[Kabar] Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap TPPO Masih Normatif

[Kabar] Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap TPPO Masih Normatif

Muslimah News, NASIONAL — Dilansir dari Republika, Ahad (29-1-2023), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdhani menyatakan, pihaknya akan mengawal hingga tuntas kasus digagalkannya 87 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang hampir menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Bandara Juanda, Jawa Timur.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan 87 CPMI tersebut mayoritas perempuan. Benny mengatakan , “BP2MI memastikan akan mengawal proses hukumnya agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi bagi tindak pidana perdagangan orang. Negara tidak boleh kalah.”

Di kesempatan lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa Indonesia berkewajiban dan memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan warganya, tidak terkecuali para pekerja migran Indonesia (PMI). “Negara memiliki peran besar dalam menyikapi pelanggaran HAM yang dialami oleh PMI. Indonesia tetap berkewajiban dan memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya, tidak terkecuali para PMI,” kata Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27-1-2023).

Ia juga mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mengemban penuh atas segala perjanjian yang telah disepakati, salah satunya perlindungan mengenai HAM dalam konvensi-konvensi-nya, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi ILO, dan Konvensi CEDAW.

Sebatas Normatif

Pernyataan dua pejabat negara tentang perlindungan PMI, dinilai aktivis muslimah Fatma Sunardi baru sebatas hal normatif saja.

“Pernyataan dua pejabat itu baru sebatas normatif saja. Terlebih kalau kita berbicara tentang perlindungan terhadap pekerja migran perempuan,” tuturnya kepada MNews, Ahad (29-1-2023).

Fatma beralasan, pemberantasan TTPO bukan sekedar bicara penghukuman di sisi hilir ketika ada korban yang terdeteksi. “Apalagi jika pemerintah hanya membanggakan segudang deklarasi yang sudah diratifikasi Indonesia. Ratifikasi dokumen Internasional hanya sebatas niat- komitmen untuk melakukan. Sedangkan pemberantasan TPPO sangat bertumpu pada action yang kuat dan tuntas,” tandasnya.

Fatma menilai, prestasi Indonesia dalam upaya pemberantasan TPPO bisa dikatakan buruk. “Laporan Trafficking in Person 2022 yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendiskripsikan hal tersebut. Laporan ini menyatakan Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk menghapuskan perdagangan manusia,” ucapnya.

Ia menuturkan, pemerintah baru sebatas mendukung pemulangan TKI yang sebagian dieksploitasi dalam perdagangan di luar negeri, menyelesaikan nota kesepahaman (MOU) dengan Malaysia tentang ketenagakerjaan perlindungan, dan meningkatkan pendanaan untuk layanan perlindungan korban dan saksi.

“Pemerintah tidak menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Padahal pandemi Covid -19 meningkatkan kerentanan terhadap kasus perdagangan orang,” sesalnya.

Menurut Fatma, investigasi kejahatan perdagangan menurun selama lima tahun berturut-turut, dan hukuman menurun selama empat tahun berturut-turut. “Pemerintah tidak mengambil langkah penanganan pejabat yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia,” ujarnya.

Ia memandang, kurangnya prosedur identifikasi korban yang kuat dan sistematis terus menghambat identifikasi proaktif korban secara keseluruhan, terutama korban laki-laki. “Sementara itu, layanan perlindungan pemerintah tetap tidak memadai karena tidak secara khusus menangani kebutuhan korban perdagangan manusia,” terang Fatma.

Sangat Jauh

Dalam konteks perdagangan orang sesuai definisi UU No. 21/2007 tentang TPPO, jelas Fatma, upaya pemerintah masih sangat jauh.

“Perdagangan orang berdasarkan UU TPPO 2007 adalah tindakan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi,” urainya.

Fatma memberikan contoh, di tataran pendeteksian saja, negara lemah mendeteksi kasus-kasus yang berpotensi terindikasi perdagangan orang. “Buktinya, masih banyak calon PMI yang ke luar negeri non prosedural alias ilegal yang rentan masuk jalur perdagangan orang,” cetusnya.

Ia menjelaskan, ada selisih yang besar antara data BP2MI dan world Bank (Bank Dunia). “Berdasarkan data BP2MI, jumlah PMI di luar negeri mencapai 3,7 juta pekerja. Sedangkan berdasarkan data World Bank, jumlah PMI di luar negeri sebanyak 9 juta. Data yang dihimpun World Bank ini dinilai akurat sebab telah melalui penelitian ilmiah. Dari sini, ada lost detection sebesar 5,3 juta, artinya negara tidak mengetahui ada warga negaranya yang telah keluar dari batas negara dengan status PMI,” paparnya.

Keterlibatan oknum aparat dan pegawai pemerintah dalam kasus TPPO menurutnya masih menjadi PR serius. Ia berkesimpulan, bicara tentang pemberantasan TPPO tidak sesederhana pernyataan normatif pejabat BP2MI maupun Kemen PPPA.

“Lebih miris lagi, separuh lebih PMI adalah perempuan. Bagi perempuan untuk keluar dari perbatasan negara menuju negara lain adalah kondisi yang berat dan berbahaya. Ia harus meninggalkan anak dan keluarganya, dan saat masuk jalur perdagangan orang, maka eksploitasi pada fisik, emosional, dan kehormatannya akan terasa makin berat. Lalu dimana negara?” tanyanya.

Fatma menyarankan, jika negara punya komitmen kuat memberantas TPPO, maka harus memiliki peta jalan berupa rancangan dari hulu hingga hilir dari kebijakan, implementasi kebijakan hingga pendanaan.

“Selain itu, akar persoalan perdagangan orang yakni masalah kemiskinan dan sempitnya peluang kerja di dalam negeri juga harus dibereskan. Aspek lain adalah masalah keamanan perbatasan negara dan orientasi pertahanan negara,” imbuhnya.

Masalah Global

Menurut Fatma, masalah perdagangan orang adalah masalah global yang terkait dengan isu-isu lain, semisal ketenagakerjaan, migrasi, kejahatan lintas batas, kemiskinan global, dan lain-lain. “Kehadiran negara yang lemah hanya akan membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia. Penyelesaian TPPO menuntut Political Power Projection (arah kekuasaan politik),” ujarnya.

Kita sangat paham, sambungnya, bahwa dunia saat ini ada dalam tatanan kapitalisme global yang menjadi lahan subur perdagangan orang , baik dari sisi nilai-nilai materialisme, tatanan ekonomi, politik, memberi dukungan akan kejahatan perdagangan orang.

“Bahkan, saat ini arah kekuasaan politik Indonesia masih berputar-putar untuk mengejar target-target pembangunan sesuai doktrin kapitalisme, sehingga visi perlindungan PMI hanya sebatas perlindungan sebagai warga negara yang sedang mencari kerja,” kritiknya.

Harusnya, ia menegaskan, negara memosisikan perlindungan warga negara sebagai penjagaan atas darah dan kehormatannya yang wajib. “Apabila diabaikan, maka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Swt. dan di depan umat,” ucapnya mengingatkan.

Arah ini, lanjutnya, akan menjadikan negara bersungguh-sungguh dalam membangun perangkat kebijakan untuk melindungi keselamatan, kehormatan, dan keamanan warga negaranya.

“Inilah arah negara yang diajarkan Islam, negara hadir untuk merealisasikan penjagaan jiwa (hifdzun nafsi), penjagaan kehormatan (hifdzun karamah) dan penjagaan keamanan (hifdzun amn), tiga hal yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus perdagangan orang,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *