Penulis: Ahmad Mahmud
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Hal yang telah kami sebutkan sebelumnya tidak kami ungkapkan kecuali mengutip dalil-dalil mereka yang membolehkan bergabung dengan sistem pemerintahan kufur, sekaligus dipaparkan argumentasi penolakan terhadap dalil-dalil tersebut. Kami juga memaparkan bahwa dalil-dalil itu tidak bisa dijadikan hujah dalam perkara yang sedang dibahas. Kita akan membahas pendapat Islam yang qath’i yang tidak menerima ijtihad dalam topik ini.
Syariat dengan akidahnya ditegakkan di atas landasan iman kepada Allah yang Esa, dan wajib mengesakannya di dalam ibadah. Ucapan “lâilâha” berarti menafikan ketuhanan, ibadah, dan tasyri’ kepada selain Allah. Kemudian ucapan (illa Allah) berarti itsbat (penetapan) semua itu hanya untuk Allah. Dialah Tuhan yang layak untuk diibadahi dan layak untuk membuat hukum.
Ini mengharuskan juga beribadah dan tunduk kepada-Nya, serta mengetahui syariat-Nya melalui Rasulullah saw.. Inilah yang dikandung oleh bagian kedua dari ucapan syahadat, yaitu perkataan (Muhammad Rasulullah). Artinya, wajib menjadikan Rasulullah saw. sebagai satu-satunya figur yang diikuti dan diteladan dalam perkara tasyri’.
Usul fikih telah membatasi sumber wahyu agar tasyri’ tidak diambil selain dari wahyu. Usul fikih juga membatasi kaidah-kaidah istinbat agar tidak ada unsur yang masuk ke dalam syarak, berupa sesuatu yang bukan syarak. Oleh karena itu, pembahasan pertama di dalam usul fikih adalah bahwa Hakim (pembuat hukum) adalah Allah Swt., dan bahwa hukum itu hak Allah saja. Tidak ada hukum kecuali syarak telah menjelaskannya.
Kemudian datang fikih yang merupakan terjemahan praktis untuk beribadah kepada Allah semata dan tunduk kepada-Nya. Tidak menerima tasyri’ selain-Nya, dan hanya berhukum kepada syariat-Nya semata. Bergabung dengan sistem pemerintahan yang kufur berarti mengajak untuk menerima undang-undang buatan manusia di samping hukum Ilahi; menerima musyarri’ selain Allah, sejajar dengan Allah; menerima berbilangnya sumber tasyri’. Lalu, di mana ke-Esa-an Yang Disembah, yang menuntut keesaan dalam peribadatan, baik lahir maupun batin? Tidak dibolehkannya mensyarikatkan Allah mengharuskan pula tidak boleh turut serta di dalam penetapan hukum-Nya.
Dari pembahasan ini, tampak bahwa syarak secara keseluruhan mengarahkan tidak bolehnya bergabung dalam sistem pemerintahan yang menerapkan aturan jahiliah.
Sirah dakwah Rasulullah saw. menunjukkan tidak disisakannya satu keraguan pun terhadap fundamental pemikiran dan menjauhkannya dari realitas yang mungkin bisa memengaruhinya. Bahkan, berusaha untuk mewarnai realitas dan memunculkan perubahan.
Dakwah Rasulullah saw. tidak memedulikan fakta-fakta syirik yang ada di tengah-tengah orang kafir Makkah, tidak memperhatikan lagi adat kebiasaan mereka, tidak memperhitungkan apakah manusia akan menerima atau menolak dakwahnya, dan tidak bermanis muka kepada penguasa. Padahal, kondisi Rasulullah saw. dan kondisi dakwah di Kota Makkah ketika itu sangat keras.
Rasulullah saw. menyerukan lâ ilaâha illa Allah yang merupakan inti Islam secara keseluruhan dan penolakan secara total terhadap selain Islam, baik akidah maupun syariat. Berdasar asas ini pula Abu Jahal bersama tokoh-tokoh Makkah lainnya melakukan penolakan.
Dengan bertumpu kepada asas ini, Rasulullah saw. menjalankan dakwah kepada umat manusia seluruhnya, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, hamba sahaya ataupun orang merdeka, kaya maupun miskin, orang Arab atau selain Arab, penyembah berhala ataupun ahli kitab. Rasulullah saw. menghadapi mereka dan berjuang untuk menyampaikannya.
Beliau memulai dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Mereka membalasnya dengan permusuhan. Kemudian mereka menawarkan kompromi, dan meminta beliau agar tidak mengganggu mereka. Jika hal ini diterima, mereka juga tidak akan mengganggu beliau. Mereka menginginkan andai saja Rasulullah saw. bermanis muka kepada mereka, maka mereka akan melakukan hal yang sama.
Kenyataannya, Rasulullah saw. tidak menuruti keinginan mereka dan memilih bersikap sabar terhadap penolakan mereka terhadap dakwahnya, dan gangguan mereka terhadap sahabat-sahabatnya maupun orang-orang mukmin lain yang beriman terhadapnya.
Kesabaran merupakan bukti kebenaran dakwah dan ucapannya. Beliau saw. juga menolak (dengan tegas) syarat yang diajukan Bani Sha’sha’ah tatkala beliau mendatangi mereka untuk mendapatkan pertolongan mereka terhadap agamanya saat dakwah beliau dalam kondisi kritis. Tidak seorang pun yang menolong.
Mereka bersedia untuk menolong beliau, tetapi dengan mengajukan persyaratan, (yaitu) jika beliau wafat, maka kekuasaan harus diserahkan kepada mereka. Saat itu beliau tidak mengatakan adanya celah (peluang) terbuka yang dapat dimanfaatkan, setelah setiap jalan yang ada di hadapan beliau tertutup rapat. Beliau malah mengatakan kepada mereka dan kepada kita juga untuk mengajarkan, memberi petunjuk, dan mengajak, “Perkara (kekuasaan) itu adalah urusan Allah. Dialah yang memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki.”
Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa yang memiliki hak untuk menetapkan hal itu hanya Allah semata. Dia memberikannya kepada orang yang dikehendaki-Nya. Tidak ada seorang pun yang boleh berserikat dengan-Nya dalam perkara ini. Jadi, hanya Allah saja yang berhak menyerahkannya kepada orang yang Dia kehendaki. Manusia dalam hal ini tidak memiliki hak sedikit pun.
Dakwah Rasulullah saw. berjalan hanya bersandar kepada pemikiran dan taufik Allah Swt.. Bahkan, dakwah beliau juga sampai pada tercapainya tujuan dengan berdirinya Darul Islam di Kota Madinah setelah Allah Swt. membuka hati dan akal orang-orang yang menolong dan mendukung beliau. Ini merupakan taufik dari Allah Swt. yang akan diperoleh juga oleh orang-orang yang bertawakal kepada-Nya, meminta pertolongan-Nya, memelihara kejernihan pemikiran dan kecemerlangan pemahaman, istikamah dalam perjalanan (dakwahnya), dan menjaga kebenaran tingkah lakunya.
Di akhir pembahasan masalah tentang (larangan) bergabung dengan sistem pemerintahan yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka kami ingin memaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan dilewatinya jalan ini; dan menolak setiap alasan atau takwil karena ayat-ayat tersebut qath’i dilalah (penunjukannya bersifat pasti). [MNews/Rgl]
Bersambung ke Bagian 3/3
Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam
