Muslimah News, NASIONAL — Dilansir dari BBC (2-2-2023) pemerintah menggunakan minyak goreng kemasan dengan merek Minyakita untuk menekan kenaikan harga minyak goreng pada 2022 lalu. Namun, belum genap setahun minyak goreng itu diluncurkan, para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan kalaupun ada, harganya relatif mahal.
Minyakita adalah minyak goreng kemasan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000, sama dengan HET minyak goreng curah. Kementerian Perdagangan meluncurkan Minyakita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu penyebab kelangkaan Minyakita adalah realisasi suplai pasokan dalam negeri yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor atau domestic market obligation (DMO) turun sejak November lalu.
Namun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengungkap hal berbeda. Kata dia, ada perubahan regulasi yang menyebabkan produsen mengalihkan produksi Minyakita ke minyak curah.
Adapun ahli ekonomi dari lembaga riset Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, beranggapan ketika “minat pihak swasta berkurang” untuk memproduksi Minyakita, negara harus mengambil peran lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Program biodiesel B35, yang membuat penggunaan CPO—bahan baku minyak goreng—meningkat dan disebut-sebut menteri perdagangan membuat produksi Minyakita berkurang, dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Arilangga Hartarto. Menurut dia, program B35 tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi.
Ada Banyak Problem
Menyoroti masalah di atas, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. memberikan komentar. “Terlihat jelas bahwa ada banyak problem yang sebenarnya harus diselesaikan serta regulasi yang ditata ulang dalam mengatur produksi dan distribusi produk minyak goreng ini,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (5-2-2023).
Namun, semua itu seakan-akan hendak diselesaikan dengan satu jalan, mendistribusikan minyak goreng kemasan dengan mematok harga sebagaimana harga minyak curah. Satu kebijakan yang sudah bisa diprediksi sejak awal akan berujung pada kegagalan. “Sekadar mematok harga tanpa menyelesaikan problem utamanya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah,” kritiknya.
Jika dikaji dari sudut pandang ekonomi syariah, tegas Nida, Islam mengharamkan pematokan harga secara mutlak. “Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang, tanpa dibedakan antara makanan pokok dengan bukan makanan pokok,” ujarnya.
Pematokan harga, jelasnya, adalah tindakan berbahaya karena akan menciptakan pasar gelap sehingga harga malah menjadi membumbung yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan produksi.
Pembenahan
Menurut Nida, semestinya problem yang harus diselesaikan dalam sengkarut minyak goreng ini dimulai dari pembenahan saat produksi, saat distribusi, bahkan kepemilikan lahan jutaan hektar, serta tekanan luar negeri.
“Untuk kepemilikan lahan, Islam melarang pengambilan lahan milik umum semacam hutan untuk dijadikan milik pribadi. Untuk produksi, Islam melarang praktek monopoli, oligopoli, dan semacamnya. Untuk distribusi, Islam melarang praktek penimbunan barang di gudang demi meningkatkan harga pasar. Untuk tekanan luar negeri, Islam tidak akan mengikuti regulasi internasional yang berdampak buruk bagi masyarakat luas, semacam regulasi yang menjadikan bahan pangan sebagai sumber energi,” urainya.
Islam, lanjut Nida, juga memerintahkan negara agar bertanggung jawab terhadap stabilisasi pasar. “Memastikan supply dan demand bertemu di titik equilibrium, secara rida (saling rela), bukan terpaksa karena tidak ada pilihan lain,” ucapnya.
Mau tidak mau, harus beli, berapa pun harganya karena kebutuhan, imbuhnya, adalah potret situasi pasar dalam sistem kapitalisme sekuler.
Oleh karenanya, Nida menerangkan. kondisi ideal itu hanya bisa diwujudkan oleh sistem Islam, sebuah sistem bermasyarakat dan bernegara yang menggunakan syariat Islam kafah. “Berbagai regulasi Islam mulai produksi sampai distribusi diberlakukan dalam perundang-undangan negara Khilafah Islam,” ujarnya.
Ia menuturkan, pelanggaran akan ditindak tegas oleh kadi hisbah, sistem peradilan yang tersebar di berbagai pasar. “Dengan mekanisme hukum yang sempurna, maka stabilisasi harga dengan stok barang yang cukup selalu tersedia di pasar-pasar dalam Khilafah Islam,” tukasnya.
Salah satu abstraksinya, ucap Nida, bisa dilihat dari potongan kisah di masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. ketika terjadi masa paceklik di Hijaz, harga makanan membumbung tinggi karena langkanya makanan.
“Namun, Khalifah Umar selaku kepala negara tidak mematok harga tertentu. Khalifah Umar mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz, sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa mematok harganya,” pungkasnya. [MNews/IA]
