Penulis: Iin Eka Setiawati
Muslimah News, OPINI — Kebijakan ERP (electronic road pricing) atau jalan berbayar elektronik akan diterapkan di Jakarta. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya mengatasi kemacetan dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Menurutnya, sistem ERP ini sudah diterapkan di sejumlah negara, seperti Singapura, Inggris, dan Swedia. Diketahui, keberhasilannya menurunkan volume lalu lintas hanya sekitar 13%.[1]
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebutkan bahwa ERP menjadi salah satu cara untuk “memaksa” masyarakat mengurangi kendaraan pribadi dan naik angkutan umum. “Itu (ERP) sangat mungkin dan sangat bisa menjadi salah satu cara untuk kurangi kepadatan lalu lintas. Namun, bagaimana implementasinya, bagaimana skemanya, harus dipikirkan baik-baik dan sosialisasi harus cukup,” ungkapnya. (voi{dot]id, 15-2-2023).
Pernyataan Menhub dan Jubir Kemenhub ini menampakkan kesepakatan akan menerapkan ERP di Jakarta, walaupun dengan memaksa masyarakat. Padahal, masyarakat sendiri menolak kebijakan ini, antara lain para pengemudi ojek online (ojol), Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia, Fraksi PKS, dan Fraksi PSI. Para sopir ojol yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia juga menentang keras rencana pemberlakuan ERP dan meminta Raperda jalan berbayar ERP dihapus.[2][3][4][5]
Jika ERP dipaksakan untuk diterapkan, jelas akan banjir penolakan. Ketua Forum Transportasi Perkotaan MTI Budi Yulianto mengatakan bahwa rencana pemberlakuan ERP diprediksi akan mendapat banyak penolakan dari pengguna kendaraan pribadi. Itu karena mereka menganggap masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.[6]
Padahal, beberapa negara yang lebih dahulu menerapkan ERP juga tidak seluruhnya berhasil. Inggris, misalnya, selain di London, kebijakan ERP juga sempat diterapkan di kota-kota lainnya, seperti Cardiff, Birmingham, dan Liverpool. Namun, di tiga kota itu juga tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan.[7]
Bahkan, menurut Budi, Hong Kong yang merupakan kota pertama yang memperkenalkan ide ERP justru gagal mengimplementasikannya karena kurangnya dukungan masyarakat terhadap ide ini.[8]
Meski banyak penolakan dari masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melanjutkan penggodokan regulasi Raperda ERP ini di DPRD DKI Jakarta.[9] Keberatan masyarakat akan kebijakan ERP seolah angin lalu. Alih-alih membatalkan Raperda, Pemprov DKI justru lanjut menggodoknya.
Kegagalan penerapan ERP dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di negara lain pun tidak dijadikan pelajaran oleh Pemprov DKI. Lalu, untuk apa kebijakan ERP ini diterapkan kalau ditolak masyarakat dan terbukti gagal mengatasi masalah kemacetan?
Kapitalisme, Dasar Kebijakan ERP, Bukan Solusi Mengatasi Kemacetan
Kebijakan ERP berpangkal dari konsep batil kapitalisme yang memanfaatkan teknologi untuk memungut uang dari rakyat pengguna jalan umum, dilakukan oleh swasta dan difasilitasi oleh pemerintah. Kebijakan ini juga akibat penerapan konsep good governance yang menganggap bahwa pemerintahan yang baik adalah jika urusan rakyatnya diurusi oleh swasta.
Terungkap pula bahwa ERP ini merupakan proyek yang dilelangkan ke swasta yang bertujuan mencari keuntungan. Pemprov DKI pernah mewacanakan penerapan ERP di Ibu Kota, tetapi gagal karena satu peserta lelang, yakni Q-Free, mengundurkan diri pada Desember 2018. Perusahaan asal Norwegia tersebut beralasan proyek ERP di Jakarta tidak pasti.
Dalam keterangan tertulisnya, Chief Executive Officer Q-Free Håkon Volldal mengungkapkan bahwa ketidakpastian jadwal lelang, ketidakjelasan struktur pembiayaan proyek, serta potensi keuntungan proyek, menjadi pertimbangan mereka hengkang dari lelang.[10]
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail pun menyebutkan, pemasukan daerah dari ERP di Ibu Kota bisa mencapai Rp30 miliar—Rp60 miliar per hari.[11] Nyatalah bahwa hitung-hitungan keuntungan mengindikasikan bahwa kebijakan ERP hanyalah proyek mencari keuntungan, bukan menjadi solusi mencegah kemacetan.
