bersama-sama mencintai Allah swt. dan Rasul-Nya, serta saling berwasiat dalam ketakwaan dan saling menasehati dalam kesabaran. Sangat kontras dengan era kepemimpinan saat ini,” cetusnya.
Kepemimpinan dalam Islam, lanjutnya, ditujukan untuk menegakkan hukum Allah Swt. dan amar makruf nahi munkar.
“Sistem pemerintahan dalam Islam tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menutup peluang lahirnya pemimpin yang diktator, kesewenang-wenangan dan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Sebabnya, baik rakyat maupun penguasa tidak diberi hak untuk membuat hukum yang lazim digunakan untuk memaksa orang lain,” ujarnya.
Selain itu, tuturnya, kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. “Artinya, seorang penguasa atau pemimpin di dunia, ia bertanggungj awab atas nasib rakyatnya. Ia wajib menjaga akidah rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan kepada Allah Swt.. Ia juga wajib memelihara agar urusan sandang, pangan, dan papan rakyatnya bisa tercukupi. Demikian juga kebutuhan kolektif mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan terjaga,” urainya.
Selanjutnya, ia menyampaikan, mereka juga paham bahwa tanggung jawab mengurus urusan rakyat ini akan dimintai pertanggungjawabannya hingga ke akhirat.
“Rasulullah saw. menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Tidaklah seorang manusia yang diamanati Allah untuk mengurus urusan rakyat lalu mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan surga baginya.’,” ucapnya.
Pemimpin Ideal
Ia mengutarakan, sosok pemimpin ideal ada dalam Islam, yaitu pemimpin atau penguasa yang menjadi pelindung rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya.
“Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat atas amanah kepemimpinannya itu,” ujarnya mengutip hadis Rasulullah saw.,
رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ
“Imam adalah raa’in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari).
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Kemudian, Najmah mengutip dari Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani yang menyatakan bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki tiga kriteria penting, yakni al-quwwah (kekuatan); at-taqwa (ketakwaan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat).
“Pejabat negara harus memiliki al-quwwah, kekuatan ‘aqliyyah dan nafsiyyah. Seorang pemimpin disamping harus memiliki kekuatan akal yang memadai, ia juga memiliki pola sikap kejiwaan yang baik – sabar, tidak emosional dan tergesa-gesa. Ini semua akan menjadikannya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan syariah Islam, mampu melahirkan kebijakan-kebijakan cerdas dan bijaksana yang mampu melindungi dan menyejahterakan rakyatnya,” urainya.
Selanjutnya, ia menerangkan, at-taqwa atau ketakwaan adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. “Pemimpin yang bertakwa akan selalu berhati-hati dalam mengatur urusan rakyatnya. Ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan hukum-hukum Allah Swt.. Ia sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari akhir,” jelasnya.
Berikutnya, ucapnya, ar-rifq, lembut terhadap rakyatnya akan menjadikan pemimpin makin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. “Ia tidak akan pernah menyusahkan rakyatnya dan tidak menimbulkan antipati, tapi sebaliknya, ia menjadi pemberi kabar gembira dan dicintai rakyatnya,” ucapnya.
Jadi, ia menegaskan, kepemimpinan Islam bukanlah kepemimpinan moral, tetapi kepemimpinan ideologis yang menjadikan syariat Islam sebagai pijakannya. “Ini karena dalam penjagaannya terhadap syariat, ia senantiasa berpegang pada perintah dan larangan Allah sehingga keberkahan dan kesejahteraan rakyat akan terjaga,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
