[Kabar] UIY: Menjadi Wakil Rakyat Itu Mengemban Misi Tertentu

Muslimah News, NASIONAL — Menyoroti deretan artis yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto menyatakan, menjadi wakil rakyat itu mengemban misi tertentu.

“Jadi, kita dipilih itu kan mengemban satu misi tertentu. Ketika itu tidak terlaksana, bahkan mengkhianati orang yang diwakili, maka ini menjadi persoalan. Bukan hanya di sini, tetapi sampai nanti (akhirat-red.). Terlebih, ia mau melegitimasi begitu saja perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat atau ketentuan agama,” jelasnya dalam acara “Artis Rame-Rame Jadi Caleg, Ada yang Salah?” di kanal UIY Official, Kamis (1-6-2023).

Memang, ia menerangkan, siapa pun bisa menjadi wakil rakyat sepanjang yang mau diwakili itu memang memilihnya sebagai wakil rakyat, termasuk artis.

“Apalagi ia punya bekal yang tidak mudah dimiliki sembarang orang, yaitu popularitas, sesuatu yang amat diperlukan di dalam konteks politik ini hari. Terlebih, melalui pemilihan langsung atau proporsional terbuka yang nyoblos orang. Konstituen itu memang cenderung memilih wajah yang familier. Siapa yang paling familier ini hari? Saya kira artis karena paling sering muncul di layar kaca,” tuturnya.

Misi Tertentu

Hanya saja, lanjutnya, wakil rakyat itu bukan sekadar wakil, tetapi ia mau mengemban misi tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi parlemen.

“Pertama, yang paling utama adalah check and balances atau legislasi, yaitu kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, budgeting, yaitu kewenangan untuk menyusun anggaran. Ketiga, check in balances atau bahasa agamanya melakukan amar makruf nahi mungkar,” urainya.

Ia menyampaikan, legislasi ini membutuhkan kecendekiawanan atau bekal ilmu untuk bisa memahami masalah kemudian menyusun peraturan perundang-undangan yang menata masalah.

“Itu intinya. Jadi, ini patut dicermati secara lebih mendalam kapasitas orang per orang yang sekarang ini begitu populer untuk menjadi wakil rakyat yang mengemban tupoksi tersebut,” ujarnya.

Jangan sampai, imbuhnya, ketika duduk, ia hanya menjadi stempel. “Ini menjadi kecenderungan besar ini hari karena ketidakmampuannya. Apalagi, kalau misalnya peraturan perundangan itu datang dari pihak pemerintah. Saya kira ini yang menjadi persoalan besar negeri ini,” cetusnya.

Oleh karena itu, ia mengkritisi, ada banyak peraturan perundang-undangan yang muncul secara aneh dan dramatis.

“Misalnya disahkan, sedangkan anggota parlemennya tidak pegang. Ada pula yang sudah disahkan, tetapi diubah-ubah. Lalu, disahkan, tetapi bertentangan dengan UU sebelumnya, dan sebagainya. Pertanyaannya, wakil rakyat ini kerja atau tidak? Paham atau tidak?” tanyanya lugas.

Secara substansial, ia mengingatkan, kita harus berpikir sampai ke sana, apalagi kalau kemudian kita bicara tentang pertanggungjawaban.

Sesuai Islam?

Kemudian, ia menjelaskan, berbicara wakil dan yang mewakili, maka wakil itu dipilih yang mewakili. “Untuk tugas apa? Nah, ini yang akan menentukan, sesuai dengan Islam atau tidak,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, sebagaimana saat melakukan tupoksi amar makruf nahi mungkar, harus mengerti, mana yang makruf dan mana yang mungkar. “Kalau tidak paham, maka hanya akan menjadi penonton,” ucapnya.

Selanjutnya dalam tupoksi budgeting. Menurutnya, kalau tidak mengerti, maka ia hanya akan menjadi alat legitimasi, apalagi kalau sampai ia dibayar untuk mengesahkan alokasi dana yang tidak semestinya.

“Yang paling krusial, memang legislasi. Dalam pandangan Islam, legislasi ada dua, yaitu qanun tasyri’i (peraturan dari Sang Pembuat Hukum, Allah Taala-red.) dan qanun idari (peraturan administratif-red.),” ujarnya.

Ia menerangkan, untuk qanun idari, misalnya terkait teknis pembuatan jalan, masih tidak masalah. “Namun, untuk qanun tasyri’i, dalam pandangan Islam, kedaulatan dalam arti wewenang menetapkan halal haram dan benar salah hanyalah Allah Taala. Jadi, siapa pun, termasuk wakil rakyat tidak boleh mengubah atau membuat peraturan yang bertentangan dengannya, misalnya menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan,” tegasnya.

Transaksional

Bahkan, ia menggambarkan, terjadinya wakil rakyat yang menjadi stempel dan hanya mengikuti apa kata ketua partainya. “Ini menunjukkan fenomena sistem demokrasi yang makin transaksional. Artinya, yang penting terpilih siapa pun ia. Toh, pada akhirnya ia juga tidak diperlukan apa-apa, wong semuanya bergantung pada “juragan”,” cetusnya.

Jelas sekali, menurutnya, tidak ada kedaulatan sehingga dipertanyakan apa betul ia wakil rakyat? “Ternyata, ia dipilih rakyat sekadar legitimasi untuk mewakili kepentingan partai, bahkan kepentingan ketua umumnya. Di balik itu, lebih celaka lagi kalau sudah ada transaksi dengan pemilik modal. Habislah sudah,” tukasnya.

Jadi, ia mengingatkan, sebenarnya rakyat itu dibohongi secara telak. “Ini karena suaranya diperlukan hanya untuk legitimasi. Sementara itu, mereka (wakil rakyat-red.) sama sekali bekerja yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Itu sudah terbukti,” tandasnya. [MNews/Ruh]