Muslimah News, INTERNASIONAL — Mengutip Middle East Eye (4-4-2023), pasukan Isr4el secara brutal menyerang puluhan jemaah Palestina yang sedang beribadah Ramadan di dalam Masjidilqsa, Yerusalem Timur yang diduduki, pada Selasa malam (4-4-2023) dan memaksa mereka keluar.
Lusinan petugas bersenjata berat menyerbu lokasi, menggunakan granat kejut dan menembakkan gas air mata ke ruang salat Qibli—bangunan dengan kubah perak—tempat ratusan pria, perempuan, orang tua, dan anak-anak berdiam di dalamnya untuk salat. Beberapa saksi mata mengatakan peluru baja berlapis karet juga ditembakkan.
Petugas Isr43l kemudian memukuli jemaah dengan pentungan dan senjata antihuru-hara, melukai banyak orang, sebelum menangkap mereka. Kondisi mereka tidak segera dijelaskan.
Video dari dalam masjid menunjukkan petugas Israel berulang kali memukul orang dengan pentungan sementara mereka tampak berbaring di lantai. Sementara itu, teriakan minta tolong dari perempuan dan anak-anak terdengar di latar belakang.
Israel Penjajah
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. dalam pendapat hukumnya menyatakan, peristiwa tersebut menunjukkan adanya penjajahan oleh Isr43l. “Pertama, yang terjadi di Palestina adalah penjajahan. Saya pernah melaporkan atau menggugat ke International Criminal Court (ICC) dan UN tentang keberadaan Isr43l di Palestina tetapi gugatan tersebut hingga kini tidak ada respons,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, untuk menguatkan dalil Isr43l adalah penjajah dapat dilihat dari peristiwa Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis.
“Inggris dan Prancis membagi peninggalan Khilafah Utsmaniyah/Ottoman di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Kemudian peristiwa sejarah Deklarasi Balfour pada 1917 yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina,” jelasnya.
Ketiga, sebutnya, berdasarkan Putusan (Resolusi) 1514 (XV) dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada 14 Desember 1960, dengan nama “Pernyataan Mengenai Kewajiban Pemberian Kemerdekaan Kepada Negeri-Negeri dan Bangsa-Bangsa terjajah (Decleration surl’octroi de l’indépenden aux pays et peuple coloniaux).”
“Kedudukan hukum dari resolusi ini sudah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam keputusannya pada 21 Juni 1971 yang mengatakan bahwa “Dasar hak penentuan nasib diri-sendiri untuk segala bangsa yang terjajah dan cara-cara untuk mengakhiri dengan secepat-cepatnya segala macam bentuk penjajahan, sudah ditegaskan dalam Resolusi 1514 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB”,” ungkapnya. [MNews/Ruh]
