Mahasiswa Bebas dari Kekerasan Seksual Hanya dengan Islam Kafah

Mahasiswa Bebas dari Kekerasan Seksual Hanya dengan Islam Kafah

Penulis: Dwi Rahayu, S.I.kom.

Muslimah News, RISALAH KEPEMUDAAN — Setahun berlalu sejak Mendikbudristek Nadiem Makarim mengesahkan Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Regulasi ini merupakan amanat MBKM Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Pertanyaannya, apakah mahasiswa sudah merdeka dari kekerasan seksual?

Faktanya kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di lingkungan kampus, seperti dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, dan viral di media sosial. Pelaku memiliki hubungan (pacaran) dengan korban. (Kompas, 2-12-2022).

Begitu pula pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Universitas Gunadarma, Depok, dilakukan pelaku di rumah kos sekitar kampus. Kejadian berawal ketika pelaku mengajak korban ke kamar kosnya dengan alasan menyelesaikan tugas perkuliahan. (Kompas, 16-12-2022).

Sesat Pikir Solusi Kekerasan Seksual di Kampus

Implementasi dari Permen PPKS adalah pembentukan Satgas PPKS yang diharapkan sebagai ruang aman pengaduan korban dan membawa fungsi dan misi menghapuskan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam pandangan tim Satgas ini, masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus adalah akibat faktor kurangnya sosialisasi SOP Satgas PPKS kepada seluruh civitas academica.

Nyatanya, pandangan tersebut merupakan sesat pikir pihak kampus terhadap penyelesaian kekerasan seksual yang hanya mencukupkan pada soal regulasi. Mereka tidak memandang secara holistik akar penyebab kekerasan seksual dan hal-hal yang menyuburkannya. Ketika mereka memahami bahwa regulasi Permen PPKS sekadar cukup untuk menyelesaikan kekerasan seksual, akhirnya pihak kampus mengoptimalkan sosialisasi Permen PPKS. Padahal, ada bahaya besar yang terkandung pada pasal 5 regulasi ini, yaitu adanya sexual consent.

Konsep sexual consent yang menjadi dasar Permen PPKS diduga kuat akan menyuburkan seks bebas dan perilaku menyimpang L687. Terbukti dari beberapa kasus viral pelecehan seksual di kampus, di antaranya terjadi karena aktivitas berpacaran yang Islam telah mengharamkannya. Ketika aktivitas tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau ada sexual consent, maka tidak dipersoalkan.

Belum lagi makin masifnya aktivitas dan komunitas kaum terlaknat L687 yang seolah menjadi rahasia umum dan akan terus bertambah seiring masifnya kampanye penerimaan terhadap komunitas ini yang berlindung di balik nilai rusak HAM.

Pihak kampus terus menyosialisasikan Permen PPKS sekaligus mengampanyekan sexual consent (yang lahir dari asas sekuler liberal). Padahal, nilai rusak sekuler liberal akan merusak karakter identitas mahasiswa muslim serta menjauhkan mereka dari potensinya sebagai pemuda pemimpin umat dan peradaban.

Islam Menyelamatkan Mahasiswa dari Kekerasan Seksual

Islam bukanlah ideologi reaktif yang memunculkan regulasi hanya saat muncul persoalan. Islam memberikan rahmat atas alam semesta melalui hukum-hukum Allah Taala. Tentunya, rahmat dari aturan Islam akan terasa dan melindungi tatkala diadopsi oleh negara bersistemkan Islam, yakni Khilafah Islamiah.

Khilafah akan menetapkan visi Perguruan Tinggi yang berasaskan akidah Islam untuk mencetak intelektual muslim berkepribadian Islam dan melahirkan pemimpin umat yang akan mengatasi masalah masyarakat. Kurikulum dan arah kebijakannya akan melindungi mahasiswa dari segala bentuk aktivitas yang merusak kepribadian dan karakter identitasnya sebagai muslim.

Berikut ini di antara mekanisme Khilafah dalam memutus rantai kekerasan seksual.

Pertama, menerapkan sistem pergaulan Islam yang mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun privat. Dasarnya adalah akidah Islam. Sistem Islam akan menutup celah bagi aktivitas yang mengumbar aurat atau sensualitas di tempat umum. Ini karena kejahatan seksual bisa terpicu rangsangan dari luar yang kemudian memengaruhi naluri seksual (gharizah an-nau’). Selain itu, kehidupan berjemaah akan diatur terpisah, baik di sekolah, perguruan tinggi, hingga layanan publik. Tidak akan kita jumpai kasus pelecehan seksual di kampus akibat kehidupan campur baur atau khalwat.

Kedua, salam aspek i’lamiyah (media dan informasi), Khilafah berfungsi strategis untuk membangun masyarakat Islam yang kukuh. Tidak akan dijumpai informasi atau media massa yang merusak iman dan akhlak masyarakat. Ini juga menjadi jaminan perlindungan bagi mahasiswa dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) sebagaimana kerap terjadi pada media online sekuler kapitalistik saat ini.

Ketiga, sistem kontrol sosial berupa amar makruf nahi mungkar. Masyarakat akan saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, juga menyelisihi segala bentuk kemaksiatan, termasuk di lingkungan kampus. Semuanya akan dilakukan dengan cara yang baik. Pelaporan dan penjagaan berbagai aktivitas maksiat di lingkungan kampus semata karena dorongan ketakwaan.

Keempat, sistem sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah). Sanksi tegas ini akan berefek jera (zawajir) bagi si pelaku sekaligus menjadi penghapus dosa (jawabir) yang telah dilakukannya ketika sampai waktunya di yaumulhisab kelak.

Demikianlah, mahasiswa akan terbebas dari kekerasan seksual hanya dengan Khilafah yang menerapkan syariat Islam kafah, bukan sistem yang lain! [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *