[Kabar] Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024, Aktivis: Penyalahgunaan Kekuasaan

[Kabar] Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024, Aktivis: Penyalahgunaan Kekuasaan

Muslimah News, NASIONAL — Jokowi menyatakan, tetap akan cawe-cawe pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, menurutnya, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang. “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang,” kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29-5-2023).

Pernyataan Jokowi tersebut menuai berbagai reaksi, baik yang pro maupun kontra. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, jangan sampai kekhawatiran banyak pihak itu benar dan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan negara tersebut.

Begitu pula dengan ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas menyebut, cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai simbol deviasi demokrasi.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Aktivis muslimah Retno Sukmaningrum menilai, cawe-cawe Jokowi ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan, dinyatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang,” tuturnya kepada MNews, Rabu (7-6-2023).

Namun, berbagai jenis larangan yang tertuang dalam pasal di atas, sambungnya, tampaknya tidak membuat jeri. “Bagaimana bisa membuat jeri jika pasalnya pun seperti pasal karet. Bisa ditarik pengertian ke sana ke sini, sesuai keinginan pembuat kebijakan. Begitu pula dengan sanksinya, tidak ada kejelasan dan ketegasan. Ini seperti ungkapan dalam syiir Arab ‘wujuduhu ka ‘adamihi, adanya hukum seperti tidak ada hukum’. Aturan tanpa sanksi, tidak dianggap sama sekali,” ulasnya.

Retno menilai, penyalahgunaan wewenang dalam sistem demokrasi seolah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. “Bahkan, seolah menjadi karakter dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang berbiaya mahal, meniscayakan bermainnya politik uang dalam pelaksanaan pemilu,” ucapnya.

Ia menerangkan, untuk maju menjadi caleg di DPR Senayan saja butuh sekian miliar. “Khusus untuk gubernur, survei yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selepas pilkada 2015 menyebut, membutuhkan dana berkisar antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar. Untuk presiden tentunya lebih besar lagi. Seorang pengamat ekonomi memprediksi seorang kandidat presiden harus menyiapkan US$600 juta atau sekitar Rp7 triliun,” bebernya.

Oligark

Dengan kisaran uang yang berjumlah triliunan di bursa kekuasaan, Retno memastikan terlibatnya para penyokong dana (oligark). “Walhasil, di saat kekuasaan sudah dalam genggaman, penguasa pun lebih berpihak kepada para oligark daripada kepentingan rakyat,” simpulnya.

Ia menyontohkan, UU minerba, UU SDA, UU Omnibus Law, dan yang terbaru peraturan pemerintah tentang ekpor pasir laut, kesemuanya lebih demi memenuhi nafsu para pemilik modal. “Inilah bentuk kesewenang-wenangan terhadap rakyat,” tukasnya.

Begitu pula, tambah Retno, upaya ‘balik modal’, mendorong maraknya korupsi dari tingkat daerah hingga nasional, pelakunya dari tunggal hingga berjemaah. “Urat malu para pejabat korup yang jelas-jelas melampaui wewenang dengan mengambil uang rakyat, seolah tak ada lagi, terlebih hukum tetap tidak bernyali menghadapinya,” sesalnya.

Dengan maraknya politik uang dalam sistem demokrasi, menurutnya, mematahkan jargon yang diagungkannya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. “Rakyat yang dimaksud tidak lebih dari para pemilik modal yang mengantarkan pionnya ke kursi kekuasaan,” kritiknya.

Begitu pula, lanjutnya, pembagian lembaga dalam sistem demokrasi menjadi tiga; eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bermakna apa pun, selain berujung pada kekuasaan tunggal, yakni kekuasaan pemilik modal.

“Plato, peletak dasar demokrasi, telah meramal akan lahirnya kekuasaan tiran tersebut. Demokrasi yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, memberikan kesempatan masyarakat untuk memerintah diri mereka sendiri [dan] pada akhirnya akan membawa rakyat mendukung kekuasaan yang dikendalikan oleh para tiran,” bebernya.

Oleh karenanya, menurut Retno, tidak perlu kaget jika eksekutif masuk wilayah legislatif dan yudikatif, bahkan masuk di wilayah-wilayah kecil lainnya. “Itulah realitas demokrasi. Lupakan pembagian kekuasaan karena hakikat kekuasaan adalah di tangan para pemilik modal atau disokong oleh pemodal yang kuat,” tandasnya.

Retno memastikan, selama kedaulatan diletakkan di tangan rakyat, jangan berharap kesewenang-wenangan akan hilang, abuse of power akan dihentikan.

 “Dengan menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, sejatinya menjadikan nafsu manusialah yang mengontrol kehidupan sehingga dipastikan hasilnya hanyalah kerusakan. Belum saatnyakah manusia menyadari hanya dengan mengembalikan kedaulatan di tangan syaraklah, kehidupan sejahtera dan berkah dapat diraih?” tanyanya retoris. [MNews/IA]

Share

One thought on “[Kabar] Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024, Aktivis: Penyalahgunaan Kekuasaan”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *