Hegemoni Soft Power L687Q melalui Diplomasi dan Pink Economy

Penulis: Dr. Fika Komara

Muslimah News, ANALISIS — Seperti dilansir ABC News dan banyak media, Amerika Serikat (AS) telah membatalkan perjalanan utusan khusus untuk hak-hak L687QI+ ke Indonesia setelah kelompok Islam paling berpengaruh di negara itu (Indonesia) menolak kunjungan tersebut. Rencananya, pekan depannya, utusan khusus Jessica Stern akan mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) L687QI+ tersebut, akan melakukan perjalanan ke tiga negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam (28 November—2 Desember 2022); Filipina (3—6 Desember 2022); dan Indonesia (7—9 Desember 2022).

Pada Jumat (2-12-2022), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan bahwa kunjungan tersebut akan merusak nilai-nilai agama dan budaya negara. “Sebagai bangsa yang beragama dan beradab, kita disuruh untuk menghormati tamu. Tapi kami juga tidak bisa menerima tamu yang datang ke sini untuk merusak dan mengacaukan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa kami,” kata Wakil Ketua Dewan Anwar Abbas.

**Diplomasi L687Q AS, Soft Power yang Meracuni Dunia Islam**

Penolakan MUI dan berbagai tokoh muslim terkemuka di Indonesia bukan tanpa alasan. Kehadiran Jessica Stern adalah simbol arogansi AS untuk memaksakan nilai-nilai mereka terhadap negeri muslim.

Pada awalnya, Jessica Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas HAM, termasuk memajukan HAM L687QI+. Namun, soal agenda HAM ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya merespons tegas bahwa alasan bela HAM di balik kunjungan Jessica Stern adalah sikap tebang pilih. Menurut Mu’ti, masalah HAM jelas-jelas terjadi di Palestina, tetapi AS malah diam seribu bahasa.

Di balik semua fenomena meluasnya L687 dan kampanye masif melalui sejumlah gerakan sosial, terdapat peran dan campur tangan politik HAM luar negeri AS. Tidak dimungkiri, AS begitu gencar mengampanyekan legalisasi L687 ke seluruh dunia, termasuk dengan membajak berbagai kebijakan PBB. Pada era Joe Bidan, kampanye L687QI+ makin masif dan agresif dijalankan ke seluruh dunia, bahkan Biden dinobatkan sebagai Presiden AS paling pro L687QI+.[1]

Untuk kawasan Asia, Biden mengutus Jessica Stern dan memilih tiga lokasi negara Asia Tenggara, yakni Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Dipilihnya ketiga negara ini tentu menarik untuk ditelisik. Selain karena memiliki populasi penduduk tertinggi di Asia Tenggara, tiga negara ini sama-sama belum mengesahkan UU pernikahan sesama jenis sebagaimana Taiwan dan Thailand.

Namun, Vietnam baru saja mendeklarasikan bahwa L687 bukan penyakit mental. Keputusan tersebut menjadikan kebijakan kesehatan Vietnam sejalan dengan standar kesehatan global yang diinginkan untuk melayani kaum L687. Begitu pun Filipina, memasukkan faktor orientasi seksual dan identitas gender sebagai alasan yang dilarang untuk di-bully atau diintimidasi dalam UU Anti-Bullying. Poin ini masuk dalam Aturan dan Peraturan Pelaksana (IRR) UU tersebut yang disetujui oleh Kongres Filipina pada 2013.

Sebelum Jessica Stern, AS juga secara agresif membajak program-program PBB. AS dengan USAID-nya berkolaborasi dengan UNDP sejak 2014 dalam proyek “Being LGBT in Asia”; serta meneliti pengalaman hidup L687 di delapan negara (Kamboja, Cina, Indonesia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietnam) dari perspektif HAM dan pembangunan.

Sebanyak 8 juta dolar AS dana yang telah digelontorkan sejak 2014—2017. Proyek ini tidak hanya meneliti, tetapi turut mempromosikan gaya hidup penuh penyimpangan ini, bahkan proyek “Being LGBT in Asia” sudah menyelesaikan fase keduanya (BLIA-2) pada 2019.

Tidak heran, makin tampak pergeseran sikap negara-negara Asia, seperti Taiwan, yang menjadi pelopor dalam mengakui pernikahan sesama jenis pada Mei 2019, diikuti Thailand yang meloloskan RUU Kemitraan Sipil pada Juli 2020.

Lalu, bagaimana dengan negeri muslim di Asia Tenggara? Brunei Darussalam menerapkan hukum rajam bagi pelaku homoseksual, sedangkan Indonesia dan Malaysia masih cukup resistan menolak L687. Meski demikian, pergeseran itu makin terlihat. Hasil survei nasional di Indonesia oleh SMRC 2018 menunjukkan 57,7% publik berpendapat bahwa L687 punya hak hidup Indonesia, sedangkan 41,1% berpendapat sebaliknya.

Negeri muslim harus makin waspada, terutama terhadap penetrasi ide-ide liberal ini pada kaum mudanya. Apalagi selama enam dekade terakhir, promosi gaya hidup L687QI+ telah meningkat sedemikian rupa sehingga sulit untuk dilepaskan dari kehidupan modern.

