Dar Harbi dan Dar Islam, Indonesia termasuk yang Mana?

Dar Harbi dan Dar Islam, Indonesia termasuk yang Mana?

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Pembahasan tentang status sebuah negara memang jarang diungkap. Namun, beberapa waktu lalu, ada sebuah tulisan yang membahas tentang hal ini.

Faizah Ummah dalam tulisannya di islamkaffah[dot]id mengungkapkan, “Pengusung Khilafah telah menyelewengkan makna dar Islam (negeri Islam) dan dar harbi/kafir (negeri perang/kafir) untuk legitimasi ambisi kekuasaan politik. Bahwa yang dikatakan dar Islam adalah negara yang menggunakan sistem Khilafah, selain itu berarti negara kafir. Indonesia adalah negara tagut (negara kafir). Secara otomatis Indonesia adalah negeri perang (dar harbi) bukan negeri Islam (dar Islam).”

Kemudian ia menuturkan pengertian dar Islam yang benar dalam pandangannya. Ia mengambil pendapat Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dalam karyanya, Bughyah al-Mustarsyidin, “Setiap tempat atau wilayah yang dihuni kaum muslim yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi dar Islam yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu.”

Ia juga menguatkan dengan penjelasan Syekh Sulaiman bin Umar dalam kitab Hasyiyah al-Jumal, “Sesungguhnya, setiap daerah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari musuhnya dapat disebut sebagai dar Islam.”

Muhammad bin Abi Abbas al-Ramli dalam kitabnya, Nihayah al-Muhtaj, mengatakan, “Dar Islam adalah suatu daerah yang ada di genggaman umat Islam, sekalipun ahlu dzimmah dan ahlu ‘ahd berdomisili di daerah itu.”

Dari penjelasan tersebut, Faizah menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara daulah islamiah (negara Islam) dan dar Islam. Dar Islam berkonotasi pada wilayah, sedangkan daulah islamiah harus memiliki wilayah, berbadan hukum, memiliki kedaulatan, aset, dan kekayaan yang terpisah dari aset dan kekayaan warganya.

Ia juga menilai bahwa menyatakan Indonesia sebagai dar harbi tidak lebih hanya propaganda kaum pengusung Khilafah demi mendukung pandangan liar mereka; tidak lebih dari sekadar alat untuk menipu umat Islam supaya mendukung gerakan Khilafah. (islamkaffah[dot]id, 23-2-2023).

Jika kita telaah, beberapa pernyataannya sungguh luar biasa, menyudutkan kelompok pengusung Khilafah melalui konsep dar Islam dan dar harbi ini. Lalu, salahkah jika menyebut bahwa Indonesia saat ini termasuk dar harbi? Benarkah ini semata merupakan propaganda agar ide Khilafah diterima masyarakat sebagaimana dituduhkan Fauzah Ummah terhadap pejuang Khilafah?

Untuk menjawabnya, tentu kita juga harus menelaah pandangan para ulama tentang dar Islam dan dar harbi; dan mana pendapat yang terkuat tentang hal ini.

Pandangan Ulama tentang Dar Harbi dan Dar Islam

Dr. Muhammad Khair Haekal dalam buku Jihad dan Perang dalam Islam menyatakan bahwa dâr al-Islâm dan dâr al-kufr adalah istilah syar’i yang dipakai untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara.

Demikian pula istilah dâr al-kufr, dâr asy-syirk, dan dâr al-harb; semuanya adalah istilah syar’i yang maknanya sama untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara yang faktanya berbeda dengan fakta dâr al-Islâm. Frasa dâr al-Islâm dan dâr al-kufr telah dituturkan di dalam Sunah dan atsar para Sahabat.

Di dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf dituturkan, ada sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Walid kepada penduduk Al-Hirah. Dalam surat itu tertulis, “Aku telah menetapkan bagi mereka (penduduk Hirah yang menjalin perjanjian zimi), yakni orang tua yang tidak mampu bekerja, atau orang yang cacat, atau orang yang dahulunya kaya lalu jatuh miskin sehingga harus ditanggung nafkahnya oleh penduduk yang lain; semuanya dibebaskan dari pembayaran jizyah dan mereka akan dicukupi nafkahnya dari harta baitulmal kaum muslim selama mereka masih bermukim di dâr al-hijrah dan dar Islam. Jika mereka berpindah ke negeri lain yang bukan dâr al-hijrah, tidak ada kewajiban bagi kaum muslim untuk mencukupi nafkah mereka.”

Ibnu Hazm mengatakan, “Semua tempat selain negeri Rasulullah saw. adalah tempat yang boleh diperangi; disebut dâr al-harb, serta tempat untuk berjihad.”

Berdasarkan riwayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa frasa dâr al-Islâm adalah istilah syar’i yang ditujukan untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara. Di sana ada perbedaan hukum dan perlakuan pada orang yang menjadi warga negara dar Islam dan dar harbi.

Fukaha juga telah membahas kedua istilah ini di dalam kitab-kitab mereka. Dengan penjelasan para fakih tersebut, kita dapat memahami syarat atau sifat yang harus dimiliki suatu negara hingga absah disebut dar Islam.

Imam Al-Kasai dalam kitab Badâi’ ash-Shanai’ mengatakan, “Tidak ada perbedaan di kalangan fukaha kami bahwa dar harbi (negeri kufur) bisa berubah menjadi dar Islam dengan tampaknya hukum-hukum Islam di sana. Mereka berbeda pendapat mengenai, ‘Kapan dar Islam bisa berubah menjadi dar harbi?’ Abu Hanifah berpendapat, ‘Dar Islam tidak akan berubah menjadi dar harbi, kecuali jika telah memenuhi tiga syarat. Pertama, telah tampak jelas diberlakukannya hukum-hukum kufur di dalamnya. Kedua, meminta perlindungan kepada dar harbi. Ketiga, kaum muslim dan zimi tidak lagi dijamin keamanannya, seperti halnya keamanan yang mereka dapat pertama kali, yakni jaminan keamanan dari kaum muslim.'”

