Penulis: Dr. Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Puluhan tahun berlalu, tetapi penanganan Tuberkulosis (TBC/TB) di Indonesia justru berujung pada posisi peringkat kedua negara pengidap TB tertinggi di dunia setelah sebelumnya peringkat ketiga. Demikian data Global Tuberculosis Report 2022.[1]
Tidak hanya itu, juga bermunculan kuman TB yang makin ganas karena resistan antibiotik dan terjadi koinfeksi (infeksi gabungan) dengan penyakit HIV, di samping menyerang di luar kelompok rentan yang identik dengan kaum miskin.
Apa yang salah dengan program penanganan TB global di bawah WHO? Ada apa dengan the End TB Strategy yang digadang-gadang sebagai strategi ampuh agar Indonesia bebas dari bahaya serangan kuman penyakit TB?
Saatnya Ditinggalkan
Politik kesehatan kapitalisme adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang sekularisme. Dilakukan secara praktis oleh negara di bawah kontrol otoritas kesehatan dunia WHO yang berdedikasi bagi peradaban kapitalisme. Mencakup upaya promotif-preventif dan kuratif.
Dalam penanganan TB, politik kesehatan kapitalisme berwujud berupa konsep program tuberkulosis global WHO. Misinya adalah sebagai pemimpin dengan tujuan dunia bebas TB dengan nol kematian dan kesakitan. Epidemi TB dipandang akan berakhir melalui akses universal ke pencegahan dan perawatan yang berpusat pada masyarakat, tindakan, dan inovasi multisektoral.[2] Panduannya adalah standar penanggulangan international standards for tuberculosis care (ISTC) dengan strategi directly observed treatment short course (DOTS atau cakupan pengobatan yang diamati langsung) dengan sistem kesehatan kapitalisme sebagai instrumen praktis.
The End TB Strategy adalah cetak biru percepatan pencapaian tujuan, berindikator pengurangan kejadian TB hingga 95%, kematian hingga 90% pada 2035 terhitung dari 2015. Pilar dan komponennya antara lain kolaboratif penanganan TB/HIV dan vaksinasi. Pendekatan yang digunakan bukan “satu ukuran untuk semua”, melainkan disesuaikan kondisi masing-masing negara.[3]
Strategi DOTS sudah diterapkan di Indonesia sejak 1995 secara luas melalui sistem pelayanan kesehatan Indonesia, terutama pada fasilitas kesehatan yang ditentukan.[4] ISTC dinarasikan sebagai standar perawatan berkualitas tinggi yang terkesan hanya bermuatan saintifik kedokteran. Namun, apabila ditelisik lagi, ISTC sarat paradigma batil kapitalisme.[5]
Vaksinasi, misalnya, sebagai salah satu pilar the End TB Strategy, tidaklah semata-mata sebagai tindakan pencegahan bagi peningkatan imunitas agar tidak terinfeksi dan apabila terinfeksi tidak jatuh parah, melainkan berangkat dari konsep kekebalan kelompok (herd immunity), paradigma kapitalisme dalam pemutusan rantai penularan.
Sebagaimana ditegaskan terkait program vaksinasi BCG, “Kekuatan vaksin sebagai intervensi kesehatan masyarakat terletak pada kemampuannya untuk mengurangi penularan penyakit ke depan sebanyak kemampuannya untuk melindungi individu yang divaksinasi; fitur yang umumnya disebut sebagai ‘kekebalan kelompok’.” Padahal, konsep kekebalan kelompok belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. [6][7]
Walhasil, cakupan imunisasi BCG yang tinggi tidak berkorelasi positif dengan penurunan kasus baru. Misal, peningkatan cakupan imunisasi BCG dari 84% pada 2021 menjadi 93,4% pada 2022, penambahan kasus baru justru naik 17,61%. Rata-rata, 5—10% mereka yang terinfeksi adalah pengidap TB aktif seumur hidup. Pengidap TB adalah yang menjadi penular kuman TB, di samping pengidap TB laten yang juga berpeluang menjadi TB aktif.[8][9][10][11]
Artinya, bisa jadi memang ada peningkatan imunitas dengan program vaksinasi BCG, tetapi juga berlangsung pembiaran penularan TB secara masif oleh ratusan ribu pengidap ke orang-orang sehat di sekitarnya saat menghirup udara berkuman dari droplet (percikan) dahak saat pengidap batuk atau bersin berdahak.
