Muslimah News, NASIONAL — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) tidak memiliki anggaran santunan korban gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI). Risma, begitu dia disapa, saat di temui di Gedung Kemensos pada Senin (21-03-2023) menegaskan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengungkapkan, jika ingin memberikan bantuan, ia sering menggandeng platform, seperti Kita Bisa dan Benih Baik. Ini karena, menurutnya, kalau mengandalkan anggaran Kemensos tidak cukup.
Sebelumnya, diketahui Menteri PMK menyampaikan bahwa santunan tersebut sedang diurus oleh Kemensos. Hal itu juga dibenarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin jika pihaknya telah menyerahkan data kepada Kemensos.
Sangat Memprihatinkan
Aktivis muslimah Zikra Asril menyatakan, hal ini sangat memprihatinkan. “Prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Katanya negara demokrasi, tetapi saat rakyat butuh, negara tidak hadir,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (23-03-2023).
Zikra menjelaskan tiga alasan. Pertama, menurutnya, negara dalam demokrasi kapitalisme hanya sebagai regulator bukan pelayan rakyat, maka rakyat bukan urusan prioritas.
“Target penyusunan rancangan APBN adalah pertumbuhan ekonomi, bukan kebutuhan hajat hidup rakyat apalagi kebutuhan individu per individu rakyat sehingga program yang disiapkan dalam Rencana Pembangunan, seperti RPJP atau RPJMN adalah program yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Artinya, terang Zikra bahwa fokus pemerintah adalah menaikkan konsumsi, investasi, ekspor secara menyeluruh. “Bukan nasib individu per individu rakyat,” tegasnya.
Zikra menambahkan bahwa mereka terlihat saling lempar tanggung jawab antar menteri. “Malah terkesan memberikan harapan palsu bagi rakyat,” sesalnya.
Selain itu, lanjut Zikra, postur anggaran negara demokrasi justru didominasi untuk bayar cicilan utang dan bunga utang. “Jadi, pendapatan negara berupa pajak yang diambil dari rakyat tapi pengeluarannya didominasi untuk bayar utang. Ini terjadi karena Indonesia sudah terjebak dengan sistem ekonomi ribawi ala kapitalisme dan intervensi lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan IMF,” urainya.
Kedua, Zikra menjelaskan bahwa negara kapitalis demokrasi memberikan kebebasan pada individu/korporasi swasta untuk memiliki kepemilikan umum (rakyat), seperti barang tambang yang melimpah, misalnya emas Freeport, minyak bumi, batu bara, dan air sungai.
“Oleh karena itu, negara hanya mendapat pemasukan dari PBB, PPh, PPN dan pajak lainnya. Sehingga keuangan negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Ketiga, Zikra menerangkan mengenai pejabat atau pegawai negara yang tidak amanah dalam mengelola uang rakyat. “Kasus penyalahgunaan uang rakyat yang viral akhir-akhir ini adalah buktinya. Ditambah lagi pengelolaan anggaran sampai ke tataran daerah banyak yang menguap entah masuk ke siapa di level mana,” tuturnya.
Menurut Zikra, fenomena ini disebabkan oleh sekularisme yang telah merasuk ke relung hati pejabat, membuat mereka tidak takut atas hisab Allah di akhirat.
“Selain itu, mereka kurang kemampuan menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Seperti yang pernah diungkap oleh Menpan RB Azwar Anas anggaran kemiskinan Rp500T habis untuk rapat dan studi banding, kemudian terbaru anggaran perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran stunting,” jelasnya.
Ganti Paradigma Pembangunan
Zikra menerangkan jika ingin memperbaiki kondisi ini perlu mengganti paradigma pembangunan. “Ganti orang/reshuffle saja tidak cukup,” tegasnya.
Setidaknya, Zikra menerangkan ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, ucapnya, Islam mengatur negara sebagai pelayan rakyat sehingga kebutuhan hajat hidup rakyat seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan adalah prioritas utama pembangunan. “Konsep ini mengharuskan postur pengeluaran APBN-nya juga didominasi untuk kebutuhan dasar,” jelasnya.
Oleh karena itu, Zikra menyimpulkan bahwa negara bertanggung jawab membiayai pengobatan masyarakat secara gratis termasuk seperti kasus gagal ginjal ini dan seluruh fasilitas yang lain. “Negara yang punya konsep seperti ini adalah sistem Khilafah, bukan yang lain,” tukasnya.
Kedua, lanjut Zikra, sumber pemasukan negara berdasarkan Islam itu adalah pengelolaan harta milik umum seperti barang tambang, hutan, laut. “Juga dari harta milik negara berupa kharaj, jizyah, ganimah sehingga negara itu memiliki pemasukan yang besar. Dengan pemasukan yang besar itulah negara tidak akan berutang ke negara asing atau lembaga internasional. Kalaupun negara harus berhutang, maka itu terjadi pada saat kas negara benar-benar kosong. Berutangnya pun pada warga negara khilafah dan tanpa bunga (riba),” jelasnya.
Ketiga, Zikra memaparkan bahwa pejabat dan pegawai negara harus amanah dalam mengelola rakyat. “Ini karena mereka menyadari akan dihisab Allah di akhirat,” ungkapnya.
Zikra menegaskan bahwa Khilafah merupakan negara yang membangun akidah ruhiyah dan akidah siyasiyah pada seluruh warga negara sehingga suasana iman dan kontrol masyarakat akan berjalan, [MNews/Hen]

Subhaanalloh. Tega sekali ya oara oenguasa saat ini, bisa dikatakan lepas tangan terhadap tanggung jawabnya.