[Kabar] UIY: Tiga Hal yang Harus Diperhatikan dalam Utang Luar Negeri

[Kabar] UIY: Tiga Hal yang Harus Diperhatikan dalam Utang Luar Negeri

Muslimah News, NASIONAL — Mengutip dokumen “APBN Kita” edisi Mei 2023 yang dirilis Kementerian Keuangan, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15% terhadap produk domestik bruto.

Menurut cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto, ada tiga hal yang harus diperhatikan saat berutang karena utang menjadi salah satu cara menyelesaikan persoalan, khususnya persoalan ekonomi, termasuk dalam konteks negara.

Hal ini diutarakannya di kanal UIY Official dalam acara bertema “Utang LN Bertambah, Rakyat Makin Gelisah?”, Kamis (8-6-2023) .

Riba

Ia menyebutkan, pertama, secara syar’i, utang itu mengandung riba atau tidak. “Jika mengandung riba, tentu masalah besar. Ini karena ada dosa yang begitu keras, sampai-sampai Al-Qur’an menyebut Allah dan Rasul akan memerangi. Dalam hadis dikatakan, satu dirham riba sama seperti lebih dari dosa 30 orang berzina. Kemudian dikatakan, riba itu ada 99 pintu dosa, yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Jadi sangat besar dosanya,” tegasnya.

Kemudian secara ekonomi, imbuhnya, riba menjadi sumber labillitas ekonomi. “Kita tahu bahwa salah satu hal penting yang harus diwujudukan dalam kehidupan ekonomi adalah kestabilan, selain pertumbuhan, keadilan, dan keberkahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penelitian yang dilakukan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia menyebutkan bahwa dalam seratus tahun terakhir, di Indonesia terjadi 20 kali krisis. “Artinya, hampir lima tahun sekali. Dr. Thohir Abdul Muhsin Sulaiman menyebut, jikapun tumbuh, sebuah ekonomi yang menggunakan riba itu pertumbuhannya bersifat siklis, Jadi, akan menuju puncak, kemudian jatuh. Nah, periode siklusnya berapa, tergantung faktor-faktor lain. Ini harus dihindari,” ucapnya.

Walaupun dikatakan bermanfaat, lanjutnya, harus dinilai halal atau haram. “Kalau haram, pasti ada mudaratnya, bahkan secara empiris dan teoretis sudah dibuktikan. Mungkin ada manfaat sekilas, per person. Namun, ketika menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang bersifat agregat, maka ini menimbulkan suatu masalah,” urainya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat (AS). “Ada yang mengatakan, AS yang merupakan negara besar saja berutang dan negaranya sejahtera, maka itu hanya sekilas. Sebenarnya, AS sedang menghadapi masalah besar ini hari. Ada ancaman tidak bisa bayar, ada krisis yang berulang-ulang, bahkan di beberapa kota, kriminalitasnya meningkat akibat kemiskinan. Jadi, kita membayangkan AS itu bukanlah AS 20 tahun yang lalu. Sekarang ini, sudah banyak gelandangan yang hidup di pinggir jalan dan kolong jembatan di kota besar semacam Los Angeles dan San Fransisco. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Ini menunjukkan sekuat apa pun ekonomi AS, bisa memiliki masalah akibat riba,” bebernya.

Alat Politik

Kedua, ujarnya, utang oleh negara ini menjadi alat politik atau tidak. “Kalau kita percaya pada adagium no free of lunch, maka kita percaya kalau pinjaman itu mengandung interest atau kepentingan politik dari negara donor. Contohnya, Maladewa menghadapi persoalan akibat utang yang diberikan Cina, begitu pula Sri Lanka. Itu bukti, utang tidak bebas dari kepentingan politik,” cetusnya.

Memang, ungkapnya, dalam Islam ada anjuran memberikan utang, bahkan kalau memberikan utang dua kali seperti sedekah satu kali. “Namun, itu dalam kerangka ta’awun ‘ala birri wa taqwa ‘tolong-menolong dalam ketakwaan’ untuk meringankan kesulitan saudara kita. Hanya saja, dalam dunia kapitalistik ini hari, apalagi kapitalistik imperialistik, maka pinjaman itu menjadi alat untuk penjajahan model baru,” jelasnya.

Di Indonesia, tuturnya, meskipun berutang, sekilas tampak mandiri dan merdeka. “Tapi, mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan bisa menceritakan bahwa itu tidaklah sepenuhnya. Pasti ada pesanan-pesanan bagi setiap kabinet baru, khususnya kepada menteri yang terkait dengan ekonomi dan industri,” tukasnya.

Ia mengatakan, pada saat Presiden Suharto menandatangi letter of intent (dokumen kerja sama-red.) dengan IMF, terdapat diktum-diktum yang membawa pada persoalan besar, misalnya liberalisasi di sektor keuangan, liberalisasi energi, tidak mengubah denominasi mata uang rupiah ke mata uang lain, bahkan disebutkan Indonesia akan melaporkan setiap temuan emas.

“Coba bayangkan, bagaimana bisa sebuah negara yang dikatakan berdaulat, menandatangani sebuah perjanjian yang justru mengandung diktum-diktum yang menunjukkan Indonesia tidak lagi berdaulat,” cetusnya.

Ini menunjukkan, ucapnya, mereka tahu bahwa emas adalah hard currency, mata uang yang kursnya stabil dan kuat. “Mereka tidak ingin Indonesia melakukan eksploitasi dan eksplorasi emas tanpa mereka ketahui karena ini menjadi kunci kedaulatan moneter sebuah negara. Mereka juga tahu, gagasan dinar dan dirham tidak pernah hilang dalam benak kaum muslim karena ada di dalam turats (peninggalan para ulama-red.) dan kitab-kitab,” ungkapnya.

Oleh karena itulah, menurutnya, mereka merasa perlu mencantumkan poin tersebut. “Kalau dipikir-pikir, mungkin orang akan merasa heran dan tidak terpikir akan mengubah denominasi rupiah ke emas. Namun, mereka terpikir. Artinya, kita ini sudah dijaga betul karena dianggap bisa “mengancam” mereka,” katanya.

Kemampuan Membayar

Ketiga, ia menuturkan, kemampuan membayar. “Misalkan, tidak ada riba dan kepentingan politik, tetapi tidak mampu membayar cicilannya, ini pasti menjadi problem. Ini bisa dilihat dari APBN yang hampir 30 persennya untuk membayar utang berikut bunganya. Sisanya untuk infrastrutur, biaya rutin, dan lainnya,” ucapnya.

Akhirnya, ia menyayangkan, negara melakukan gali lubang tutup lubang, membayar utang dengan berutang lagi. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *