Muslimah News, INTERNASIONAL — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, negara yang mengikuti KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Barat (9—11 Mei 2023), kompak mendeklarasikan siap memerangi persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan tersebut. Namun, akademisi sekaligus Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center Universitas Gajah Mada (ASC UGM) Dafri Agussalim mengatakan, deklarasi terkait TPPO tersebut harus aktif diterjemahkan ke dalam instrumen regional.
“Perlu dipahami, ini deklarasi. Jadi, belum mengikat secara hukum karena baru komitmen dan ini bukan satu-satunya. Pada 2007 sudah dikumandangkan. ASEAN juga pernah mendeklarasikan pelarangan perdagangan obat-obatan terlarang (drug trafficking). Namun sampai sekarang, itu masih berkembang pesat,” ujar Dafri.
Direktur Polkam ASEAN Rolliansyah Soemirat turut menyatakan, Kemlu mengakui sudah banyak komitmen tingkat ASEAN yang perlu diikuti oleh aturan turunan, baik di tingkat nasional maupun regional. Hanya saja, ia menyebut bahwa deklarasi adalah satu hal, sedangkan upaya kolektif ASEAN untuk menurunkannya dalam tataran praktik adalah hal yang berbeda.
Ia mengakui, jika Indonesia harus menuntut negara anggota ASEAN untuk berbenah dalam isu ini, maka pekerjaan rumah di dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Kita akan mendorong negara-negara lain untuk mengedepankan political will-nya untuk mengimplementasikan semua deklarasi, konvensi, dan keputusan yang sudah ada sebelumnya,” ucap Rolliansyah.
Tidak Bisa Berharap Banyak
Mencermati hal ini, pengamat politik Fatma Sunardi menyatakan, Indonesia tidak bisa berharap banyak. “Jika dilihat dari sisi fakta perlindungan pekerja migran dan kejahatan perdagangan orang, serta kondisi kawasan dan realitas masing-masing negara ASEAN, sepertinya Indonesia tidak bisa berharap banyak dari hasil deklarasi tersebut,“ ungkapnya kepada MNews, Selasa (23-5-2023).
Ia menambahkan, meskipun KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo menghasilkan 12 deklarasi, dan tiga di antaranya terkait perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran, tetapi Indonesia jangan senang dahulu dengan hasil deklarasi.
Menurutnya, ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi Indonesia. “Pertama, deklarasi itu baru komitmen dan tidak mengikat bagi negara anggota. Masih dibutuhkan langkah-langkah untuk menerjemahkan hasil deklarasi menjadi aturan dan ketentuan yang bersifat praktis. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah,” jelasnya.
Fatma menerangkan, tindak lanjut deklarasi ASEAN tentang perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran sangat ditentukan oleh Ketua ASEAN yang pada tahun ini dipegang oleh Indonesia.
“Selain itu, tentu saja komitmen masing-masing negara ASEAN yang sangat ditentukan oleh prioritas masing-masing pemerintahan,” ujarnya.
Tidak bisa dimungkiri, ulasnya, Indonesia adalah yang mendorong pembahasan tentang pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran di KTT ASEAN Laboan Bajo.
“Indonesia merasa pembahasan ini penting karena Indonesia punya banyak kasus perdagangan orang dan pemerintah juga tidak bisa menghentikan arus pekerja migran karena pemerintah belum mampu memberi jaminan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Apakah negara anggota yang lain punya kondisi yang sama dengan Indonesia? Nah, ini yang sulit dipastikan,” cetusnya.
Kedua, lanjut Fatma, masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri Indonesia. “Memang, Indonesia sangat berharap ada tindakan kolektif dari negara-negara ASEAN untuk perlindungan pekerja migran dan penindakan kasus perdagangan orang. Oleh karenanya, selama menjadi Ketua ASEAN , Indonesia barangkali bisa saja berbuat banyak agar deklarasi yang sudah dibuat direalisasikan dalam kerja nyata,” urainya.
Masalahnya, ungkap Fatma, Indonesia harus berbenah karena masih punya banyak pekerjaan rumah dalam perlindungan pekerja migran dan penindakan kejahatan perdagangan orang.
“Tentunya, Indonesia harus berbenah dahulu jika ingin mengajak negara-negara ASEAN lain bersegera mengimplementasikan hasil deklarasi,” ucapnya.
Belum lagi, imbuhnya, Indonesia tengah dihadapkan pada sejumlah oknum pejabat yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang.
“Indonesia juga belum mampu menyelesaikan tingginya angka pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Demikian halnya dengan masalah penindakan kejahatan perdagangan orang oleh kepolisian yang belum menggembirakan,” paparnya.
Fatma menuturkan, faktor lain yang akan sulit dihadapi Indonesia adalah situasi kawasan yang makin buruk.
“Hari ini, kawasan Asia Tenggara telah tumbuh menjadi kawasan yang sangat rawan terjadinya perdagangan orang. Dua pertiga dari korban perdagangan orang global atau 25 juta orang berada di Asia Timur dan Pasifik (Asia Tenggara termasuk di dalamnya),” kutipnya dari Indeks Perbudakan Global Walk Free Foundation tahun 2016.
Kondisi ini, sambung Fatma, diperparah oleh adanya konflik di Myanmar dan bencana alam di Filipina.
“Adanya konflik dan bencana alam akan memunculkan pengungsi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di kawasan juga memunculkan gelombang pekerja migran yang makin besar. Pengungsi dan pekerja migran ini adalah target utama sindikat perdagangan orang,” tukasnya.
Untuk itu, menurutnya, berbagai kesulitan ini harusnya menjadikan Indonesia segera mengambil langkah menyelesaikan perlindungan pekerja migran dan kasus perdagangan orang. “Indonesia tidak bisa berharap pada deklarasi ASEAN untuk memerangi TPPO,” kritiknya.
Rekomendasi
Selanjutnya Fatma merekomendasikan beberapa langkah yang harus diambil. “Caranya dengan menutup migrasi tenaga kerja atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memperkuat perbatasan. Yang terpenting adalah serius menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga negara,” sarannya.
Kemudian, paparnya, negara harus segera membenahi arah pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
“Setiap wacana ekonomi harus dijadikan bahan kajian agar negara bisa memenuhi amanat pendiri bangsa, yakni menyejahterakan rakyat. Wacana sistem ekonomi Islam harusnya layak dikaji oleh negara sebagai sistem yang layak untuk diambil. Bagaimanapun sistem ekonomi Islam lahir dari akidah Islam–risalah yang dibawah Rasulullah saw.—pasti akan membawa keberkahan bagi negeri ini,” pungkasnya sekaligus menutup dengan firman Allah,
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal: 24). [MNews/Ruh]
