Muslimah News, NASIONAL — BBC, Rabu (1-3-2023), menurunkan kisah menyedihkan. Meriance, seorang mantan pekerja migran Indonesia yang mengaku mengalami penyiksaan kejam, lebih dari delapan tahun lalu di tangan majikannya di Malaysia.
Wajahnya menghitam karena bengkak akibat hantaman sang majikan. Namun, ia mengatakan tidak pernah memikirkan rasa sakit yang tidak terkira atas kejadian tersebut. Yang ada di benaknya, bagaimana caranya bertahan hidup. Wajah anak-anaknya menjadi penguat untuk bertahan.
Meriance memutuskan mengikuti tawaran bekerja ke Malaysia untuk membantu ekonomi keluarga yang ia sebut ‘sangat-sangat kurang’ dan ‘agar bisa kasih uang jajan ke anak-anak’.
Salah seorang polisi anggota Satgas Anti-Trafficking Kepolisian Daerah NTT menemui Meriance setelah ia kembali ke NTT pada 2015, dan tergerak untuk mengejar para perekrut . Pada 2018, para pelaku Tedy Moa dan Piter Boki dijatuhi hukuman penjara masing-masing lima dan tiga tahun atas tuduhan tindak pidana perdagangan orang.
Lemah
Menyoroti fakta di atas, aktivis muslimah Fatma Sunardi menilai perlindungan negara begitu lemah.
“Kisah Meriance adalah satu dari sekian banyak korban perdagangan orang yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ini sekaligus mengungkap betapa sindikat kejahatan perdagangan orang dengan mudah memangsa calon pekerja migran dan perlindungan negara begitu lemah hingga seorang ibu yang bekerja demi anak-anaknya harus mengalami siksaan selama delapan tahun lamanya,” tuturnya secara tertulis kepada MNews, Ahad (5-1-2023).
Menurutnya, pintu masuk kejahatan perdagangan orang di Indonesia hampir semua berkedok pekerja migran. Tawaran bekerja di luar negeri selalu menarik masyarakat yang ingin memperbaiki nasib karena kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. “Proses rekrutmen calon pekerja migran hingga penempatan di negara tujuan menjadi titik kritis disabotase oleh sindikat kejahatan perdagangan orang,” paparnya.
Realitas birokrasi yang rumit, dibukanya sektor swasta untuk menjadi pihak yang diizinkan untuk penempatan tenaga kerja, longgarnya penjagaan perbatasan negara, dan lemahnya penindakan kasus pidana perdagangan orang, kata Fatma, menjadi angin segar sindikat perdagangan orang bekerja.
“Bicara perlindungan hukum bagi pekerja migran, kita harus melihat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI),” tukasnya.
Wahyu Susilo, sebutnya, pendiri Migrant CARE, sekaligus bekerja sebagai analis kebijakan di lembaga tersebut, pada DW memberikan cacatan kritis tentang UU PPMI, salah satunya UU ini masih membuka celah dari sektor swasta untuk menjalankan bisnis penempatan pekerja migran Indonesia(PMI), bahkan diatur dalam bab tersendiri. “Kehadiran pihak swasta menjadi celah perekrutan hingga penempatan PMI rentan dimanfaatkan sindikat perdagangan orang,” ujarnya.
Tentu saja, lanjutnya, hadirnya UU PPMI belum bisa menjadi jaminan perlindungan bagi pekerja migran yang mayoritas perempuan. “Negara harus hadir untuk memperbaiki faktor pendorong banyaknya perempuan seperti Marience hingga nekat bekerja melintasi perbatasan negara dan menjadi sasaran kejahatan,” nilainya.
Evaluasi
Kemiskinan dan kemudahan akses kerja, menurut Fatma, menjadi alasan utama memilih mencari kerja di luar negeri yang beresiko. “Oleh karena itu, jika negara bersungguh-sungguh ingin menjaga kemuliaan para perempuan dan melindungi mereka dari kejahatan perdagangan orang , maka negara harus mengevaluasi kebijakan ekonominya bahkan melihat lagi politik ekonomi yang diterapkan saat ini,” tukasnya.
Tidak bisa dipungkiri, tambahnya, pilihan negara memilih ekonomi kapitalisme sebagai konsep untuk membangun ekonomi telah menjadikan negeri ini selalu dalam kondisi kemiskinan dan ketimpangan. “Bahkan, penerapan ekonomi kapitalis neoliberal dengan pilarnya pasar bebas telah menjadikan sumber daya alam dan sumber daya manusia negeri ini dikuasai aktor-aktor ekonomi besar (korporasi),” kritiknya.
Rakyat, lanjutnya, menjadi sulit untuk mengakses sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, jasa, perdagangan dan industri. “Hadirnya korporasi telah menjadi gurita raksasa yang mendominasi kegiatan ekonomi disegala bidang, menjadikan rakyat bukan menjadi pemain utama, tetapi hanya sebagai pekerja dan pasar bagi korporasi (segelintir orang),” jelasnya.
Ia menegaskan, perlindungan negara yang hakiki sebenarnya pada jaminan kebutuhan dasar setiap perempuan, orang perorang. “Mereka akan merasa aman bersama anak-anak dan keluarganya, menjalani kehidupan tanpa harus khawatir dengan persoalan nafkah hidupnya,” jelasnya.
Namun, Fatma menyayangkan, jaminan kesejahteraan itu tidak pernah dimiliki oleh konsep ekonomi kapitalis, sebaliknya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar orang perorang hanya ada dalam sistem ekonomi Islam.
“Negara sebagai institusi kekuasaan akan hadir sebagai junnah (pelindung) yang memastikan kebijakan ekonomi Islam terlaksana. Negara juga akan menghilangkan setiap potensi kejahatan dan ancaman yang bisa menimpa setiap perempuan, baik yang ada di dalam negara maupun yang ada di luar negara. Perlindungan perempuan oleh negara menjadi hal yang harus, karena perempuan dalam pandangan Islam adalah kemuliaan dan kehormatan yang harus dijaga,” pungkasnya. [MNews/IA]