Di dalam kamus fikihnya, Syekh Sa’di Abu Habib menjelaskan tentang dar Islam dan dar harbi sebagai berikut, “Menurut pengikut Mazhab Syafii, dar harbi adalah negeri-negeri kaum kafir (bilâd al-kuffâr) yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim. Adapun dari Islam menurut pengikut Mazhab Syafii adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum muslim, seperti Baghdad dan Bashrah; atau penduduknya masuk Islam, seperti Madinah atau Yaman; atau negeri yang ditaklukkan dengan perang, semacam Khaibar, Mesir, dan wilayah Kota Irak; atau ditaklukkan secara damai; atau wilayah yang kita miliki dan orang kafir yang hidup di dalamnya membayar jizyah.”

Dalam kitab As-Siyâsah asy-Syar’iyyah karya Syekh ‘Abd al-Wahhab Khalaf dituturkan, “Dar Islam adalah negeri yang diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan negeri itu di bawah keamanan kaum muslim, sama saja, apakah penduduknya muslim atau zimi. Adapun dar harbi adalah negeri yang tidak diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan negeri itu tidak dijamin oleh kaum muslim.”

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memerinci penjelasan di dalam kitab As-Siyâsah asy-Syar’iyyah karya Syekh ‘Abd al-Wahhab Khalaf sebagai berikut, “Penetapan suatu negeri termasuk dar Islam atau dar harbi harus memperhatikan dua perkara. Pertama, hukum yang diberlakukan di negeri itu adalah hukum Islam. Kedua keamanan di negeri itu harus dijamin oleh kaum muslim, yakni kekuasaannya. Jika suatu negeri memenuhi dua perkara ini, ia disebut dar Islam dan negeri itu telah berubah dari dar harbi menuju dar Islam. Akan tetapi, jika salah satu unsur itu lenyap, negeri itu menjadi dar harbi.”

Negeri Islam yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam adalah dar harbi. Begitu pula sebaliknya, jika negeri Islam menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi keamanannya tidak dijamin oleh kaum muslim (yakni kekuasaannya), melainkan dijamin oleh kaum kafir, maka termasuk dar harbi.

Oleh karenanya, seluruh negeri kaum muslim sekarang ini termasuk dar harbi. Alasannya, negeri-negeri itu tidak menerapkan hukum Islam. Suatu negeri juga tetap disebut dar harbi apabila di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam atas kaum muslim, tetapi kekuasaannya dipegang oleh kaum kafir. Dalam keadaan semacam ini, keamanan negeri itu di bawah keamanan kafir dan otomatis ia termasuk dar harbi.

Dr. Mohammad Khair Haekal dalam bukunya, Jihad dan Perang dalam Islam, menjelaskan bahwa dari berbagai pendapat para ulama di atas, pendapat yang paling râjih adalah yang menyatakan bahwa dar Islam adalah negeri yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Islam (diatur dengan hukum Islam) dan pada saat yang sama keamanan negeri tersebut—dalam maupun luar negeri—berada di bawah kendali kaum muslim.

Dari penjelasan semua ini dan melihat fakta sekarang, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun negara Islam atau dar Islam saat ini. Ini karena memang tidak ada satu negeri pun yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Satu kriteria saja tidak terpenuhi sesungguhnya telah menggugurkan posisinya sebagai dar Islam.

Salahkah Jika Mengatakan Indonesia Adalah Dar Harbi?

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa dar Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum Islam, serta jaminan keamanannya ditanggung dan dikendalikan sepenuhnya oleh kaum muslim tanpa memperhatikan lagi komposisi penduduk muslim dan kafirnya.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur, penjelasan dari pasal kedua Masyrû’ Dustûr li ad-Dawlah al-Islâmiyyah yang berbunyi, “Negara Islam adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanan negara tersebut berada di bawah keamanan Islam. Negara kafir adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum kufur dan keamanan negara tersebut berada di bawah keamanan bukan Islam.”

Lalu, bagaimana dengan negeri kita? Salahkah jika Indonesia dikatakan sebagai dar harbi? Mari kita lihat fakta negeri kita tercinta ini.

Indonesia, sekalipun penduduknya mayoritas muslim, bahkan dikatakan sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi negeri ini tidak menerapkan syariat Islam dan tidak bertumpu pada sistem Islam dalam penyelenggaraan negara. Dari fakta ini saja, sesungguhnya sudah menggugurkan posisi Indonesia sebagai dar Islam.

Kemudian, terkait kriteria kedua, maka hal ini lebih menguatkan lagi bahwa Indonesia tidak termasuk dar Islam karena pemerintahan dan keamanannya tidak dikendalikan oleh umat Islam secara mandiri, sekalipun kepala negaranya seorang muslim. Negeri ini masih bergantung kepada negara lain. Tampak jelas dari sisi ini bahwa negeri ini ada dalam kendali negeri lainnya.

Realitas ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia bukanlah dar Islam, melainkan dar harbi. Hanya saja, bukan berarti bahwa dar harbi tidak bisa berubah menjadi dar Islam pada kemudian hari.

Di sinilah sesungguhnya pentingnya umat Islam—di negeri ini terutama—untuk melakukan perjuangan mengembalikan negeri ini menjadi dar Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dan menyandarkan keamanan negeri ini kepada kaum muslim sepenuhnya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *