Muslimah News, NASIONAL — Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengungkapkan, ada 94 ribu warga menjadi korban perdagangan orang. Benny juga mengungkapkan, setidaknya 90 persennya diberangkatkan oleh sindikat pekerja migran ilegal. Selain itu, pemerintah juga mencatat sekitar 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan ke tanah air dalam setahun belakangan. Oleh karena itu, Presiden berencana melakukan restrukturisasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Namun, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hari Kurniawan menilai, rencana pemerintah untuk mengganti Ketua Harian Satgas TPPO menjadi Kapolri belum cukup untuk memberantasan kejahatan tersebut. Hari menyatakan koordinasi antarlembaga dan politik anggaran di satuan tugas itu perlu diperbaiki.
Senada dengan Komnas HAM, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo meminta pemerintah untuk serius menangani TPPO ini. Keseriusan ini dimulai dengan membenahi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
Belum Menyelesaikan Akar Masalah
Pengamat politik Fatma Sunardi menilai, restrukturisasi Satgas TPPO oleh Jokowi belum menyelesaikan akar masalah perdagangan orang yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Akar masalah perdagangan orang di Indonesia berdomain lokal dan global. Domain local, yakni masalah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi faktor pendorong banyak rakyat termasuk para perempuan untuk menjadi pekerja migran,” jelasnya kepada redaksi MNews, Senin (5-6-2023).
Masalah lainnya, sebutnya, soal penindakan kejahatan perdagangan orang dan perlindungan negara pada PMI yang belum maksimal. “Sedangkan domain global erat kaitannya dengan rantai pasok tenaga kerja baik di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lain akibat tatanan ekonomi kapitalis,” imbuhnya.
Wewenang Negara
Fatma menegaskan bahwa penyelesaian faktor penyebab perdagangan orang di domain lokal menjadi kewenangan negara. “Semestinya negara bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa warga negara agar tidak semakin banyak yang menjadi korban,” tukasnya.
Namun, ia menilai pemerintah kurang tertarik memperbaiki faktor kemiskinan dan pengangguran yang menjadi penyebab langsung banyaknya pekerja migran ilegal.
Di sisi lain, tuturnya, pemerintah masih mempertahankan solusi lama yakni menangani TPPO dengan Satgas TPPO. “Keberadaan Satgas TPPO yang sudah ada 15 tahun terbukti tidak mampu mengurangi kasus. Restrukturisasi tanpa mengevaluasi kegagalan kinerja sebelumnya pasti tidak akan berdampak banyak,” paparnya.
Memperbaiki
Ia menganalisa bahwa korban perdagangan orang hampir seluruhnya menyasar PMI yang berangkat ilegal (90% PMI berangkat ilegal). “Harusnya negara memperbaiki aspek ketenagakerjaan sebagai langkah taktis untuk mengurangi jumlah masyarakat yang mencari kerja ke luar negeri, selain aspek lain yang harus diselesaikan,” terangnya.
Ia menambahkan, aspek ketenagakerjaan ini menuntut adanya perbaikan arah pembangunan ekonomi yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan terbukanya lapangan kerja baru. “Dengan demikian, angkatan kerja akan terserap di dalam negeri. [Termasuk], aspek ketenagakerjaan lainnya, yaitu masalah gaji yang layak,” jelasnya.
Ia menegaskan, seharusnya arah pembangunan ekonomi yang sekarang dijalankan pemerintah, dievaluasi serius.
“Pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang akan membawa efek bertambahnya pendapatan, menciptakan realitas baru yakni ketimpangan. Sumber daya alam yang melimpah ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang, bahkan elite saja. [Sementara itu], rakyat harus menanggung beban kemiskinan,” sesalnya.
Oleh karena itu, jelasnya, tidak adanya evaluasi pada arah pembangunan ekonomi yang kapitalistik hanya akan mengulang kegagalan upaya untuk menyejahterakan rakyat. “Jika rakyat sulit mendapatkan kesejahteraan, maka dorongan untuk menjadi pekerja migran apa pun resikonya akan diambil,” ungkapnya.
“Alih-alih akan menyelesaikan kasus perdagangan orang, yang ada hanya menutup di permukaan, tapi kejahatan perdagangan orang akan semakin subur karena dinutrisi oleh kemiskinan dan pengangguran,” imbuhnya.
Ia menuturkan, jika pemimpin negeri ini harusnya takut akan tanggung jawabnya kepada Allah Taala. “Kekuasaan bukan hadiah, tapi amanah dari Allah Taala untuk dipertanggungjawabkan nantinya,” ucapnya dengan mengingatkan pada sabda Rasulullah,
“Tidak ada seorang penguasa pun yang memerintah kaum muslim, lalu ia mati, sedangkan ia dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga,” tegasnya.[MNews/Hen]
