Muslimah News, NASIONAL — Dalam acara Ecosperity Week 2023 yang diadakan di Singapura, Rabu (6-6-2023), Presiden Jokowi memberikan tawaran kepada masyarakat Singapura untuk tinggal di Ibu Kota Negara (IKN). Di hadapan peserta yang datang ke forum, Presiden menawarkan IKN sebagai tempat tinggal baru dan ladang investasi menjanjikan.
Aneh
Terhadap ajakan Presiden ini, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana merasa aneh. “Ini jelas aneh sekaligus indikasi bahwa pemerintah mengalami sejumlah gejolak dalam mendapatkan pembiayaan untuk IKN,” tuturnya kepada MNews, Senin (12-6-2023).
IKN, lanjut Aktivis ’98 ini, dibangun untuk warga Indonesia sehingga seharusnya Presiden mengajak warga negara Indonesia terlebih dahulu.
“Yang tidak kalah penting adalah soal aturan kepemilikan properti oleh warga negara asing. Dalam aturan yang diterapkan di Indonesia, warga negara asing tidak bisa memiliki apa yang disebut dengan hak milik, namun hanya hak pakai. Aturan kepemilikan properti antara warga negara asing dan lokal berbeda karena ada asas kedaulatan di negeri ini,” bebernya.
Bertolak Belakang
Agung juga menilai, anggaran jumbo IKN baru, bertolak belakang dengan citra merakyat Jokowi yang selama ini disampaikan atau citra partai penguasa dan pengusungnya yang mengaku sebagai partai wong cilik.
“Paradoks kebijakan tengah dipertontonkan. Pemindahan ibu kota dikhawatirkan sejumlah pihak merupakan agenda terselubung pemerintah guna menghapuskan “dosa-dosa “yang telah dilakukan oleh beberapa korporasi yang wilayah konsesinya masuk dalam wilayah IKN,” duganya.
Ia mengkhawatirkan, selain tidak urgen, pemindahan IKN akan menguntungkan korporasi dan akan menguatkan hegemoni oligarki menguasai negeri ini. “Tidak dipungkiri, penerapan demokrasi dianalisis banyak pihak tengah bergeser ke oligarki. Pihak yang berkuasa hanyalah segelintir orang sehingga menjadi kedaulatan di tangan korporasi,” tandasnya.
Menurutnya, para korporat melakukan pendekatan kekuasaan sehingga negara lebih banyak diatur oleh kekuasaan bisnis yang mengalami krisis etika bisnis. “Lalu, terjadi hubungan gelap, simbiosis kekuatan bisnis dengan kekuatan politik transaksional hingga menjelma menjadi oligarki bisnis dan oligarki politik,” jelasnya.
Waspada
Agung mengingatkan agar rakyat waspada terhadap investasi asing yang masuk melalui IKN. “Ini tidak hanya soal investasi Singapura, Cina, ataupun yang lain. Negara mana pun yang ingin menjalin kerja sama dengan negeri muslim untuk menguasai, baik ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan, tidak boleh disepelekan. Haram hukumnya menguasakan negeri muslim kepada negara kapitalis,” tandasnya.
Dalam pandangannya, negara harus memiliki politik luar negeri dan politik ekonomi yang kuat dan tidak boleh memberi peluang bagi negara lain untuk menguasai umat Islam dalam bidang apapun.
“Wajib memiliki kedaulatan penuh tanpa disetir negara lain termasuk dalam hal kepemilikan lahan, properti, jangan sampai asing menguasai negara kita,” pesannya.
Agung menekankan, kelanjutan proyek ibukota nusantara di Kalimantan Timur penting untuk dikawal publik karena dinamika IKN tidak hanya berpengaruh pada kelangsungan proyek tetapi juga bangsa Indonesia.
Mubah
Ia mengatakan, dalam konsep Islam pemindahan ibu kota negara merupakan perkara mubah (boleh), tetapi dengan pertimbangan matang dan tetap berporos pada kemaslahatan rakyat.
“Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas, bukan demi segolongan manusia yang dekat dengan penguasa atau yang menjadi kroninya,” tegasnya.
Dalam konstitusi negeri ini, sambungnya, disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. “Sejalan dengan ini Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan utama terbentuknya suatu pemerintahan adalah memberi rasa aman dan menjamin keamanan bagi warganya,” jelasnya.
“Namun, jika situasi negara sedang tidak memungkinkan seperti saat ini, alangkah bijaknya jika pemerintah tidak memaksakan pemindahan ibu kota negara karena jika dilakukan justru akan menimbulkan dampak negatif dan jauh dari pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat. Seharusnya yang dilakukan adalah optimalisasi pembangunan ibu kota negara yang telah ada, yaitu Jakarta dalam konteks ini, untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut,” pungkasnya. [MNews/IA]
