Muslimah News, INTERNASIONAL — Fenomena dedolarisasi atau upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar makin ramai diterapkan banyak negara. Menkeu Sri Mulyani menyebut, dampaknya bukan hanya akan dirasakan AS , tetapi seluruh dunia.
Ia menjelaskan, aksi buang dolar ini, antara lain dipicu oleh fragmentasi geopolitik global. Ketegangan geopolitik disebut menjadi tantangan paling berat yang dihadapi saat ini. “Fragmentasi geopolitik ini telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik bagi perekonomian AS maupun ekonomi global,” katanya.
Banyak negara di dunia pun menyiapkan antisipasi apabila ada perubahan soal arah mata uang.
“Dengan adanya fragmentasi, dominasi dolar menjadi juga terpengaruh,” ungkap Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30-5-2023).
Indonesia pun makin gencar mendorong implementasi transaksi lintas negara menggunakan mata uang lokal alias LCT. Dengan demikian, penggunaan dolar dalam perdagangan Indonesia dan negara mitra bisa terus ditekan. Upaya ini tidak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas sektor eksternal Indonesia, terutama nilai tukar di tengah keuangan yang mengalami volatilitas (mudah berubah-red.) belakangan ini.
“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk stabilisasi rupiah,” kata mantan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo.
Berbasis Emas dan Perak
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak memandang, sebenarnya fenomena ini dapat diselesaikan dengan menggunakan mata uang berbasis emas dan perak.
“Problem fluktuasi rupiah yang tidak pernah selesai di Indonesia dan adanya dedolarisasi, sebenarnya jawabannya sangat mudah jika kita kembali kepada Islam. Dalam hal ini, dengan menggunakan mata uang berbasis emas dan perak dan ditopang oleh transaksi-transaksi yang berlandaskan Islam, seperti tidak adanya riba, dilarang menimbun emas, dan penegakan hukum yang kuat sehingga perekonomian dapat betul-betul berjalan dengan sehat,” jelasnya.
Bahaya Bergantung pada Dolar
Ia mengakui terdapat beberapa bahaya jika bergantung pada dolar AS. “Pertama, [menyebabkan] ketergantungan pada kebijakan moneter AS. Sebagai mata uang cadangan global, nilai dan stabilitas dolar AS memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi di seluruh dunia. Stabilitas dolar sangat bergantung pada keputusan kebijakan moneter AS, sedangkan negara lain memiliki kontrol terbatas terhadap kebijakan yang memengaruhi nilai mata uang mereka sendiri,” ulasnya.
Ia menerangkan, saat ini, negara-negara berkembang sangat bergantung dengan modal asing. “Ketika Bank Sentral mengetatkan kebijakan moneternya, akan berpengaruh terhadap nilai dolar di negara-negara berkembang. Bank Indonesia, misalnya, sangat kesulitan untuk mengontrol pergerakan nilai tukar rupiah yang naik turun,” ujarnya.
Kedua, sebutnya, risiko devaluasi dolar. “Kemampuan pemerintah AS untuk mencetak lebih banyak dolar dan tingkat utang yang meningkat dapat menyebabkan depresiasi (turunnya nilai-red.) mata uang dalam jangka waktu tertentu. Devaluasi {penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas-red.) dapat mengikis daya beli negara-negara yang memiliki cadangan dolar yang signifikan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan,” urainya.
Ketiga, imbuhnya, dampak fluktuasi nilai tukar. “Fluktuasi nilai dolar AS dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional dan pilar keuangan. Perubahan tiba-tiba dalam nilai dolar dapat menciptakan ketidakpastian dan volatilitas, memengaruhi daya saing ekspor/impor, investasi asing, dan pembayaran utang,” ucapnya.
Keempat, sambungnya, pengaruh geopolitik. “Dominasi dolar memberikan AS pengaruh geopolitik yang signifikan. Penggunaan sanksi ekonomi dan potensi pengucilan dari sistem keuangan berbasis dolar AS dapat memberikan tekanan yang signifikan pada negara-negara dan membatasi aktivitas ekonomi mereka. Sebagaimana bantuan IMF kepada Indonesia dengan disertai syarat-syarat tertentu yang banyak merugikan Indonesia sehingga mengurangi kedaulatan negara,” paparnya.
Dalam perkembangannya, ia mengamati, dolar mendapatkan berbagai macam tantangan dari negara-negara berkembang, meski secara politik kurang signifikan dalam memengaruhi dominasi dolar. “Ini karena mereka masih sangat tergantung terhadap AS. AS pun masih dapat menggunakan power-nya untuk memaksa negara-negara yang berada dalam aliansinya untuk menggunakan dolar,” ungkapnya.
Hanya saja, ia meyakini, seiring penurunan pengaruh AS, maka secara natural, dolar akan ditinggalkan sebagaimana pound sterling. “Namun, posisi dolar sendiri tidak hanya berperan sebaga mata uang global, tetapi juga mata uang kertas sehingga kritikan terhadap dolar ini pun bisa terjadi pada mata uang-mata uang yang ada saat ini,” ucapnya.
Sistem Islam
Kemudian, Ishak menggambarkan bahwa di dalam sistem Islam, mata uang yang wajib digunakan adalah mata uang berbasis emas dan perak.
“Ini telah diterapkan pada masa Rasulullah saw. dengan mengadopsi dinar dan dirham sebagai alat tukar dan pelaksanaan hukum-hukum Islam, seperti zakat dan nisab terkait hukum potong tangan bagi pencuri. Bahkan, emas memiliki sifat sebagai mata uang yang ideal,” jelasnya.
Memang, ia menerangkan, ada beberapa argumen yang kontra terhadap mata uang berbasis emas ini, tetapi terdapat pula sanggahannya sebagaimana tertulis dalam kitab Nizham Iqtishady fiy Islam dan Al-Amwal fiy Daulah al-Khilafah.
“Di antaranya dikatakan bahwa standar emas bersifat tidak elastis dan dapat menyebabkan ketidakcocokan antara jumlah uang dengan aktivitas ekonomi. Mata uang berbasis emas yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan pengangguran yang tinggi atau bersifat siklik,” ujarnya mencontohkan argumen dari pihak yang kontra.
Hal ini, imbuhnya, kemudian disanggah bahwa masalah sesungguhnya bukan jumlah emas yang terlalu sedikir, tetapi fakta adanya dolar yang terlalu banyak di dunia. “Standar emas justru memastikan jumlah uang dalam ekonomi sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi nyata dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menambahkan, ada pula argumen kontra yang memandang bahwa transisi ke standar emas dianggap sebagai tugas yang tidak dapat diatasi dan diklaim akan mengganggu pasar keuangan, menyebabkan kekacauan, dan kerusakan ekonomi.
“Pernyataan ini pun dijawab bahwa standar emas adalah sistem yang stabil tanpa efek siklik yang besar, independen dari manipulasi pemerintah, tidak memiliki masalah fidusia inflasi (kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang yang beredar di suatu negara-red.), penurunan nilai mata uang, krisis internasional, dan krisis neraca pembayaran jangka panjang sehingga tampak manfaatnya begitu jelas dan mendalam,” urainya.
Hanya saja, ia menyatakan, standar emas ini merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang saat ini tidak dapat diterapkan karena tidak ada institusi yang menerapkan sistem Islam, yakni Khilafah Islamiah.
“Ini menjadi tugas kita sebagai umat Islam untuk konsisten dan komitmen terhadap penerapan syariat Islam sehingga hukum-hukum Allah dapat diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia di dunia, juga mendapatkan pahala dari Allah Taala,” ungkapnya. [MNews/Ruh]
