Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam Perppu Ciptaker, Ketika Kepentingan Kapitalis Menggusur Kepentingan Agama

Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam Perppu Ciptaker, Ketika Kepentingan Kapitalis Menggusur Kepentingan Agama

Penulis: Arini Retnaningsih

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Akhir 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker. Dalam Perppu tersebut diatur mengenai sertifikasi produk halal, termasuk untuk usaha kecil dan mikro. Ketentuan tersebut merevisi UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Bagi pelaku usaha, boleh jadi keluarnya Perppu Ciptaker ini merupakan angin segar untuk mendapatkan sertifikat halal dengan mudah dan cepat. Masalahnya, apakah hak konsumen, terutama umat Islam, untuk mendapatkan kepastian halal suatu produk juga lebih terjamin?

Perubahan Aturan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Terdapat sejumlah substansi Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan mendasar terkait jaminan produk halal.

Pertama, penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Apabila batas waktu penetapan kehalalan produk telah terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk di bawah Kemenag berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Kedua, sertifikasi halal UMK dengan self declare. Permohonan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil bisa melalui self declare (pernyataan halal) oleh UMK tersebut, dan selanjutnya dilakukan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.

Ketiga, keberadaan Komite Fatwa Produk Halal. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menag yang terdiri dari para ulama dan akademisi.

Keempat, masa berlaku sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halal.

Kelima, pendampingan proses produksi halal. Pendampingan ini diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. (Sumber: Situs Kemenag, 29-1-2023).

Inilah beberapa ketentuan yang mengalami perubahan secara signifikan. Namun, benarkah perubahan ini dalam rangka memenuhi hak umat mendapat jaminan halal?

Jaminan Halal Bukan Sekadar Sertifikat

Ketentuan baru dalam Perppu Ciptaker ini mendapat tanggapan dari Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati. Ia menyatakan banyak hal yang cukup rigid dalam ketentuan fatwa yang harus diperhatikan ketika proses penetapan fatwa halal suatu produk.

Sukarnya ketentuan fatwa tersebut, menurut Muti, dikarenakan tidak hanya memperhatikan bahan baku produk, tetapi juga proses pembuatan, kemasan yang digunakan, hingga bentuk nama yang dipakai oleh pelaku usaha.

“Meskipun produk yang diajukan kompleks, secara umum proses yang dilakukan sama. Maka, jangan sampai hanya mempertimbangkan sisi skala usaha dan standarnya menjadi diturunkan,” katanya.

Muti juga menyoroti tentang proses self declare. Menurutnya, perluasan kehalalan produk UMK yang dilakukan melalui proses self declare cukup berisiko karena penetapan kehalalan produk harus dilakukan oleh pihak berpengalaman dalam bidang tersebut, sedangkan pelaku UMK belum tentu memilikinya.

Tidak hanya itu, tercantumnya istilah “sertifikasi halal seumur hidup” menurut Muti perlu jadi perhatian bersama. Dengan adanya aturan tersebut, proses perpanjangan sertifikasi halal menjadi tidak penting. Padahal, di proses inilah sistem pengawasan dan pembinaan berlangsung.

“Aturan ini meniscayakan, selama pelaku usaha itu bisa menyatakan bahwa tidak ada perubahan dari bahan yang digunakan, maka secara otomatis sertifikat dapat diperpanjang dari empat tahun itu. Perlu dicatat, dari sistem mana pun, sertifikasi tidak ada yang seumur hidup, apa pun lagi tentang sertifikasi halal,” imbuhnya (mui[dot]or[dot]id, 12-1-2023).

Kepentingan Kapitalis di Balik Proses Sertifikasi Halal

Mencermati isi Perppu Ciptaker terkait sertifikasi halal, memang jelas tampak bahwa target pembuatan aturan ini adalah menciptakan sistem yang serba cepat dan mudah. Betul bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Mudahkanlah dan janganlah mempersulit. …” (HR Bukhari). Namun, hadis ini terkait teknis, bukan substansi. Hal yang ditetapkan wajib, tidak dapat berubah hukumnya hanya demi kemudahan.