Kebijakan yang sebelumnya diterapkan saja gagal mengatasi kemacetan. Kebijakan ganjil genap, misalnya, tidak mampu mengatasi kemacetan. Masyarakat mencari berbagai cara agar terbebas dari ganjil genap supaya mereka bisa melalui jalan tercepat untuk sampai tujuan. Ganjil genap disiasati dengan satu orang menggunakan dua mobil berpelat nomor ganjil dan genap. Dahulu diprediksi, orang yang menggunakan kendaraan ganjil sebanyak 50%, kendaraan genap 50%. Ternyata faktanya tidak demikian. Kemacetan pun tetap tidak berubah.
Selanjutnya kebijakan 3 in 1, disiasati masyarakat dengan joki. Mobil yang kurang dari tiga orang akan diisi joki agar bisa melalui jalan 3 in 1, lagi-lagi agar cepat sampai tujuan. Walhasil, kemacetan pun terus berlanjut.
Lalu jalan tol. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, jalan berbayar yang telah lama dipropagandakan sebagai solusi mengatasi kemacetan ini, nyatanya bukan pula solusi kemacetan, melainkan justru menambah kemacetan. Contohnya, Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) yang ia nilai malah membuat macet koridor TB Simatupang-Antasari-Fatmawati selama tiga hari terakhir.
“Itu adalah bukti bahwa jalan tol bukan merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemacetan,” kata Agus. Tol Jagorawi juga membuat kemacetan di kawasan Sentul, Cibubur, Ciawi, dan sebagainya. Sama halnya dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) maupun Tol Dalam Kota yang membuat macet jalan arteri di sekitarnya.[12]
Sekarang hendak menerapkan kebijakan ERP. Berbayar berarti akan menambah beban masyarakat, sedangkan masyarakat tidak mau hidupnya terbebani pembayaran yang seharusnya tidak mereka tanggung. Oleh karenanya, masyarakat akan memilih jalan alternatif untuk menghindari ruas jalan berbayar.
Diprediksi, kemacetan akan berpindah ke gang-gang dan jalan alternatif. Bahkan, bisa saja orang-orang akan menyiasati alat yang digunakan sehingga bisa melalui jalan berbayar yang lebih singkat. Walhasil, kemacetan masih tidak berubah.
Jelaslah bahwa sampai kapan pun, ERP tidak bisa menjadi solusi kemacetan. Oleh karenanya, harus ada solusi agar masyarakat mendapatkan jaminan transportasi yang nyaman, bebas macet, dan tanpa beban biaya apa pun.
Kebijakan ERP, Indikator Kelalaian Negara
Jika kita dalami, kebijakan ERP merupakan kelalaian negara pada beberapa hal, antara lain pertama, tata kelola transportasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, malah diserahkan kepada swasta. Terbukti, pengelolaan jalan ERP sebagai infrastruktur transportasi umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat, malah dilelang ke swasta. Jalan umum yang seharusnya bebas biaya, justru akan dipungut biaya alias berbayar yang akan menambah beban masyarakat.
Kedua, rencana tata ruang wilayah (RTRW) perkotaan, menjadi prioritas pembangunan karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Adapun daerah yang tidak memiliki nilai ekonomi, bukanlah prioritas pembangunan. ERP sendiri dianggap memiliki nilai ekonomi yang dapat memutar roda perekonomian bagi korporasi, bukan untuk rakyat.
Ketiga, pemanfaatan teknologi elektronik oleh korporasi ditujukan untuk meraup keuntungan materi dari masyarakat pengguna jalan berbayar ERP, bukan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.
Keempat, transportasi publik yang memadai seharusnya disediakan negara sesuai kebutuhan masyarakat. Rencana tata ruang wilayah yang matang dapat mengurangi kebutuhan akan transportasi. Masyarakat tidak perlu pergi jauh ketika bekerja, belajar, dan melakukan berbagai aktivitasnya, ataupun memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga tidak memerlukan banyak perjalanan menggunakan transportasi. Oleh karenanya, ERP ini pun tidak perlu ada. Dengan demikian, kelalaian negara ini harus segera diakhiri agar negara serius mengurusi rakyatnya.
Khilafah Solusi Masalah Kemacetan
Khilafah sebagai penerap syariat Islam yang sempurna, akan mengatur masalah tata kelola transportasi publik. Dalam Islam, tata kelola transportasi publik merupakan tanggung jawab yang dibebankan Allah Swt. kepada khalifah (kepala negara).
Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan alasan apa pun, khalifah tidak dibenarkan menyerahkan tanggung jawab tata kelola transportasi publik kepada swasta atau korporasi, termasuk pengelolaan infrastruktur jalan umum.
Syekh Abdul Qadim Zallum dalam Sistem Keuangan Negara Khilafah menyebutkan bahwa jalan umum—dipandang dari sisi kepemilikan—adalah termasuk infrastruktur milik umum.[13]. Sifat jalan umum adalah milik umum sehingga siapa pun boleh melintasinya tanpa dipungut biaya, alias gratis.
Tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah untuk kemaslahatan masyarakat umum, bukan untuk swasta atau korporasi. Jalan umum tidak boleh dikelola swasta atau korporasi yang bertujuan mencari keuntungan dengan cara memungut biaya bagi yang melintasinya meski dengan alasan mengurangi kemacetan. Sebagaimana ERP yang menjadikan jalan umum menjadi berbayar bagi siapa saja yang melintasinya sehingga orang yang tidak mampu membayar, tidak boleh melintas di kawasan ERP. Hal semacam ini tidak boleh ada dalam Khilafah.
Adapun untuk mengatasi kebutuhan transportasi, Khilafah akan melakukan rencana tata ruang wilayah yang baik sebelum membangun sebuah kota. Contohnya, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Di sana dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah pun tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar dan semua memiliki kualitas yang standar. Oleh karenanya, tidak akan ada masalah kemacetan di perjalanan.
Khilafah akan membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi mutakhir. Teknologi yang ada termasuk navigasi, telekomunikasi, fisik jalan, hingga alat transportasi itu sendiri. Khilafah pun akan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai bentuk pelayanan kepada publik, bukan untuk meraup keuntungan materi dari masyarakat pengguna jalan. Walhasil, jalan berbayar seperti ERP tidak perlu ada.
Khilafah akan menyediakan sarana transportasi publik yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat, yang aman, nyaman, selamat, dan murah, bahkan gratis. Juga memperbanyak transportasi umum sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Tata ruang wilayah yang baik bisa meminimalkan kebutuhan transportasi sehingga masalah kemacetan akan nihil.
Pada dasarnya, masyarakat ingin jalan yang mudah dan cepat untuk mencapai tujuannya agar segala aktivitas mereka dapat terlaksana baik tanpa terbebani berbagai pembayaran yang memberatkan. Hal ini tidak mungkin terjadi di dalam sistem kapitalisme yang hanya berorientasi mencari keuntungan materi semata, bukan memberi kemudahan, apalagi semata melayani masyarakat.
Oleh karenanya, negara harus segera beralih dari sistem kehidupan kapitalistik yang selalu membuat kesusahan ini ke sistem yang memberikan kemudahan dan kesejahteraan, yaitu sistem kehidupan Islam (Khilafah). Allah Swt. berfirman dalam QS Ar-Ra’d [13]: 11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” [MNews/Gz]
[1] https://www.finansialku.com/bersiap-erp-jakarta-bakal-berlaku-tiap-hari-cek-daftar-ruasnya/
[2] https://www.motorplus-online.com/read/253668255/ratusan-driver-ojek-online-demo-tolak-penerapan-jalan-berbayar-erp-di-jakarta
[3] https://katadata.co.id/yuliawati/berita/63ca58a96a74d/buruh-tolak-kebijakan-erp-jalan-berbayar-potensi-gerus-pendapatan
[4] https://metro.tempo.co/read/1681786/pks-dan-psi-lagi-kompak-tolak-jalan-berbayar-erp-di-jakarta
[5] https://www.liputan6.com/bisnis/read/5204987/ojek-online-ngotot-minta-raperda-jalan-berbayar-erp-dihapus
[6] https://ekonomi.bisnis.com/read/20230213/98/1627538/ini-alasan-rencana-jalan-berbayar-erp-banjir-penolakan
[7] https://money.kompas.com/read/2023/02/15/054311226/banyak-kota-di-dunia-gagal-terapkan-erp-bagaimana-dengan-jakarta
[8] https://oto.detik.com/berita/d-6566007/erp-terbukti-gagal-di-banyak-kota-kok-masih-mau-diterapkan-di-jakarta
[9] https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/13/16502971/pemprov-dki-batal-tarik-raperda-erp-selanjutnya-hanya-akan-komunikasi?page=all
[10] https://metro.tempo.co/read/1684098/lelang-jalan-berbayar-erp-jakarta-pernah-gagal-ketua-dtkj-ungkap-penyebabnya
[11] https://www.republika.co.id/berita/rol2hg484/pemasukan-pemprov-dari-jalan-berbayar-bisa-sampai-rp-60-miliar-per-hari
[12] https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/14/053000021/jalan-tol-terbukti-bukan-solusi-mengatasi-kemacetan?page=all
[13] Zallum, Abdul Qadim. Al-Amwal fii Dawlah al-Khilafah. 2004. Daru al-Ummah. Beyrut.
