Racun di Balik Narasi Keadilan Beragama

Racun di Balik Narasi Keadilan Beragama

Penulis: Permadina Kanah Arieska

Muslimah News, FOKUS — Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-22 yang digelar di UIN Sunan Ampel Surabaya menghasilkan rumusan Surabaya Charter atau Piagam Surabaya. Ada enam rumusan Surabaya Charter, salah satunya menegaskan penolakan terhadap politik identitas.

Rektor UIN Sunan Ampel Ahmad Muzakki menjelaskan Surabaya Charter bertujuan menjawab tiga hal.

Pertama. Bagaimana agama di dunia yang berubah dengan cepat ini dapat berkontribusi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan?

Kedua. Bagaimana fikih bisa menjadi landasan bagi peradaban manusia yang menempatkan manusia sejajar satu sama lain?

Ketiga.Bagaimana fikih harus menjadi sumber hubungan dan koeksistensi antaragama yang toleran dan damai?

Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, ada salah satu narasi yang dikembangkan dalam konferensi ini, yaitu berkaitan dengan keadilan beragama. Pada poin ke-6 Piagam Surabaya disebutkan harus ada tindakan memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan, dan keadilan beragama.

Lantas apa itu keadilan beragama? Keadilan beragama mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam konteks agama atau kepercayaan tertentu. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai etika dan moral agama dalam sistem hukum dan tindakan sosial, serta memastikan perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan keyakinan agama mereka. Keadilan beragama mencakup perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemeluk agama tanpa adanya diskriminasi atau penindasan berdasarkan keyakinan agama. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan atau penganiayaan.

Keadilan beragama juga dapat mencakup upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan toleransi antara berbagai kelompok keagamaan. Ini bertujuan untuk membangun pemahaman saling menghormati dan kerjasama antara individu dari berbagai latar belakang agama, serta mencegah konflik atau kekerasan yang timbul dari perbedaan agama. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hak-hak beragama dan menghindari diskriminasi atau penindasan berdasarkan keyakinan agama sehingga diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang inklusif, menghormati kebebasan beragama, dan mempromosikan perdamaian antaragama.

Lantas seberapa efektif konsep keadilan beragama mampu mewujudkan perdamaian antar manusia? Mampukah narasi keadilan beragama menjadi landasan dalam melindungi hak kebebasan beragama? Ataukah malah menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam beragama?

Keadilan Beragama, Racun Berbalut Madu

Konsep keadilan beragama terasa manis di permukaan, tetapi jika dikuliti isinya akan makin terkuak bau busuknya. Setidaknya ada tiga prinsip dasar yang perlu dikritisi, yaitu:

1. Marak pindah agama dengan alasan keadilan beragama.

Prinsip keadilan beragama pada dasarnya adalah kebebasan beragama. Dalam konsep keadilan beragama menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan atau penganiayaan.

Realisasi dari konsep ini adalah maraknya individu yang pindah pindah agama sesuka hatinya dengan dalih hak asasi manusia dan termasuk bagian dari penerapan keadilan beragama. Padahal jelas, di dalam Islam memang tidak ada paksaan masuk kedalam Islam, tetapi keluar darinya (murtad) merupakan tindakan kemaksiatan kepada Allah yang sangat besar dosanya.

Di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 137 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga meninggal dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga.

2. Memberi peluang orang kafir menguasai muslim.

Ide keadilan beragama memastikan perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan keyakinan agama mereka. Keadilan beragama mencakup perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemeluk agama tanpa adanya diskriminasi atau penindasan berdasarkan keyakinan agama.

Oleh karenanya, jika ada seseorang yang beragama A dan ia merupakan minoritas di sebuah negeri yang memeluk agama B, maka ia harus diperlakukan sama, termasuk salah satunya adalah menjadi pemimpin bangsa. Ide ini memberikan peluang atas orang nonmuslim [kafir] menguasai kaum muslim.

Padahal, jelas bahwa dalam Islam, tidak diperbolehkan (haram hukumnya) seorang nonmuslim memimpin muslim sebagai penguasa yang mengambil kebijakan,

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisa: 141)

Ayat ini adalah dalil larangan membuka jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Huruf lan berfaedah li al-ta’bîd (untuk menunjukkan selama-lamanya) merupakan penguat indikasi atas larangan yang tegas (qarînah jâzimah) menjadikan nonmuslim menguasai orang-orang beriman, apa pun bentuk jalan penguasaannya.

3. Merebaknya pluralisme dan sinkretisme

Dikatakan bahwa keadilan beragama juga dapat mencakup upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan toleransi di antara berbagai kelompok keagamaan. Harapannya dapat membangun pemahaman saling menghormati dan kerjasama antara individu dari berbagai latar belakang agama, serta mencegah konflik atau kekerasan yang timbul dari perbedaan agama.

Namun, fakta penerapannya sangat kontradiktif. Akibat statement ini, akhirnya banyak sekali dialog antar agama yang berujung pada mencampuradukkan agama satu dengan agama yang lain dengan alasan mencari titik temu. Walhasil pemahaman bahwa semua agama benar dijadikan dalil untuk mencampuradukkan ajaran agama yang berujung pada hilangnya keimanan pada diri seorang muslim. Na’udzubillahi mindzalik.

Ide keadilan beragama yang digadang-gadang mampu menciptakan perdamaian dan toleransi ternyata malah kontradiksi dengan ajaran agama dan justru menyebabkan konflik horizontal antar umat beragama.

Keadilan Hanya Ada dalam Penerapan Syariat Islam Kafah

Puncak peradaban emas Khilafah adalah penerapan syariah Islam di berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan yang gemilang telah terbentang sejak sampainya Rasulullah saw. di Madinah sejak 622 M hingga 1918 M (1336 H) ketika Khilafah Utsmaniyah jatuh ke tangan kafir penjajah (Inggris).

Kunci utama keberhasilan tersebut karena hukum yang diterapkan adalah hukum terbaik di segala zaman dan masa. Itulah hukum Allah Swt. (syariat Islam). Allah berfirman,

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50).

Syekh Wahbah az-Zuhaili menerangkan, ayat ini bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Swt., juga tidak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum-Nya.

Dengan demikian, keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam itu. Allah Swt. berfirman,

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil.” (QS Al-An’am: 115).

Sebaliknya, saat Islam dijauhkan dan Al-Qur’an tidak dijadikan rujukan dalam hukum, maka yang akan terjadi adalah kezaliman. Allah berfirman,

“Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan (Al-Qur’an), maka merekalah para pelaku kezaliman.” (QS Al-Maidah: 45).

Dengan demikian, keadilan dan Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, sebuah satu kesatuan. Tidak aneh jika para ulama mendefinisikan keadilan (al-‘adl) sebagai sesuatu yang tidak mungkin terpisah dari Islam.

Tidak sedikit goresan catatan sejarah yang membuktikan adanya keadilan di tengah masyarakat Islam. Di antaranya adalah kisah sengketa baju besi Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. dengan seorang laki-laki Yahudi yang kasus ini justru dimenangkan oleh orang Yahudi. Kisah ini menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan walaupun yang bersengketa adalah seorang kepala negara Islam dengan rakyat biasa yang nonmuslim.

Keadilan Islam yang mengagumkan juga pernah tercatat saat peristiwa penaklukan Kota Samarqand, di negeri Khurasan, Asia Tengah. Setelah kota ditaklukkan pasukan kaum muslim, penduduk Samarqand yang nonmuslim itu mengadu kepada hakim bahwa para pasukan telah menyalahi hukum Islam. Penyebabnya, menurut pengetahuan mereka, Islam mengajarkan bahwa penaklukan harus diawali dulu dengan dakwah kepada penduduk untuk masuk Islam. Lalu jika mereka tidak mau masuk Islam, mereka diminta membayar jizyah. Jika mereka tetap tidak mau membayar jizyah, barulah pasukan Islam boleh memerangi mereka.

Hakim pun memutuskan bahwa penaklukan Samarqand tidak sah. Hakim lalu memerintahkan pasukan Islam keluar dari Kota Samarqand dan mengulangi lagi proses penaklukan dengan menyampaikan dakwah dan tawaran jizyah lebih dulu. Demi mendengar vonis hakim yang adil ini, penduduk Samarqand berkata, “Kalau begitu, silakan pasukan Islam tetap di dalam kota dan kami masuk Islam”

Keadilan Islam telah terbukti secara fakta dan historis, menyejahterakan seluruh umat manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Islam memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan.

Inilah keadilan hakiki yang berhasil diwujudkan Islam. Keadilan seperti inilah yang dulu benar-benar diwujudkan oleh Khilafah tatkala menerapkan syariat Islam secara kafah di tengah masyarakat. Wallahualam. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *