Muslimah News, NASIONAL — Politik identitas, menjadi isu seksi yang dijajakan menjelang tahun politik 2024. Baik jajaran pemerintah, politisi partai, maupun tokoh ormas seolah membuat ‘koor’ akan bahaya politik identitas.
Diantaranya mantan presiden SBY, yang menyatakan bahwa 2023 menjadi momen Indonesia mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin negara berikutnya. Dalam tahapan menuju pemilihan presiden, SBY tidak ingin ada yang menggunakan politik identitas yang memecah belah persatuan warga.
Senada dengan SBY, Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr. TGB, H.M Zainul Majdi menyoroti kondisi politik menjelang pemilu 2024. Pasalnya, memasuki 2023 eskalasi politik nasional mulai menghangat. Ia mengimbau untuk menghindari politik identitas yang cenderung destruktif.
Dilebih-lebihkan
Aktivis muslimah sekaligus pemerhati kebijakan publik Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. menilai, narasi bahaya politik identitas ini dilebih-lebihkan. “Bahaya akan politik identitas ini dilebih-lebihkan, guna menutupi kebobrokan dan kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah,” tutur Retno secara tertulis kepada MNews Sabtu (14-01-2023).
Pemerintah dan politisi parpol nyata-nyata telah gagal menunjukkan kinerja yang baik bagi rakyat. Membuat UU yang merugikan dan meresahkan rakyat, mulai UU KUHP, UU Omnibuslaw Ciptakerja juga perppunya.
“Politik identitas ini juga untuk menutupi ketidakbecusan menyelesaikan persoalan negeri dan melindungi warga, sebagaimana kasus KKB Papua,” imbuhnya.
Begitu pula politisi partai dan tokoh ormas yang masuk dalam lingkaran kekuasaan, ucap Retno, mereka hanya sibuk menikmati kekuasaan hingga terjerat dengan berbagai kasus korupsi.
“Kebusukan dan kebejatan tersebut berupaya mereka sembunyikan dengan membesar-besarkan bahaya politik identitas,” nilainya.
Retno menyebut melebih-lebihkan fakta ini dengan sebutan smoke and mirror, sesuatu yang dimaksudkan untuk membuat orang percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan atau benar telah dilakukan, padahal tidak ada.
Framing
Dalam penilaian Retno tudingan politik identitas ditujukan kepada identitas Islam dan diframing sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.
“Sesungguhnya tidak ada yang buruk pada politik identitas Islam. Jika politik identitas dilarang maka akan menjadi paradoks dengan konstitusi yang ada,”bantahnya.
Islam sebagai agama jelas Retno, mempunyai konsep bagaimana mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur kepemimpinan dan menentukan kriteria calon pemimpin yang layak mempimpin negara.
“Sedangkan, konstitusi menjamin bagi setiap warga negara untuk menjalankan kebebasan individu dalam melaksanakan agamanya, sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UUD 1945. Selain itu, Islam sebagai identitas kemusliman seseorang yang tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang atau kelompok, termasuk dalam berpolitik juga merupakan hal yang wajar,” tukasnya.
Retno justru heran dengan orang yang kesehariannya jauh dari Islam mendadak jadi Islami saat menjelang tahun politik. “Ini bentuk pelecehan agama. Agama hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat pragmatis, sekedar mengeruk suara muslim. Setelah kekuasaan diperoleh, simbol-simbol muslimpun ditanggalkan, bahkan dicela dan dilarang. Sungguh hipokrit sekali!”kritiknya.
Retno lalu berharap agar masyarakat tidak takut pada politik identitas. “Sikap toleransi harusnya muncul ketika ada sikap dan pilihan berbeda. Terlebih jika sikap dan pilihan tersebut merupakan tuntutan dari agama dan keyakinan,” jelasnya.
Retno menyayangkan, meski tuduhan tersebut lemah dan salah sasaran, narasi bahaya politik identitas Islam masih terus digulirkan. Bak bola salju, terus dibesarkan dengan strategi smoke and mirror hingga jelang tahun politik 2024.
Depolitisasi Islam
Retno menilai, menunjuk politik identitas islam sebagai suatu yang berbahaya merupakan upaya pengaburan terhadap fakta yang ada dan pembodohan publik, dimana ujungnya adalah upaya depolitisasi Islam.
“Dengan jauhnya Islam politik dari kehidupan akan menjadi jalan lempang bagi politik ala kapitalisme menjalankan praktek politik liberalnya, yang tak mengenal halal dan haram. Sekaligus mencegah lahirnya partai politik yang benar-benar mengusung pemikiran Islam,”terang Retno menganalisa.
Apabila disebut politik Islam, lanjutnya, mestinya menggunakan sudut pandang Islam dalam menilai segala aktivitas politiknya. Begitu pula politik kapitalis atau politik sosialis akan menggunakan sudut pandang kapitalis dan sosialis dalam menilai segala aktivitas politiknya.
“Jadi kalau sekarang, hanya Islam saja yang dituduh memainkan politik identitas, jelas ada upaya pengaburan dan pembodohan publik. Justru yang sekarang tengah bermain dan menghegemoni adalah politik ala kapitalis. Kapitalismelah sumber segala kerusakan yang tengah menjangkiti bangsa ini. Bukan Islam!,”ungkapnya.
Bangun Kesadaran Politik
Retno mengatakan, strategi smoke and mirror’ akan tetap laku selama masyarakat dalam keadaan buta politik. “Ini merupakan kebutaan yang paling berbahaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman yang hidup di abad ke-19 (1898-1956),” ujarnya seraya mengutip pernyataan Bertolt Brecht,
“Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.”
Masih menurut Bertolt ,ucap Retno, orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. “Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri,” kutipnya lagi.
Oleh karenanya, tegas Retno, menjadi suatu hal yang mendesak untuk membangun kesadaran politik di tengah umat. “Yakni dengan menjadikan akidah Islam sebagai sudut pandang mereka dalam memandang dunia secara keseluruhan. Akidah Islam menjadi tolok ukur dalam mengindra setiap pergolakan politik yang terjadi,” bebernya.
Dengan terbangunnya kesadaran politik, nilai Retno, akan memunculkan kepekaan yang tinggi. “Umat akan mampu menyibak kabut penjajahan yang dikemas dalam bentuk modernisasi maupun berbagai proyek pembangunan kapitalistik di tengah kehidupan mereka. Mereka tidak akan lagi mudah ‘dicekoki’ oleh berbagai narasi dusta yang dikemas dengan kata-kata yang bombastis dan berbagai branding politik yang dibangun,” cetusnya.
Ia menyatakan, gelombang kesadaran politik ini akan terus meningkat seiring dengan aktivitas politik yakni dakwah amar makruf nahi mungkar yang terus berlangsung di tengah umat.
“Inilah PR besar yang terus harus digarap. Hanya dengan jalan itulah, umat kembali meraih kemuliaannya,” pungkasnya. [MNews/IA]