Mycobacterium tuberculosis—kuman penyebab TB—menyebar melalui udara (airborne spreading). Dari percikan air liur saat batuk berdahak pengidap TB aktif sekali batuk, bisa keluar 3.000 percikan dengan jutaan kuman. Kuman ini bisa bertahan beberapa jam di udara, terutama dalam ruangan minim cahaya matahari dengan ventilasi kurang.[12] Saat udara tercemar kuman TB ini terhirup oleh individu yang imunitasnya lemah, ia bisa jatuh sakit.
Kesan pembiaran penularan pun makin kuat oleh strategi DOTS. Menurut WHO, mengadopsi dari rekomendasi World Health Assembly, penemuan kasus baru tidak harus seluruh kasus baru, tetapi cukup 70% dan dengan kesembuhan 85%.[13] Pemerintah Indonesia juga menetapkan bahwa penemuan kasus baru dari Januari 2023—2024 adalah 90%.[14] Artinya, akan ada ribuan orang yang dibiarkan jadi penular. Pada saat yang bersamaan, dengan angka kesembuhan cukup 85%, akan bermunculan ribuan pengidap resistan obat.
Belum lagi buruknya kualitas program DOTS dari segi mutu 3 T (tracing-testing-treatment) karena sejumlah sebab, berupa buruknya kepemimpinan politik dan persoalan tidak memadainya ketersediaan, juga ketersebaran pelayanan laboratorium; mulai dari buruk dan berbelitnya administrasi, hingga ketersediaan dan berfungsinya peralatan pemeriksaan bagi pemeriksaan yang cepat dan akurat di fasyankes yang ditunjuk bagi pelaksanaan program TB.
Di samping ,itu yang tidak kalah serius adalah resistan obat akibat putus obat dan bahaya pengobatan terhadap pengidap. Ini akibat durasi pengobatan program penanggulangan TB di Indonesia sangat panjang, yaitu paling sedikit 9—11 bulan untuk TB reguler dengan banyak macam obat, serta efek samping dari yang ringan hingga berat, seperti anemia, gagal ginjal, dan tuli.[15]
Sementara itu, durasi pengobatan TB resistan obat (RO) all-oral regimen (hanya dengan makan obat yang lebih banyak) bisa hingga dua tahun. Efek sampingnya adalah depresi, gagal ginjal, dan hilang pendengaran. Padahal, all-oral regimen berdurasi enam bulan bagi TB RO dengan toksisitas yang minim, belum diadopsi sebagai program.[16][17]
Sejumlah riset telah difokuskan tentang perkara kualitas program DOTS sedikitnya selama satu dekade terakhir. Hasilnya, buruknya kualitas penanganan TB di tengah tercapainya DOTS. Selengkapnya dinyatakan, “Angka kematian TB yang tinggi, banyaknya kasus TB yang hilang, munculnya resistansi obat yang parah, dan penurunan insiden TB yang lambat, menunjukkan bahwa perluasan cakupan layanan TB saja tidak cukup untuk mengakhiri epidemi.”[18]
Upaya peningkatan kualitas penanganan TB kapitalistik melalui konsep improving quality of tuberculosis care di bawah naungan ISTC, melalui pemanfaatan berbagai kemajuan teknologi, juga terbukti gagal. Ini diperburuk oleh konsep pemberian layanan kesehatan kapitalistik Universal Health Coverage atau asuransi kesehatan wajib (di Indonesia berupa program JKN) yang diakui bertanggung jawab atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan secara umum.
Tidak hanya itu, penanganan di level kesehatan masyarakat makin jauh dari keberhasilan ketika standar penanganan ISTC yang rusak berkelindan dengan buruknya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, fisik maupun nonfisik. Ini adalah buah pahit determinan sosial kesehatan kapitalisme, berupa sistem ekonomi kapitalisme, sistem politik demokrasi, dan keseluruhan sistem kehidupan sekularisme sebagai unsur penting peradaban kapitalisme yang menjadikan aktivitas manusia berputar di sekitar nilai materi. Akibatnya, kehidupan manusia diliputi kemiskinan dan kesengsaraan, kerusakan lingkungan, krisis air bersih, dan pencemaran udara.
