Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengingatkan, Ramadan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, sosialisasi, dan mempromosikan diri. Hal tersebut disampaikannya ke semua partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Bagi Bawaslu, koridornya mencampuradukkan antara berbuat kesalehan, kebaikan, dengan kampanye terselubung, itu yang tidak boleh,” ujar Lolly di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Sabtu (18-3-2023).
Bawaslu, tegasnya, tidak melarang orang untuk berbuat kebaikan saat Ramadan. Beberapa di antaranya seperti memberikan takjil, sedekah, hingga santunan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Namun, ujarnya, jangan sampai niat baik tersebut menjadi alat hadirnya politik uang untuk mendulang dukungan kepada seseorang atau parpol tertentu. Apalagi jika upaya tersebut dilakukan di tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan yang wajib steril dari kegiatan politik.
Bila kita cermati, sesungguhnya yang disampaikan Bawaslu di atas makin mengukuhkan adanya sekularisasi di negeri mayoritas berpenduduk muslim ini. Betapa tidak, secara jelas Bawaslu menyerukan bahwa tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan wajib steril dari kegiatan politik.
Islam Tidak Kenal Sekularisasi
Dalam Islam, tidak dikenal pemilahan demikian. Justru masjid menjadi pusat kegiatan politik umat sejak masa Rasulullah hingga masa kekhalifahan pengganti beliau. Selain tempat untuk mengkaji tsaqafah Islam, masjid juga menjadi tempat digelarnya pengaduan umat kepada penguasa, bahkan menjadi tempat untuk menyusun strategi perang. Dalam sejarah juga disebutkan, pembaiatan Khalifah Abu Bakar ra. pun dilakukan di masjid.
Sekarang, jika bicara politik dilarang dilakukan di dalam masjid, berarti ada upaya sistemis dalam mengerdilkan fungsi masjid. Ini persis seperti dilakukan para orientalis pada masa-masa kemerdekaan, di antaranya Snouck Hurgronje. Dengan “fatwa” Snouck, pemerintahan kolonial Belanda mengizinkan eksistensi masjid dan kaum muslim itu untuk soal ritual dan ibadah saja.
Begitu pula, dipisahkannya pembahasan politik dari ruang pendidikan (sekolah dan kampus) justru mengantarkan pada pembelajaran yang beku. Ilmu yang harusnya menjadi pisau bedah dalam mengurai masalah umat (politik), justru menjadi sebatas teori dan tidak memberi manfaat dalam kehidupan.
Padahal, Islam dan syariatnya menuntut lahirnya amal dari ilmu yang dipelajari. Berbeda sekali dengan pembelajaran dalam sistem kapitalisme yang berorientasi sekadar meraih nilai bagus demi mendapat pekerjaan layak selepas sekolah/kuliah, yang ujungnya demi mendapat gaji tinggi. Tidak pula kenal halal/haram, yang penting dapat cuan.
Oleh karenanya, tidak heran jika dalam kehidupan kapitalistik hari ini, banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi mengalami stres, sulit menyelesaikan persoalan dirinya sendiri, hingga sering kali berujung bunuh diri
Motif Politik
Di sisi lain, seruan Bawaslu menjauhkan masjid dari kegiatan politik pada hakikatnya sama dengan program “Antipolitisasi Masjid” pada 2019. Program tersebut digagas oleh Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Jokowi saat akan mencalonkan diri kembali menjadi Presiden pada 2019. Jika program antipolitisasi masjid ada motif politik di baliknya, demikian pula seruan Bawaslu kali ini.
Ini tidak lepas dari potensi besar suara kaum muslim. Tidak dimungkiri, mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Ibarat kolam, kolam yang dipenuhi dengan ikan adalah kolamnya orang Islam. Ini sungguh menggiurkan dan menjadi rebutan banyak pihak untuk mendapat bagian terbesar di kolam ini.
Namun, kebanyakan parpol hari ini adalah partai nasionalis yang tidak mengusung agenda Islam sama sekali. Wajar jika ada kekhawatiran bahwa suara mayoritas kaum muslim—yang ibarat jutaan ikan dalam kolam tadi—akan mengarah pada parpol Islam, meskipun parpol Islam yang ada juga masih masih banyak yang “malu” dan ragu mengusung agenda Islam. Terbukti dengan makin tingginya kesadaran umat akan kondisi negeri yang sedang tidak baik-baik saja
Dengan demikian, lagu lama dengan narasi yang berbeda selalu mereka mainkan. “Antipolitisasi masjid”, “masjid wajib steril dari politik”, “dilarang berpolitik praktis di masjid”, dan masih banyak lagi. Tampaknya akan makin banyak narasi baru seiring dekatnya ke tahun politik.
Makin jelas pula kedudukan para penyelenggara pemilu yang nyata-nyatanya hanyalah alat kekuasaan. Kebijakan yang mereka buat bisa berubah sesuai kepentingan politik penguasa. Ibarat menjilat ludah sendiri, melihat arah angin politik yang ada, mereka pun membuat kebijakan baru. Terakhir, mereka buat kebijakan boleh masuknya politik ke kampus dengan alasan agar terwujud pendidikan politik di kalangan muda.
Terserahlah apa yang akan mereka rancang lagi. Yang jelas, Allah tidak pernah tidur, Allah Maha Melihat setiap makar yang mereka lakukan ke tubuh kaum muslim.
Islam dan Politik
Islam dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Layaknya sebuah rumah, agama (Islam) adalah fondasinya, sedangkan kekuasaan (politik) adalah penjaganya. Demikian ditegaskan Imam Al-Ghazali, “Agama adalah fondasi (asas), dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berfondasi, niscaya akan runtuh; dan segala sesuatu yang tanpa penjaga, niscaya akan hilang.” (Lihat: Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hlm. 199).
Hal senada ditegaskan Ibnu Taimiyah, “Jika kekuasaan (as-sulthan) terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.” (Lihat: Ibnu Timiyah, Majmu’ al-Fatawa, 28/394).
Terbukti hari ini, kedua kekuatan tersebut (Islam dan politik) tengah dipisahkan dan terus berupaya dijauhkan. Walhasil, yang muncul hanyalah kerusakan, sebagaimana yang kita lihat dan rasakan.
Semua ini tidak lepas dari rencana licik para kapitalis global dalam upaya tetap menghegemoni dunia. Kapan penguasa di negeri-negeri muslim menyadari bahwa mereka hanyalah menjadi kaki tangan para kapitalis? Adalah tugas kita terus menyeru mereka. [MNews/Gz]

Sesungguhnya Allah telah mengatur yang terbaik untuk hamba nya dengan politik Islam, tetapi kenapa manusia merasa aturan yang diciptakan nya sendiri yang baik. Padahal fakta nya sekarang ini negara kita hancur berantakan. Mari terapkan politik Islam. Allahu Akbar ✊✊✊