Muslimah News, NASIONAL — Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) terbanyak. Peringkat Kedua, Jabar dan disusul DKI. Demikian rilis laporan tahun yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace pada Selasa (31-1-2023).
Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Setara Institute Syera Anggreini Buntara mendasarkan terjadinya pelanggaran KBB atas empat kriteria. Pertama, tren terus naiknya gangguan tempat beribadah. Kedua jumlah kasus penolakan ceramah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ketiga, jumlah kasus penodaan agama. Keempat, mengenai provinsi yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling banyak.
Standar HAM
Empat kriteria sebagai pengukur bentuk intoleransi yang digunakan Setara Institute dinilai aktivis muslimah Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. tidak bisa dilepaskan dari standar HAM.
”Empat kriteria sebagai pengukur intoleransi yang digunakan Setara Institute tidak bisa dilepaskan dari standar HAM yang mereka anut selama ini,” tuturnya secara tertulis kepada MNews Kamis (9-2-2023).
Selama ini, lanjutnya, HAM dinarasikan sebagai ide yang agung. “Ide yang mengandung nilai penghargaan atas hak-hak dasar kemanusiaan yang dibawa sejak lahir sehingga seseorang tidak boleh dibedakan atas dasar seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran, orientasi seksual, dan yang lainnya,” ujarnya.
Ia menerangkan, HAM tidak mengenal halal dan haram karena ide ini lahir dari rahim sekularisme yang meminggirkan peran Allah dalam kehidupan. “Meniscayakan manusia untuk hidup bebas merdeka, baik dalam berkeyakinan maupun berperilaku. Tidak mengenal syariat Allah, tidak mengenal dosa dan pahala,” kritiknya.
Oleh karenanya, ucap Retno, tidak heran jika Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang dan sesat dalam pandangan Islam, justru dibela atas nama HAM. “Sebagai tindak lanjutnya, wilayah propinsi atau daerah yang berupaya membubarkan atau menghentikan penyebaran ajaran Ahmadiyah tersebut, dianggap melakukan pelanggaran HAM,” ulasnya.
Walhasil, imbuhnya, di saat HAM dijadikan panglima dalam menilai benar dan salah, benturan di akar rumput tidak terelakkan. “Antara hak dan batil pun disejajarkan,” simpulnya.
Dialog Antarumat Beragama
Retno menilai, tatkala benturan terjadi, solusi yang selalu diajukan adalah dengan membuka ruang dialog antarumat beragama agar terwujud toleransi beragama. “Dalam praktiknya, dialog antarumat beragama dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya dialog teologis, dialog kehidupan, dialog perbuatan, dan dialog pengalaman keagamaan,” bebernya.
Dengan bentuk-bentuk dialog yang dilakukan selama ini, tambahnya, jelas-jelas menunjukkan adanya kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dari masalah teologis hingga pengaturan kehidupan. “Menuntut satu dengan yang lain menghormati dan menyetujui perkara teologis hingga pengaturan kehidupan agama dan keyakinan yang lain. Ini sejalan dengan paham pluralisme dan sinkretisme yang mendudukkan semua agama sama, semua agama benar,” urainya.
Paham ini, sambung Retno, tentu bertentangan dengan Islam. “Islam agama yang sempurna, mengatur masalah akhirat, juga kehidupan. Mengatur urusan kamar mandi hingga urusan negara,” ucapnya.
Dengan menyetarakan Islam dengan agama yang lain, paparnya, ditengarai ada upaya membonsai ajaran Islam. “Islam dikerdilkan, diposisikan sebatas mengurus ibadah ritual dan keakhiratan. Abai terhadap pengaturan urusan kehidupan sebagaimana agama lainnya,” bebernya.
Dengan diterimanya ide pluralisme dan sinkritisme ini, tegas Retno, akan membawa konsekuensi ada banyak sekian hukum Islam yang disingkirkan dari kehidupan.
“Ada sekian banyak persoalan yang tidak dihukumi dengan hukum Islam. Generasi Islam tidak akan mengenal lagi ajaran Islam yang utuh, minim dalam ruang pendidikan. Parahnya lagi, generasi Islam akan kehilangan jati dirinya,” sesalnya.
Bukan Konflik Agama
Retno mengatakan, jika mau jujur dalam melihat fakta, sesungguhnya yang menjadi konflik di tengah masyarakat bukanlah konflik antar agama. “Konflik-konflik yang terjadi hari ini, baik dalam skala internasional, nasional, hingga pelosok daerah lebih karena dipicu oleh kebijakan kapitalisme global yang menguasai dunia. Hasil survey Setara Institute justru mengalihkan perhatian umat akan hal ini,” tegasnya.
Kapitalisme, sambungnya, membangun peradaban yang hanya menitikberatkan pada capaian materi dan mengabaikan pembangunan manusia. “Kalaupun manusia “tampak” dibangun, tetapi pada ujungnya juga demi pencapaian materi (pertumbuhan ekonomi),” ungkapnya.
Walhasil, ia memandang, manusia yang lahir dari rahim kapitalisme adalah manusia-manusia dengan kualitas rendah. “Manusia dengan “sumbu pendek”, mudah tersulut emosi dan kehilangan akal sehat, serta nalar pikir yang rendah. Manusia yang bervisi dunia semata, rakus dan abai terhadap sesama demi meraih harta. Akibatnya, tidak jarang terjadi konflik antara si miskin dan si kaya. Atau diantara centeng-centeng orang kaya. Bahkan tidak jarang konflik terjadi antara rakyat dan penguasa yang melindungi para pengusaha,” urainya.
Kalaupun tampak muncul konflik agama, nilai Retno, sejatinya itu merupakan konflik yang sengaja diciptakan oleh sistem kapitalisme.
“Kapitalisme bukan hanya menumbuhsuburkan ajaran sesat, tetapi juga menciptakan politik belah bambu dengan memetakan umat Islam menjadi Islam radikal/fundamental, Islam tradisional, Islam liberal dan Islam modern. Pada kelompok-kelompok tersebut mereka terapkan ‘politik stick and carrot’, satu didanai dan satu diberangus,” bebernya.
Belajar dari Islam
Retno menuturkan, intoleransi tidak dikenal dalam Islam. “Sebaliknya jika ingin mengenal toleransi, belajarlah dari Islam. Baik secara nas maupun praktek bernegara, Islam telah membuktikannya,” ujarnya.
Ia mengutip dari T.W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam yang menulis, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan kepada mereka. Perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen,” ungkapnya.
Meski demikian, Retno mengingatkan, toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah membiarkan orang kafir melaksanakan agamanya dan tidak mengganggunya.
“Bukan membenarkan ajaran mereka atau bahkan ikut larut dalam menyiapkan atau ikut dalam peribadatan mereka. Jika demikian, maka itulah yang disebut toleransi ‘kebablasan’, yang digaungkan dalam ide sesat sinkritisme dan pluralisme,” pungkasnya. [MNews/IA]
