Muslimah News, NASIONAL — Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pada 2024, di Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem. “Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 jadi 2024 diperlukan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1% setiap tahun sehingga mencapai 0 persen pada 2024,” kata Luhut.
Menanggapi target pemerintah tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7% di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 masih mencapai 2,04% dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%.
Kurang Paham
Pengamat politik Fatma Sunardi memberi tanggapan mengenai pernyataan di atas. “Sepertinya pemerintah kurang memahami masalah kemiskinan. Pemerintah hanya melihat kemiskinan dari permukaan, yaitu kecilnya pengeluaran dan minimnya penghasilan. Dari sini dibuat pendekatan yang sifatnya instan untuk meningkatkan pengeluaran dan penghasilan dalam waktu cepat,” ujarnya kepada MNews, Rabu (1-2-2023).
Fatma menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, yang dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions (beberapa intervensi).
“Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan ini dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut,” jelas Fatma.
Mustahil Menyelesaikan
Fatma menegaskan bahwa dua pendekataan ini akan sulit bahkan mustahil menyelesaikan kemiskinan ekstrem.
“Pendekatan dengan program perlindungan sosial hanya bisa bertahan selama masih ada anggaran. Padahal, pembiayaan pengentasan kemiskinan dengan SDGs yang diambil pemerintah memakai skema pembiayaan utang,” paparnya.
Fatma mempertanyakan, secara logika, bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan dengan utang? “Itu bukan solusi, tetapi sekadar menunda persoalan yang lebih besar lagi,” cetusnya.
Ia kembali menjelaskan mengenai pendekatan kedua, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang layak dilakukan di kantong-kantong kemiskinan juga terkesan instan dan tidak masuk akal.
“Pasalnya, kegiatan ekonomi itu terhubung satu dengan yang lain. Misalnya, di daerah kantong kemiskinan diupayakan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan modal pemerintah, maka muncul persolan, dari mana mendapat bahan bakunya? Siapa yang akan membeli produknya di saat harga bahan baku mahal bahkan harus diimpor? Ketika daya beli masyarakat juga kian menurun, pasar dibanjiri barang impor murah yang berkualitas. Nah, UMKM yang digagas untuk meningkatkan penghasilan keluarga miskin pasti akan berdampak dan kalah bersaing akhirnya gulung tikar,” ungkapnya gamblang.
Oleh karena itu, Fatma menyarankan agar strategi pengentasan kemiskinan saat ini dievaluasi. “Di sinilah perlunya berpikir mendalam dalam menyelesaikan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Penyelesaian kemiskinan tidak sekadar butuh strategi dan program, lebih dari itu butuh politik ekonomi negara yang menyejahterakan. Islam menawarkan politik ekonomi Islam,” tegasnya.
Politik Ekonomi Islam
Fatma menjelaskan, politik ekonomi Islam dalam khilafah adalah kebijakan yang diterapkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang per orang, secara menyeluruh. “Selain itu, Khilafah membuka kesempatan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar yang mampu diraih sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik,” tuturnya.
Ia menguraikan ada dua strategi agar politik ekonomi tersebut terwujud dengan sempurna.
“Pertama, Islam memiliki strategi umum terkait dengan sumber-sumber perekonomian negara, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Jika masalah yang menyangkut keempat sumber perekonomian ini bisa diselesaikan dengan baik, maka politik ekonomi Khilafah ini berhasil,” ungkapnya.
Ini karena, lanjutnya, harta yang berputar di tengah masyarakat pada dasarnya hanya ada tiga, yaitu tanah, harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang, dan harta yang diperoleh dengan mengubah bentuk, dari satu bentuk ke bentuk lain. “Empat sumber ekonomi tersebut hakikatnya adalah dasar aktivitas ekonomi rakyat. Dengan terselesainya empat kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mudah membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Misalnya, ia mencontohkan di bidang pertanian, tanah merupakan obyek vital. “Islam pun mengatur hukum pertanahan, yang meliputi cara memiliki dan mengelola tanah,” ujarnya.
Kemudian ia menjelaskan di bidang industri, Islam telah mengatur masalah ini dengan menempatkan pabrik atau manufaktur sebagai alat produksi dan mengembalikan status kepemilikannya pada barang yang dihasilkan. “Sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan: Hukum pabrik atau manufaktur mengikuti hukum barang yang dihasilkannya,” tambah Fatma.
Oleh arena itu, lanjutnya, status pabrik atau manufaktur minuman keras, narkoba, film porno dan barang haram lainnya adalah haram, sebab produksi yang dihasilkannya adalah barang haram. “Demikian juga pabrik atau manufaktur yang menghasilkan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti minyak, gas, tambang emas, batubara, listrik, air, dan sebagainya adalah milik umum yang dikelola oleh negara,” urainya.
Selanjutnya di bidang perdagangan, jelasnya, pertukarang barang dengan barang bisa dilakukan oleh satu orang dengan yang lain, baik dalam satu wilayah Khilafah maupun dengan orang lain di luar wilayah Khilafah.
Terakhir, terangnya, di bidang jasa, baik yang menyangkut karya fisik maupun intelektual, Islam pun memberikan solusi dengan hukum ijarah, yang didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh jasa (guna tenaga/manusia) tertentu dengan kompensasi tertentu.
“Jadi, dengan hukum-hukum ini maka kesempatan beraktivitas ekonomi akan terbuka lebar, lapangan kerja akan tumbuh. Masyarakat tidak akan sulit mengupayakan penghasilan sebagai pilar meningkatkan penghasilan,” tuturnya.
Untuk strategi kedua Khilafah, Fatma menyatakan, ini terkait dengan jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok dan dasar rakyat, serta kesempatan terpenuhinya kebutuhan sekunder seluruh rakyat, orang per orang secara menyeluruh. Kebutuhan pokok tersebut meliputi sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dasar rakyat secara umum, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.
“Islam menetapkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok individu dengan cara mewajibkan setiap pria, balig, berakal dan mampu untuk bekerja. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak, istri, ibu, bapak dan saudaranya. Jika individu tersebut tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka beban tersebut dibebankan kepada ahli waris dan kerabat dekatnya. Jika ini juga tidak ada, maka beban tersebut berpindah ke pundak negara,” urainya.
Ia menambahkan, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan itu dibebankan ke pundak negara.
“Dengan cara mewajibkan negara menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagaimana yang dibutuhkan rakyat. Jika negara tidak mempunyai dana, maka negara bisa mengambil dharibah dari kaum muslim yang mampu, atau berutang,” paparnya.
Untuk itu, Fatma menegaskan, sistem ekonomi Islam akan menyelesaikan dengan tuntas kemiskinan di negeri ini.[MNews/Hen]
