Muslimah News, NASIONAL — Marak pemberitaan, peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023 di salah satu universitas ketahuan berlaku curang dengan menggunakan joki. Saat ditanya panitia UTBK, peserta tersebut mengaku jika ia harus membayar Rp500 juta jika sudah lolos UTBK. Belum diketahui pasti di mana lokasi tes tersebut.
Sementara itu, sebanyak tujuh peserta yang mengikuti UTBK 2023 di Universitas Sumatera Utara (USU) juga ketahuan melakukan kecurangan. Ketujuh peserta UTBK 2023 di USU tersebut beberapa di antaranya merekatkan alat perekam di bagian dadanya.
Menurut Wakil Rektor I USU Edy Ikhsan, mereka yang melakukan aksi curang tersebut terdiri dari empat peserta di Fakultas Kedokteran, satu di Fakultas Keperawatan, satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan satu lagi di Fakultas Psikologi.
Ada yang Salah
Menyoroti peristiwa ini, pengamat kebijakan publik Endiyah Puji Tristanti menyatakan, ada yang salah dengan sistem pendidikan di negeri ini, bahkan di dunia.
“Ada yang salah dengan sistem pendidikan di dunia, termasuk di negeri kita. Begitu juga dari aspek penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (17-5-2023).
Ia mengulas, di Indonesia memang belum ada riset tentang prevalensi penggunaan atau penyediaan jasa joki di lingkungan pendidikan. “Namun, studi pada 2018 dari Swansea University di Inggris menunjukkan sekitar 15% mahasiswa di seluruh dunia, termasuk negara-negara Asia, pernah menyewa jasa joki – atau disebut contract cheating di ranah global–untuk setidaknya satu tugas mereka,” jelasnya mengutip The Conversation.
Endiyah menerangkan, peserta didik telah menjadi pelaku kriminal sekaligus korban buruknya sistem pendidikan yang selama ini membangun karakter mereka.
“Semuanya tidak instan, tetapi tersistem dan berlangsung lama. Pada saat peserta didik, katakanlah mahasiswa, mengalami kesulitan secara akademik, maka mereka memilih jalan pintas. Terlebih, ada yang memfasilitasi, yaitu keberadaan bimbel-bimbel dan jasa individual,” urainya.
Pendidikan Berwajah Kapitalistik
Endiyah pun mengkritisi sektor pendidikan yang menjadi berwajah pasar (kapitalistik). “Mahasiswa memiliki uang untuk membayar joki (demand), sedangkan bimbel menyediakan para joki dan sistem perjokian (supply). Keduanya bertemu karena ada kebutuhan dan keinginan. Dalam kacamata kehidupan sistem kapitalisme sekuler yang menegasikan agama (halal dan haram), maka fenomena perjokian menjadi lumrah,” cetusnya.
Namun, ia menyampaikan, ketika ada pihak yang dirugikan, yakni peserta lain yang tidak menggunakan jasa joki, maka dengan pendekatan HAM, dianggap ada pelanggaran hak-hak orang lain untuk mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama. “Alhasil, barulah perjokian dianggap sebagai masalah,” tukasnya.
Endiyah mengulas, kurangnya dukungan akademik dinilai sebagai sebab utama maraknya perjokian sehingga sejauh ini arah wacana mengatasi perjokian kampus adalah dengan memberikan dukungan akademik kepada mahasiswa oleh pihak kampus.
“Padahal kalau dicermati, praktik perjokian ini melibatkan banyak sektor dan problemnya bukan sekedar soal besar kecilnya dukungan akademik di kampus,” ungkapnya.
Selain itu, imbuhnya, peraturan-perundangan juga belum ada yang spesifik mengatur tentang perjokian akademik.
“Permendikbudristek 39/2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, juga peraturan tentang plagiarisme tidak mampu menjerat. Ada dilema yang muncul jika praktik perjokian diberikan sanksi untuk memberikan efek jera, yakni hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak di masa depan. Sanksi hukum akan menghambat hak warga negara mendapatkan pendidikan. Dari sini bisa kita pahami alasan mengapa pihak kampus USU akhirnya menarik laporan setelah mediasi,” paparnya.
Secara substansi, jelas Endiyah, praktik perjokian adalah jenis kejahatan di dunia akademik akibat penerapan sistem pendidikan sekuler dalam negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme.
“Ini setara dengan kejahatan suap dan korupsi penerimaan mahasiswa di sejumlah kampus. Setara dengan maraknya kejahatan kekerasan seksual di kampus. Semuanya sama dari sisi sebagai tindak kriminal,” ucapnya.
Oleh karenanya, ia menilai, bolehlah kita berpendapat bahwa implementasi nilai-nilai HAM dalam masalah perjokian akademik menghambat penyelesaian problem kriminalitas di sektor pendidikan.
Kelemahan Pendidikan Sekuler
Selanjutnya, Endiyah menyoroti dari sisi pembangunan sumberdaya manusia. “Problem perjokian di kampus adalah wujud kelemahan sistem pendidikan sekuler dalam mencetak intelektualitas generasi. Juga kegagalan membangun generasi berkarakter mulia dalam skala masal dan masif. Sebaliknya, sistem pendidikan sekuler sukses mencetak generasi berkarakter kriminal,” tukasnya.
Ketidakmampuan generasi mengambil pilihan hidup yang benar, sambungnya, menjadikan generasi bermental illness, insecure menghadapi realitas kehidupan. “Mereka tidak mampu mengambil problem solving yang benar dalam kehidupan. Hal ini akhirnya mendorong mereka melakukan berbagai macam tindak kriminal,” urainya.
Jadi, ia menekankan, bonggol masalahnya ada pada model sistem pendidikan yang diterapkan. “Bagaimanapun pendidikan sekuler telah membutakan pandangan dan kesadaran generasi tentang hakikat kehidupan yang benar. Generasi kita tidak mengenal Allah Taala, yang telah menciptakan dan memberikan aturan kehidupan berupa syariat yang sempurna,” jelasnya.
Sistem Pendidikan Islam
Untuk itu, Endiyah mengingatkan, generasi negeri ini sangat membutuhkan hadirnya institusi politik yang menerapkan sistem pendidikan Islam beserta semua supra sistemnya, baik sistem ekonomi maupun sistem politiknya.
“Di dalamnya terdapat kurikulum yang mampu mencetak kepribadian Islam peserta didik dalam skala besar, menghasilkan sosok-sosok generasi problem solver, memiliki tanggung jawab, berani menghadapi kegagalan, pantang berputus asa dalam beramal salih, dan menjadi sosok penggerak peradaban mulia yang memanusiakan manusia,” tegasnya. [MNews/Ruh]

Islam lah sistem pendidikan terbaik yang akan melahirkan generasi berkualitas