[Fikrul Islam] Salah Paham dengan Dakwah Nabi Yusuf (Bagian 1/2)

[Fikrul Islam] Salah Paham dengan Dakwah Nabi Yusuf (Bagian 1/2)

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Adapun tafsir tentang perkataan Sayidina Yusuf as. kepada Raja Mesir,

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS Yusuf: 55)

Orang yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah meminta jabatan sebagai menteri perbendaharaan negara, Ialu ketika menjabatnya tidak menerapkan syariat Nabi Ya’qub as., melainkan menerapkan sistem milik raja, merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak proporsional. Penafsiran seperti itu salah besar dan bias dari mazhab yang benar. Kita wajib mencermati beberapa poin untuk memperjelas masalah ini:

Pertama, sesungguhnya fakta pemerintahan pada masa itu adaIah sistem kerajaan. Sistem pemerintahan di dalam sejarah memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah monarki absolut, yakni seorang raja adalah penguasa mutlak atas seluruh perintahnya, pendapatnya bersifat memaksa. Jadi, pendapatnya wajib dijalankan. Raja tidak taat kepada siapa pun dalam pemerintahannya. Di tangannya terkumpul tiga kekuasaan: yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Raja berhak mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya sesuka hatinya. Kadang-kadang raja memilih mereka karena kesetiaannya, atau karena bermanis muka di hadapan raja, atau karena hikmah dan kebijaksanaan mereka serta kemampuan mereka dalam mengatur sesuatu. Para pembantu raja itu hanya perlu taat dan setia kepada raja agar mereka diberikan kebebasan untuk menghukum dengan pendapat mereka. Artinya, mereka menjadi tiran dengan pendapat-pendapat mereka sehingga mereka sama seperti penjelmaan dari raja.

Kedua, sistem monarki parlementer. Raja di dalam sistem ini tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak. Kedaulatan berada di tangan UUD dan undang-undang, bukan lagi di tangan raja. Lembaga Iegislatif didirikan untuk menyusun undang-undang yang menggantikan raja. Diadakan juga lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang, menggantikan posisi raja. Termasuk lembaga yudikatif yang memutuskan perkara dan persengketaan yang terjadi di masyarakat, menggantikan posisi raja. Bentuk seperti ini mulai dikenal setelah tersebarnya ide demokrasi. Oleh karena itu dinamakan sistem monarki parlementer.

Lalu, bentuk yang mana dari dua bentuk kerajaan ini yang menjadi sistem kerajaan di Mesir pada zaman Nabi Yusuf as.? Tidak mungkin kalau raja Mesir pada masa Sayidina Yusuf as. menjalankan sistem monarki parlementer yang dibatasi oleh UUD dan peraturan. Lagi pula yang dimaksud dengan kata dinul malik tidak sama seperti makna yang mereka lontarkan, yaitu syariat raja. Menganalogkan sistem pemerintahan pada masa Nabi Yusuf as. dengan sistem-sistem yang ada sekarang ini, yang mengatur tingkah laku para penguasa, merupakan pendapat yang mendekati kebenaran, tetapi analoginya salah.

Permintaan Nabi Yusuf as. kepada raja agar dijadikan sebagai menteri perbendaharaan negara, laIu raja mengabulkan permintaannya itu, tidak berarti bahwa permintaannya itu terkait dengan sistem pemerintahan. Topik pembahasan di dalam Al-Qur’an terbatas tentang mimpi dan tidak mencakup perkara di luar itu. Yaitu berkaitan dengan panen gandum dan tahun-tahun yang subur dan berganti dengan tahun-tahun kering; dan apa yang harus dilakukan dalam kondisi itu.

Nabi Yusuf as. meminta agar diberikan kepadanya urusan tentang penyimpanan gandum dan pengaturan distribusinya pada tahun-tahun yang subur dengan tidak melalaikan tugasnya dan tidak akan berkhianat. Tugas ini sangat sulit sehingga tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang kuat, tepercaya, penjaga, dan berilmu, seperti Yusuf as..

Peristiwa yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya benar-benar hanya terkait dengan perkara ini. Kita tidak bisa melampaui format tersebut dan memperluas wilayah tugas Nabi Yusuf menurut kehendak kita. Kita tidak berhak mengatakan bahwa tugas Nabi Yusuf ini berkaitan dengan tahun-tahun pemungutan harta dan dibelanjakan untuk pembantu-pembantu raja, keluarganya, tentaranya, dan rakyatnya. Jika demikian, tentu akan berjaIan sesuai dengan aturan raja, dan bukan dengan syariat Nabi Ya’qub. Perluasan (penafsiran seperti) ini membutuhkan dalil.

Dapat disimpulkan bahwa ketika raja terkagum-kagum dengan kebijakan Nabi Yusuf, dengan kekuatan akal dan kecerdikannya, maka raja menjadikannya sebagai orang kepercayaannya, dan memberikan kepadanya wewenang untuk mengatur masalah yang penting ini. Jabatan ini membuat Nabi Yusuf as. amat sibuk sejak pengungkapan tabir mimpi sang raja. Tentu saja raja telah memberikan kebebasan baginya dalam perkara itu agar tidak ada seorang pun yang turut campur.

Dengan demikian, Sayidina Yusuf tidak sekadar menafsirkan mimpi, melainkan juga memberikan kepada raja solusi dan pengaturan yang sesuai. Hal itu menyebabkan raja merasa tenang dengan permintaan Nabi Yusuf as. agar menjadikannya sebagai orang yang mengatur perbendaharaan negara dan memberikannya kebebasan dalam mengatur. Raja tidak mengatakan, “Saya memiliki syariat (aturan) dan anda wajib mengikutinya.” Namun, yang terjadi justru raja merasa rida dengan tafsir mimpinya itu, lalu dijadikan sebagai solusi. Oleh karena itu, raja mengangkatnya sebagai petugas penyimpanan dan distribusi, menurut pendapatnya. [MNews/Rgl]

Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *