Muslimah News, NASIONAL— Pemerhati anak Retno Listyarti menyatakan, rentetan kasus kekerasan seksual di lingkup pondok pesantren menandakan bahwa peraturan Menteri Agama tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan “belum dipahami”.
“Oleh sebab itu, Peraturan Menag No. 73/2022 itu penting untuk segera disosialisasikan,” ujarnya.
Pada awal 2023, setidaknya empat kasus kekerasan seksual terungkap di Lampung dan Jember, Jawa Timur. Mayoritas pelakunya adalah ketua atau pimpinan pondok pesantren itu sendiri, yang dikhawatirkan “dapat menghambat” penerapan aturan tersebut.
“Kalau orang mau mengadu tapi pelakunya pimpinan pesantren kan orang jadi nggak berani menyentuh,” kata Retno mengutip BBC (11-01-2023).
Di sinilah, menurutnya, kesungguhan Kementerian Agama diperlukan mengingat ada perintah membentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) sampai portal pengaduan.
“Saya rasa masih banyak pesantren belum memahami aturan itu, bagaimana mau diimplementasikan kalau paham saja belum?” ucapnya
Catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015—2020 menunjukkan, 19% kasus kekerasan seksual dan diskriminasi yang terjadi di pondok pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, menempati urutan kedua setelah universitas.
Kementerian Agama menerbitkan peraturan itu pada awal Oktober 2022 sebagai respons atas terungkapnya kasus pemerkosaan pimpinan sebuah pondok pesantren di Bandung, Herry Wirawan kepada 13 santriwatinya. Namun, sejak saat itu, Retno menilai situasinya belum banyak berubah.
Empat Langkah
Mubaligah nasional Ustazah Kholishoh Dzikri menyatakan prihatin dan memberikan empat langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persolan ini.
“Jika pemerintah ingin serius menangani dan menuntaskan kasus pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya di kalangan santri di pondok pesantren, maka ada empat hal yang harus dilakukan,” tuturnya kepada MNews, Ahad (15-01-2023).
Pertama, sebutnya, membangun asas kehidupan bernegara berdasarkan akidah Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk akan melarang keras paham kebebasan (liberalisme).
“Kedua, menutup rapat semua pintu terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual, baik berupa tontonan, tayangan/iklan yang mendorong bangkitnya syahwat dan seksualitas,” ucapnya.
Ketiga, imbuhnya, memberi sanksi tegas yang membuat jera pelaku dengan menerapkan had (hukuman) Islam atas pelaku pelecehan seksual, perkosaan, ataupun tindak pidana lainnya dengan hukuman jilid, rajam, atau hukuman lain yang lebih berat sesuai tindak pidana yang dilakukan.
“Keempat, negara membangun ketakwaan individu setiap rakyat dan mendorong untuk selalu taat dalam menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya,” jelasnya.
Ia menerangkan, jika keempat langkah ini diterapkan, insyaallah kekerasan seksual tidak akan terjadi. “Namun, sangat disayangkan keempat langkah ini tidak akan pernah ditempuh oleh negara sekular dan liberal sehingga kekerasan seksual terus merajalela,” ungkapnya.
Akar Masalah
Hal ini, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari akar masalah adanya penerapan sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan ide kebebasan.
“Ide ini, khususnya dalam kebebasan berperilaku telah merasuki dan meracuni benak semua lapisan masyarakat, termasuk pimpinan dan pengasuh pondok pesantren,” sesalnya.
Ia menyebutkan, melalui metode ghazwul fikri (perang pemikiran), ghazwul tsaqofi (perang kebudayaan), dan ghazwul siyasi (perang politik) yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam melalui kaki tangannya di negeri-negeri muslim, termasuk di Indonesia, ide liberalisme ini terus dimasifkan.
“Berbagai sarana pun dimanfaatkan, mulai dari media visual, audio visual, maupun cetak, juga berbagai kanal media sosial menayangkan berbagai tontonan yang dapat membangkitkan syahwat, seperti pornografi dan pornoaksi. Juga perilaku perempuan yang mengumbar aurat, turut berkontribusi memperparah cara pandang terhadap lawan jenis dengan pandangan seksual dan syahwat,” bebernya.
Peraturan Menag Bukan Solusi
Kemudian, ia menegaskan, solusi yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual melalui penerbitan Peraturan Menag No. 73/2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, yang diterbitkan awal Oktober 2022 lalu tidak akan mampu menyelesaikan masalah, bukan solusi, sementara itu pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan (7 tahun penjara pada kasus Bechi di Jombang).
“Adapun hal yang mampu membangkitkan syahwat dan seksualitas tidak dihilangkan atau ditutup rapat. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan umat Islam hari ini terhadap sistem Khilafah Islam yang akan menerapkan keempat langkah yang dipaparkan tadi untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan seksual,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