Fakta ini lebih dari cukup sebagai petunjuk kuat berbahayanya the End TB Strategy yang dijadikan politik kesehatan kapitalisme dalam penanggulangan TB.
Satu-satunya Harapan
Politik kesehatan Islam adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang Islam. Dilakukan secara praktis oleh negara (Khilafah), berupa upaya promotif-preventif dan kuratif, dengan sistem kesehatan Islam sebagai instrumen praktisnya.
Pada penanganan TB, sebagaimana konsep Islam terhadap penanganan penyakit menular pada umumnya, haruslah bertujuan untuk memutus segera rantai penularan penyakit secara tuntas agar tidak ada penambahan angka kesakitan dan kematian (zero).
Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut.
Pertama, penemuan kasus baru dan keberhasilan pengobatan harus 100% dalam waktu sesegera mungkin, yakni sekitar 1—2 bulan atau empat pekan sebagai waktu tersingkat masa inkubasi kuman TB. Ini sebagai upaya pemutusan penularan secara total dan pencegahan terjadinya bahaya bagi pengidap maupun masyarakat luas.
Lebih dari itu, Islam mengharamkan segala hal yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan insan. Rasulullah saw. bersabda melalui lisannya yang mulia, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR Ahmad).
Kedua, pemisahan segera terhadap para pengidap TB di tempat-tempat perawatan kesehatan. Tidak saja berkualitas tinggi secara medis, tetapi juga nonmedis, termasuk terpenuhinya kebutuhan fisik dan nalurinya sebagaimana ketentuan syariat Islam. Pemisahan ini dilakukan sampai pengidap benar-benar sembuh dan tidak berpotensi sebagai penular.
Konsep pemisahan ini sangat rasional bagi pemutusan segera rantai penularan. Namun, lebih dari itu, ini merupakan perkara yang disyariatkan Islam. Rasulullah saw. menegaskan, “Hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa.” (HR Bukhari).
Ketiga, pencegahan orang-orang yang berasal dari area yang terjangkiti wabah TB untuk keluar darinya. “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).
Keempat,ketika TB dipandang sebagai perkara darurat kesehatan, khalifah akan menugaskan para pakar dan ahli bagi penanganan intensif, yakni dari segi pembuatan rancangan kekinian dan strategi pelaksanaannya agar persoalan segera teratasi tanpa menjadikan kehidupan masyarakat terhenti.
Prinsip politik Islam dalam penanganan TB dimungkin terealisasi dalam waktu dekat. Ini karena didukung oleh sistem kesehatan Islam yang tangguh bagi terjaminnya akses setiap individu terhadap pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas tinggi secara medis dan nonmedis. Ketersediaan SDM akan memadai secara kualitas dan kuantitas dari penerapan sistem pendidikan Islam. Begitu juga konsep pembiayaan kesehatan, berbasis baitulmal dengan anggaran mutlak, di samping konsep politik riset negara Khilafah dan politik industri berbasis industri berat.
Politik riset Khilafah, berikut politik industrinya yang sahih, meniscayakan penemuan teknologi tercepat berlangsung satu atau dua pekan saja, baik bagi penegak diagnosis akurat maupun regimen berkhasiat minim atau bahkan tanpa toksisitas bagi kesembuhan segera. Ini mengingat fakta terkini bahwa regimen bagi TB OR saja sudah bisa enam bulan.
Selain itu, Islam memandang bahwa setiap bahaya toksisitas harus dijauhi dan setiap penyakit ada obatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wa jalla.” (HR Muslim).
Tidak hanya didukung sistem kesehatan Islam yang berdiri di atas pilar yang kokoh karena didasarkan pada paradigma sahih, tetapi juga didukung sejumlah prinsip istimewa pelayanan kesehatan dalam politik Islam.
Di antara terpenting adalah, pertama, khalifah dan para penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dan penuh terhadap lestarinya kesehatan insan memungkinkan menjalankan amanah ini karena energi yang luar biasa hasil ketaatan mereka kepada Allah Taala dalam rangka mencari rida-Nya. Demikian juga para ahli dan pakar yang bekerja dalam proyek ini.
Kedua, kesatuan pandangan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Tidak akan ada celah bagi diskriminasi pelayanan kesehatan. Ketiga, kekuasaan bersifat sentralisasi dan administrasi bersifat desentralisasi. Keempat, jauh dari berbelit-belit, bahkan harus disifati oleh kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh personal yang kapabel.
