Siapakah Ululamri yang Sah secara Syarak Wajib Ditaati?

Siapakah Ululamri yang Sah secara Syarak Wajib Ditaati?

Penulis; Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Upaya melegitimasi pemerintahan saat ini kembali dilakukan di tengah kondisi turunnya kepercayaan umat terhadapnya. Di sisi lain, arus kerinduan terhadap Khilafah justru makin menguat.

Oleh karenanya, sebagian pihak mencuatkan pemahaman bahwa pemerintah saat ini adalah ululamri yang sah yang wajib ditaati. Padahal, faktanya, kezaliman dan permusuhan mereka terhadap Islam makin besar.

Mereka juga menyamakan kedudukan presiden dengan khalifah. Lebih dari itu, mereka malah menyudutkan sebagian umat Islam yang mendukung konsep Khilafah. Mengutip dari media Harakatuna,

“Dengan menyebut Khilafah sebagai cita-cita global Islam, khalifah seolah berada di tempat yang kesuciannya jauh di atas presiden. Kendati hakikatnya sama, bagi mereka, presiden itu identik dengan Barat sehingga taat kepada presiden tidak wajib sebagaimana harus taat pada khalifah. Dalam bingkai itulah, presiden jauh lebih rentan untuk dijelekkan. Sementara itu, khalifah yang hari ini sudah tidak ada pun masih dielu-elukan. Benar-benar ahistoris. Padahal, presiden adalah ulil amri. Posisi presiden di Indonesia sama persis dengan posisi raja di Arab Saudi. Ketika Al-Qur’an mengajarkan umat Muslim harus taat ulil amri, maka mereka yang membangkang secara otomatis menyalahi ajaran Al-Qur’an. Dalam konteks misalnya seorang presiden membuat kebijakan yang tidak benar, mengoreksinya merupakan tanggung jawab moral. Yang jelas, pertama-tama harus taat dan tidak menjelekkan. Mereka, dalam satu perspektif, adalah khalifah.” (Harakatuna, 20-1-2023).

Tampak jelas ada upaya untuk menyamakan posisi presiden di negeri ini atau posisi raja di Arab Saudi dengan posisi khalifah, kemudian mengaitkannya dengan kewajiban untuk taat pada mereka semua karena terkategori ululamri sebab Allah Swt. memang memerintahkan umat Islam untuk taat pada ululamri. 

Lalu, bagaimana sesungguhnya Islam memandang hal demikian? Mari kita kupas satu per satu.

Khalifah dan Presiden, Berbeda secara Diametral

Benar bahwa “khalifah” dan “presiden” adalah istilah yang digunakan untuk kepala negara, pemimpin sebuah negara. Hanya saja, sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan yang sangat tegas, baik dari segi istilah, terkait bentuk pemerintahan, cara pengangkatannya, dll. Menyepadan khalifah dengan presiden merupakan kekeliruan.

“Khalifah” adalah istilah syarak yang dipakai untuk menggambarkan realitas tertentu dari seorang pemimpin negara dalam sistem Islam. Sedangkan “presiden” adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan fakta tertentu dari seorang pemimpin negara dalam sistem demokrasi.

Dari sisi makna saja, khalifah tidak identik sama sekali dengan presiden. Pengindentikan keduanya merupakan hal yang benar- benar salah dan menyesatkan. Ini tampak jelas dari sistem yang menaunginya. Sistem Islam jelas berbeda secara diametral dengan sistem demokrasi. Sistem Islam datang dari Allah Taala, sedangkan demokrasi buatan manusia.

Jadi, jelas bahwa khalifah adalah sebutan bagi pemimpin seluruh kaum muslim di dunia yang bertugas menerapkan Islam secara kafah, serta mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah tidak menganut paham negara-negara bangsa, melainkan wilayahnya akan diperluas hingga mencakup seluruh dunia. Khalifah bukanlah wakil rakyat atau pekerja yang diangkat oleh rakyat. Khalifah adalah pemimpin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan syariat Islam dan aturan Allah Taala.

Sementara itu, presiden adalah sebutan untuk pemimpin dalam sistem demokrasi yang menerapkan prinsip dan hukum sekuler demokrasi. Presiden adalah sebutan kepala negara yang menjalankan hukum-hukum yang dibuat dan disetujui oleh wakil rakyat. Presiden bukanlah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan syariat Islam atau hukum Allah, melainkan untuk melaksanakan hukum atau aturan buatan manusia.

Jabatan khalifah hanya boleh diduduki oleh laki-laki dan harus muslim. Perempuan dan orang kafir tidak boleh menduduki jabatan khalifah, sedangkan jabatan presiden boleh diduduki oleh perempuan maupun orang kafir.

Masa jabatan khalifah tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan yang mengharuskan dirinya untuk dimakzulkan, tetapi syariat Islamlah yang menjadi pembatasnya. Selama ia menerapkan dan melaksanakannya, ia tetap menjadi khalifah. Sedangkan jabatan presiden dibatasi dengan kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun.

Inilah beberapa perbedaan penting antara khalifah dan presiden. Ini sudah cukup untuk menggugurkan pernyataan, “Presiden itu sama dengan khalifah.”

Kesimpulannya, khalifah jauh berbeda dengan presiden, bahkan keduanya tidak berhubungan sama sekali. Mengidentikkan keduanya tidak ubahnya dengan mengidentikkan siang dan malam.

Perintah Taat pada Ululamri

Kita semua mengetahui bahwa Allah Swt. memang memerintahkan kita untuk taat pada ululamri. Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nisa: 59,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ululamri dari kalangan kalian. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (Sunah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Ada beberapa hadis yang menguatkan kewajiban taat kepada penguasa Islam, di antaranya, “Sebaik-baik imam (pemimpin) adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan dan mereka mendoakan kalian. Sebaliknya, seburuk-buruk imam (pemimpin) adalah orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian laknat dan mereka melaknat kalian.’ Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang?’ Rasulullah menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian.’.” (HR Muslim).

Imam Nawawi telah mensyarah hadis tersebut. Beliau secara tegas menyatakan bahwa hadis tersebut sesungguhnya melarang seseorang memisahkan diri daripada kekuasaan khalifah (la yajuuz al-khuruj ala al-khulafa’). Ini sekaligus menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penguasa” dalam hadis tersebut ialah khalifah, bukan selainnya.

Imam Nawawi menjelaskan maksud “selama mereka masih menegakkan salat” sebagai “selama mereka tidak mengubah salah satu daripada sendi-sendi Islam” (ma lam yughayyiru syai’an min qawa’idi al-Islam).

Jadi, yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah sekadar mengerjakan salat, melainkan menegakkan seluruh hukum syarak, atau dengan kata lain selama penguasa tersebut memerintah dengan aturan Islam.

Syekh Abdul Qadim Zallum dalam Nizham al-Hukmi Fi al-Islam menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan mengenai kewajiban menaati penguasa selama mereka masih menegakkan tiang-tiang pemerintahan Islam, bukan selama mereka sekadar mengerjakan salat.

Siapakah yang Dimaksud dengan Ululamri?

Imam Asy-Syaukani berkata ketika menafsirkan QS An-Nisa: 59, “Ululamri adalah para imam, para sultan, para kadi, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar’i, bukan kekuasaan bangsa tagut.” (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1/556).

Menurut Ibnu Abbas, “ululamri” (اُولِى الْاَمْرِ) dalam QS An-Nisa: 59 ialah al-umara’ wa al-wullat (para penguasa) karena ayat tersebut turun berkaitan dengan kewajiban menaati penguasa. (Asy-Syaukani, Nailu al-Authar fi Syarh Muntaqa al-Akhbar).

Oleh karenanya, ayat tersebut memerintahkan kaum muslim agar menaati penguasa. Namun, persoalannya, siapakah dan apakah ciri-ciri penguasa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut?

Berdasarkan lafaz “min kum” (dari kalangan kalian), maksudnya adalah ululamri dari kalangan kaum muslim secara keseluruhannya. Menurut Islam, wajib ada hanya seorang kepala negara bagi seluruh kaum muslim dalam satu masa, yaitu seorang khalifah yang dibaiat dengan cara yang sah oleh umat Islam.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna athii’ullah (taatlah kepada Allah) adalah ikutilah Kitab-Nya. Wa-athii’ur-Rasul (taatlah kepada Rasul) bermakna berpegang teguhlah pada sunah Rasul. Wa ulil amri min-kum (dan ululamri di antara kalian) bermakna apa saja yang mereka perintahkan kepada kalian, selama dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. 

Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis sahih, “Ketaatan itu hanya berlaku dalam hal yang makruf.” (HR Bukhari).

Imam Ash-Shabuni dalam tafsirnya, Shafwatut Tafasir, menjelaskan bahwa taat pada Allah dan taat pada Rasul-Nya dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunah, serta taat kepada hukkaam (penguasa) apabila mereka dari kalangan muslim dan berpegang teguh pada syariat Allah. Ini karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah.

Al-Baghawiy dalam tafsirnya, Ma’ālimut Tanzīl, terkait penafsiran ayat ini, menukil sebuah atsar bahwa Ali bin Abi Thalib ra. berkata, “Hak yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah memutuskan perkara (berhukum) dengan apa yang Allah turunkan (Al-Qur’an dan Sunah) dan menjalankan amanah. Jika pemimpin telah melakukan hal itu, maka hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat adalah mendengar dan taat.” (Tafsir Al-Baghawiy, Surah An-Nisa: 59; Al-Musannaf fil-Ahadis wal-Atsar).

Khatimah

Dari seluruh pemaparan ini, telah sangat jelas bahwa ketaatan kepada ululamri menurut Islam—sebagaimana dalam QS An-Nisa: 59 maupun hadis-hadis—berlaku selagi ululamri menaati Allah dan Rasul-Nya, memerintah dengan Islam, dan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Kewajiban taat pada ululamri adalah terbatas untuk kepala negara atau penguasa muslim yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, bukan pada penguasa yang menerapkan hukum kufur. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *