Muslimah News, NASIONAL — Sejumlah pengamat politik memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilihan presiden yang akan datang. Namun, Partai Ummat menyatakan pilihannya menggunakan identitas keagamaan dalam Pemilu 2024 karena dunia politik tidak dapat dipisahkan dari agama.
Pengamat politik Yunarto Wijaya, dikutip dari BBC (21-2-2023), menilai politik identitas yang sifatnya mengapitalisasi perbedaan di tengah masyarakat untuk kepentingan politik, berpotensi membahayakan pemilu. “Apa pun penggunaan-penggunaan simbol identitas menurut saya itu akan menurunkan kualitas dari pemilu dan berpotensi memecah belah,” ujarnya.
Sebaliknya, pengamat politik Rocky Gerung di hadapan kader Partai Ummat di Asrama Haji, Rabu (15-2-2023) mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah terobosan karena sangat berbeda dengan sejumlah partai lainnya di Indonesia.
Jangan Sekadar Jargon
Aktivis muslimah Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. turut memberikan pandangannya. Ia menyatakan, politik identitas jangan sekadar jargon. “Mengusung politik identitas, harusnya bukan sekadar jargon. Namun, harusnya lebih tampak dalam visi apa yang hendak diwujudkan oleh partai dan misi apa yang akan diembannya,” ucapnya kepada MNews, Rabu (22-2-2023).
Ia mempertanyakan, apa yang sebenarnya salah dengan politik identitas? “Mungkin pertanyaan ini makin menggelitik tanya sebagian masyarakat seiring dengan dimasifkannya narasi bahaya politik identitas jelang tahun politik 2024. Bahayanya di sebelah mana?” tanyanya retoris.
Jika ditilik dari konteks ilmu antropologi, jelasnya, sesungguhnya setiap manusia tumbuh dalam identitas.
“Oleh karenanya, jika seseorang berkumpul, berkelompok dengan orang yang sejenis, sevisi, seiman, adalah wajar. Ada pepatah orang bijak yang mengatakan, “Burung yang sama bulunya, berkumpul di dahan yang sama”. Maksudnya, manusia cenderung berkumpul, berkawan, dan merasa sama dengan mereka yang dianggap sama, sederajat, sepaham, dan sebagainya,” tuturnya.
Hal ini, menurutnya, selaras dengan arti politik secara umum yang dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan oleh kumpulan individu untuk membuat keputusan atau berbagai relasi sosial yang di dalamnya terdapat wewenang dan kekuasaan.
“Dari dua definisi tersebut jika digabungkan, bisa dipahami bahwa berpolitik bukanlah sesuatu yang netral. Ada individu yang sevisi dan semisi yang menggerakkan hal dalam bernegara dan berkuasa untuk mengatur urusan dan relasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hari ini pun jika mau jujur, ungkap Retno, kumpulan para pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama.
“Mereka juga membawa identitas. Menggerakkan roda pemerintahan dengan sistem demokrasi kapitalisme. Menganut trias politika yang membagi kekuasaan dalam ekskutif, legislatif, dan yudikatif,” ucapnya.
Jika ada yang tidak setuju dengan visi, misi, serta pola berpolitik ala mereka, imbuhnya, pastilah akan didepak.
“Semisal, membawa visi membangun peradaban Islam dan menjalankan politik sesuai Kitabullah dan Sunah Rasul pastilah akan diberangus. Ini karena hakikatnya, bahaya politik identitas yang tengah mereka gaungkan adalah demi menjaga tegaknya peradaban kapitalisme,” bebernya.
Retno mengatakan, jika hari ini ada partai yang berani melawan narasi bahaya politik identitas yang digaungkan oleh rezim, patut diacungi jempol.
“Namun, keberanian tersebut akan sangat disayangkan jika hanya berhenti sekadar sebagai strategi untuk kemenangan Pemilu 2024 nanti. Ini akan menjadi pembenar akan tuduhan KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak yang mengkhawatirkan munculnya gesekan di akar rumput dengan diusungnya politik identitas dalam kampanye pemilu,” cetusnya.
Harus Diwujudkan
Oleh karenanya, Retno menerangkan, harus diwujudkan dalam ide dan metode (fikrah dan thariqah) yang diemban oleh partai.
“Dua hal mendasar inilah yang menurut Syekh Taqiyudin an-Nabhani dalam Kitab Takatul Hizby, harusnya menjadi perhatian agar tidak mengantarkan parpol-parpol Islam pada kegagalan,” urainya.
Harus disadari pula, tambahnya, parpol Islam sejati bukanlah yang hadir saat jelang perhelatan pemilu semata. “Namun, ia lahir semata memenuhi seruan Allah dalam QS Ali Imran ayat 104,
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
‘Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.’,” kutipnya mendasarkan argumennya.
Retno menekankan, dengan kesadaran penuh akan seruan Allah tersebut, menjadikan parpol Islam mendedikasikan dirinya berkhidmat pada umat.
“Menjadi pelayan umat, membimbing mereka dengan pemikiran yang sahih guna memahamkan pengaturan yang sahih bagi kehidupan mereka, serta terbukanya mata dan hati mereka akan pengaturan urusan mereka yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Itulah yang akan mendorong mereka untuk mengoreksi penguasa yang melakukan pengabaian penerapan aturan Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” paparnya menegaskan.
Ia menyampaikan, partai yang sahih akan menyasar umat di seluruh kalangan. “Tidak hanya menyasar ceruk-ceruk masyarakat yang mudah guna sekadar mendulang suara,” kritiknya.
Sebaliknya, ia mengingatkan, seluruh umat layak untuk didakwahi. “Seluruh umat butuh dibukakan mata dan hati mereka akan kemuliaan Islam agar mereka mempunyai harapan karena ia yakin hanya dengan Islamlah jalan satu-satunya mengembalikan umat ini menjadi mulia di sisi Rabb-Nya. Partai Islam yang sahih tidak takut pada para pencela, pun tidak peduli kalau terdepak dari perhelatan kotor pemilu demokrasi,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