Realisasi prinsip-prinsip penanggulangan TB politik Islam dikuatkan oleh konsep upaya promotif-preventif berbasis pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri setiap insan melalui keberadaan masyarakat Islam. Sifat pembangunan sektor kesehatan dan nonkesehatan dalam masyarakat Islam juga bersifat positif terhadap kesehatan.
Hal ini akan mengakhiri berbagai faktor pemicu meluasnya TB karena buruknya daya tahan tubuh, sanitasi, dan lingkungan. Walhasil, terwujudlah ruang kehidupan yang kondusif bagi peningkatan kesehatan setiap individu masyarakat, sekaligus faktor penyembuh alami bagi jutaan pengidap penyakit hari ini. Otomatis, beban upaya kuratif akan menjadi ringan.
Pada gilirannya, penanganan TB dengan politik kesehatan Islam, juga penanganan berbagai penyakit menular lainnya secara bersamaan, termasuk HIV, Indonesia bebas TB atau the End TB menjadi hal yang niscaya.
Khatimah
Inilah saatnya Indonesia meninggalkan politik penanggulangan TB dengan paradigma kapitalisme. Negara harus hadir sebagai penerap politik penanggulangan TB berdasarkan Islam. Indonesia bebas TB adalah niscaya dalam waktu dekat, yakni ketika hadirnya kembali peradaban Islam dalam bingkai Khilafah sebagai satu-satunya model peradaban dan negara yang serasi dengan politik kesehatan Islam dengan visinya penyejahtera seluruh alam.
Allah Swt. berfirman, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau, ya Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al Anbiya [21]: 107). Wallahualam. [MNews/Gz]
[1]https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729
[2]https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/the-end-tb-strategy
[3]https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-TB-2015.19; https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/the-end-tb-strategy
[4] https://tbindonesia.or.id/tahukah-kalian-tahapan-pengobatan-tbc/
[5]https://www.who.int/publications/m/item/international-standards-for-tuberculosis-care-(istc); The “Standards” are intended to facilitate the effective engagement of all care providers in delivering high-quality care for patients of all ages, including those with sputum smear-positive, sputum smear-negative, and extrapulmonary tuberculosis, tuberculosis caused by drug-resistant “Mycobacterium tuberculosis” complex (M.tuberculosis) organisms, and tuberculosis combined with human immunodeficiency virus (HIV) infection.
[6]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4185898/; The power of vaccines as a public health intervention lies in their ability to reduce onward transmission of disease as much as in their ability to protect vaccinated individuals; a feature generally referred to as “herd immunity.” MVA85A is a booster vaccine, used in conjunction with BCG as part of a prime-boost strategy.
[7]https://www.statnews.com/2020/05/22/the-world-needs-covid-19-vaccines-it-may-also-be-overestimating-their-power/;
[8]https://www.kemkes.go.id/article/view/22062800003/2-tahun-cakupan-imunisasi-rendah-pemerintah-gelar-bulan-imunisasi-anak-nasional.html;
[9]https://www.beritasatu.com/news/1025517/cakupan-imunisasi-dasar-lengkap-di-2022-capai-943-persen
[10]https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/Health/Risk-factors/Incidence-of-tuberculosis
[11]https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2738
[12] https://p2pm.kemkes.go.id/pages/faq/qna#2
[13]https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/331;
[14] https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230331/3942688/deteksi-tbc-capai-rekor-tertinggi-di-tahun-2022/; Kemenkes menargetkan pencapaian deteksi TBC sebesar 90% pada 2024. Upaya skrining besar-besaran sudah dimulai sejak 2022
[15]Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/755/2019 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana tuberkulosis. Hlm. 35—70.
[16]https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/fact-sheets/tb/costly-burden-drug-resistant.html#section-1
[17] https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofad177/7100633?searchresult=1&login=false
[18]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971216312000; Hasil reviu sejumlah riset yang dipublikasi oleh International Journal of Infectious Diseases 56 (2017) 111–11: High TB mortality, the large number of missing TB cases, the emergence of severe forms of drug resistance, and the slow decline in TB incidence indicate that merely expanding the coverage of TB services is insufficient to end the epidemic.