Dalam proses penetapan halal suatu produk, apalagi produk makanan kekinian yang menggunakan bahan-bahan impor dan berbagai bahan tambahan pangan, banyak titik kritis yang perlu dicek. Apabila menggunakan bahan impor, bahan tersebut juga harus ditelusuri dan diperiksa kehalalannya. Proses ini boleh jadi memakan waktu dan tidak bisa dibatasi sekian hari sebagaimana yang diatur. Apalagi jika proses ini tidak selesai tepat waktu, BPJPH bisa mengeluarkan sertifikat halal. Tentu hal ini akan menghilangkan esensi dari jaminan halal yang menjadi tujuan sertifikasi dan memunculkan keraguan pada konsumen muslim.

Percepatan proses sertifikasi halal sendiri merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempercepat perputaran ekonomi nasional. Pembentukan Perppu Ciptaker yang diteken Presiden Jokowi pada 30-12-2022 disebut karena adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan antisipasi dalam menghadapi kondisi global, prediksi resesi 2023, inflasi, dan ancaman stagflasi.

Namun, apabila kita amati lagi, kepentingan memudahkan sertifikasi halal bagi UMKM tidaklah sesederhana dalih-dalih yang disusun pemerintah. Ada kepentingan lain yang dianggap lebih besar, yaitu kepentingan para kapitalis. Bagaimana bisa?

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dianggap merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Data dari BKPM menyebutkan UMKM berkontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara Rp8.500 triliun pada 2020.

Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada 2020. UMKM juga menyerap kredit terbesar pada 2018, yakni sebesar kurang lebih Rp1 triliun. (bkpm[dot]go[dot]id).

Dalam kaitannya dengan industri besar, UMKM juga berperan strategis dalam rantai produksi global. Di sini UMKM bertindak sebagai pemasok lapisan satu, dua, dst. bagi perusahaan besar multinasional. Perusahaan besar ini menjadi inti dari klaster industri yang terbentuk. Ialah yang memproduksi produk akhir dan memasarkannya, baik di dalam negeri maupun mengekspornya karena modalnya yang besar memungkinkan hal tersebut.

Dari sini kita bisa melihat betapa UMKM berkontribusi bagi perusahaan multinasional, tetapi yang menikmati keuntungan besar adalah perusahaan. Oleh karenanya, upaya memfasilitasi UMKM dan mempermudah berbagai prosedur tidak lain adalah upaya untuk menjamin kehidupan bagi perusahaan besar.

Yang juga memprihatinkan adalah ketika kepentingan agama—yakni hak umat untuk mendapatkan jaminan kepastian halal, bukan semata formalisasi simbol halal—diabaikan sekadar untuk mengejar kepentingan ekonomi. Hal seperti ini hanya kita dapati dalam sistem kapitalisme.

Jaminan Halal dalam Islam dan Praktiknya

Islam telah menggariskan bahwa masalah halal dan haram merupakan perkara syariat yang mendasar. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah: 168, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Urusan umat, seperti kepastian halal pada produk-produk yang beredar, adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama. Rasulullah saw. bersabda terkait tanggung jawab pemimpin negara, “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khaththab ra. melakukan berbagai langkah agar umat terlindungi dari berbagai praktik haram dan curang. Oleh karenanya, untuk mengontrol pasar, beliau ra. mengangkat kadi khusus yang disebut qadhi hisbah. 

Juga diriwayatkan oleh Laits bin Abi Sulaim bahwa Khalifah Umar ra. pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari nonmuslim. (Al-Amwal, Abu Ubaid hlm. 265). Ini dalam rangka melindungi umat dari mengonsumsi dan memperjualbelikan zat yang haram.

Tindakan negara semacam ini adalah dalam rangka memastikan umat hanya mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Tidak ada tendensi lain. Jadi, ketika negara harus merugi dalam menjalankan tanggung jawabnya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebagaimana Umar, ia mengambil risiko berkurangnya penerimaan negara dari jizyah karena harus membayar harga babi yang dibunuh. Namun, penerimaan syariat Islam ini niscaya akan dibalas dengan keberkahan dari Allah Taala.

Alla Swt. berfirman dalam QS Al-A’raf: 96, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Hanya saja, negara yang akan mampu mengemban amanah ini hanyalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam. Bukan negara kapitalis sekuler yang mencari keuntungan dan membisniskan kepentingan warganya, bahkan agama. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Ketentuan Jaminan Produk Halal dalam Perppu Ciptaker, Ketika Kepentingan Kapitalis Menggusur Kepentingan Agama”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *