Muslimah News, NASIONAL — Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengakui bahwa ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum sukses atau gagal.
Proyek yang dimaksud adalah Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat. Ia menjelaskan, gagalnya bandara tersebut karena pemerintah baru menyadari bahwa akses menuju bandara tersebut kurang.
“Kalau yang belum sukses itu ada, contohnya Bandara Kertajati. Kita harus sadari, belajar dari kasus itu, setelah dibangun baru sadar aksesnya kurang,” ujar Wahyu kepada media.
Tidak Dikritisi
Pengamat kebijakan publik Agus Kiswantono menilai, gagalnya proyek Bandara Kertajati karena tidak dikritisi sejak proses perencanaan.
“Pembangunan bandara ini tidak dikritisi sejak awal saat proses perencanaan. Pembangunan itu sifatnya sistematis, bukan sekedar teknis,” tuturnya di Kabar Petang: “Grasa-Grusu dari Bandara Kertajati Sampai IKN?” melalui kanal Khilafah News, Senin (15-5-2023).
Sebelum dibangun pasti ada proses perencanaan. Proses perencanaan itu, jelas Agus, terkait dengan kelayakan, analisis dampak lingkungan, juga analisis dampak bisnisnya.
“Akses ke bandara itu sulit, sarana prasarana yang berkaitan dengan Bandara Kertajati seperti jalan tol atau kereta api juga belum siap. Sementara itu, jarak tempuh dari bandara ke Jakarta 300 km. Ini harusnya dikritisi secara obyektif sejak awal,” ulasnya.
Agus menilai, kebutuhan pembangunan Bandara Kertajati juga belum mendesak karena masih ada bandara di Cengkareng.
“Menurut saya, ini dipaksakan, tidak visible. Prosesnya terlalu prematur sehingga bandara hanya berfungsi selama setahun. Diresmikan 24 Mei 2018, kemudian setahun berikutnya, yaitu Juli 2019 berhenti melayani penerbangan reguler. Sekarang sudah 2023, itu kan buang-buang dana karena jadi proyek mangkrak. Dana sudah digelontorkan cukup banyak, yaitu 2,6 triliun dari APBN, sedangkan secara fungsional dipertanyakan,” ulasnya.
Mayoritas
Dalam pandangan Agus, proyek-proyek strategis nasional, seperti Bandara Kertajati , Kereta Cepat atau pun IKN (ibu kota negara) itu bisa lolos karena pemerintahan sekarang ini mayoritas.
“Mereka menguasai 82 % dari legislasi yang mereka kombinasi dengan kekuasaan. Kalau itung-itungan kalkulasi program, apa pun pasti lolos karena mereka mayoritas,” bebernya.
Karena mayoritas, ucap Agus, kontrol menjadi kurang. Ia mencontohkan proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia-Cina) yang sudah babak belur, bahkan menelan dana lebih besar dari pembangunan Bandara Kertajati yang tidak pernah ada evaluasi. “Yang terjadi malah ketika kurang dana, diajukan, di acc, digelontor dana lagi. Ini menunjukkan arogansi kekuasaan sedang terjadi,” sesalnya.
Agus mengkhawatirkan saat negara tidak bisa mengelola anggaran, legitimasi publik terhadap pemerintah akan hilang karena utang makin banyak, tetapi problem malah makin banyak, dan masyarakat tidak mendapat manfaat.
“Setelah 25 tahun reformasi, kesejahteraan masih di atas langit sulit dijangkau masyarakat. Ekonomi, pendidikan, budaya semua mengalami masalah, korupsi berhamburan,” kritiknya.
Ia memandang, kalau ingin negara ini besar jangan sampai justru korupsi berhamburan, tetapi harus “dimatikan”. “Dampak-dampak buruk sosial harusnya dimarginalkan bukan dioptimalkan, termasuk dampak sosial dari proyek-proyek pembangunan,” tegasnya. Keburukan-keburukan itu, kata Agus, adalah buah pengaturan urusan rakyat oleh negara dengan sistem yang salah. “Banyak proyek gagal, anggaran berantakan dan kebutuhan rakyat diabaikan,” simpulnya memungkasi penuturan. [MNews/IA]

Putaran keuangan yang tidak tau kemana arahnya. Yang dirugikan lagi” rakyat kecil