Selain merupakan gerakan politik ideologis terorganisir yang disponsori oleh AS sang kampiun kapitalis Barat dan korporasi swasta mereka, kampanye L687 juga sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang dikenal dengan “pink capitalism” karena komunitas ini merupakan pasar besar bagi kapitalis dengan keuntungan miliaran dolar.

Asisten Menteri Luar Negeri AS (2015) Urusan Demokrasi HAM dan Buruh Tom Malinowski menegaskan, “Korporasi-korporasi besar diminta untuk mempromosikan hak asasi orang-orang L687 di seluruh dunia. Pada abad 21, pemerintah perlu dibantu gagasan, tenaga, dan dukungan para pemimpin bisnis, inovator, dan wirausahawan untuk mendukung orang-orang L687. Kita harus tegar menghadapi ketidakadilan terhadap orang-orang L687 di seluruh dunia.”

Pink Capitalism, “L687Q Enabler” Melalui Budaya Populer

Dekade 2010-an telah menjadi dekade betapa hak dan kebebasan L687Q+ telah meningkat secara signifikan di negara-negara Barat. Dari musik hingga TV, 10 tahun terakhir kita melihat budaya populer makin terlibat dengan komunitas L687QI+. Sepuluh tahun lalu, Lady Gaga adalah bintang yang menjadi advokat gigih untuk hak L687QI+, baik di dalam maupun luar panggung.

Bintang pop gay pun bermunculan, seperti Troye Sivan dari Australia (yang secara eksplisit membahas seks gay dalam musiknya), Olly Alexander asal Inggris, Nakhane (penyanyi Afrika Selatan yang telah mengeksplorasi konflik antara agama dan seksualitas dalam musiknya), dan musisi Inggris MNEK telah dinominasikan Grammy.[2] Di Asia turut bermunculan artis-artis gay melalui industri drama seri dan musik yang bermunculan dari Cina, Jepang, dan belakangan banyak diprakarsai Thailand.

Belajar dari kasus Cina, digitalisasi menjadi “enabler” masuknya nilai-nilai homoseksual ke dalam masyarakat Cina yang pada awalnya sangat resistan, bahkan mengklasifikasikan L687 sebagai kejahatan di Cina hingga 1997 dan sebagai penyakit mental hingga 2001.

Dalam artikel Foreign Policy 2017 terungkap bahwa pasar L687 bernilai triliunan dolar adalah anak-anak muda pada saat transformasi sosial berjalan dengan sangat cepat menggeser nilai-nilai lama seiring keterbukaan teknologi dan informasi pada masyarakat Cina. Motor utama kampanye L687 di Cina justru adalah perusahaan-perusahaan teknologi karena pasarnya yang sangat besar.

Aplikasi panggilan mobil terkemuka China Didi Chuxing, mesin pencari teratas Baidu, marketplace Alibaba, pembuat ponsel pintar Cina Meizu, dan aplikasi karaoke populer Changba, semuanya menjalankan kampanye media sosial pro L687.[3] Dengan demikian, kaum muda merupakan segmen pertama yang terpapar paham ini karena mereka adalah pengguna utama jasa teknologi yang dibuat makin inklusif dengan nilai-nilai luar.

Pada perkembangannya, komunitas L687 di Cina memiliki daya beli yang kuat, mampu membelanjakan sekitar $300 miliar per tahun. Sebanyak 56% pria L687 dan 62% wanita L687 di Cina mengatakan bahwa faktor terpenting yang memengaruhi keputusan pembelian mereka adalah dukungan perusahaan terhadap kebijakan dan peraturan ramah L687.

Inilah yang disebut “pink money” atau “pink capitalism”, yakni penggabungan gerakan L687 ke dalam dinamika kapitalisme yang menyiratkan komersialisasi komunitas itu dalam industri gaya hidup kapitalisme yang mengeksploitasi syahwat dan sangat berpengaruh pada generasi muda.[4]

Untuk AS saja, pada 2015, daya beli gabungan populasi dewasa L687 AS diperkirakan mencapai 917 miliar dolar (Witeck Communications, 2016). Pink capitalism kini menjadi makin masif karena didukung oleh korporasi kapitalis, seperti Starbucks, Apple, Facebook, Instagram, dan sebagainya.

Di Asia sendiri, pink money adalah metode paling cepat terserap pada anak-anak muda, termasuk kaum muda muslim di Indonesia dan Malaysia. Batas toleransi terhadap L687 akhirnya makin menipis dan longgar karena industri budaya populer ini juga makin mencengkeram melalui gaya hidupnya.

Produk-produk hiburan, seperti anime ‘Fujoshi’ dari Jepang dan kemudian dikembangkan Thailand dengan industri seri Boy Love (BL)-nya yang digemari jutaan remaja perempuan Asia, memiliki penghasilan hingga 1 miliar baht per tahun. Pada Juni 2021, badan promosi investasi Thailand membantu mengamankan 360 juta baht (10,7 juta dolar) investasi asing untuk Thai BL.[5]

Beberapa pihak menilai bahwa BL—sebagai soft power Thailand—melakukan untuk citra global bangsa Asia Tenggara, sebagaimana “ledakan yoga” untuk India atau K-pop untuk Korea Selatan. Walhasil, kampanye L687Q di Asia Tenggara makin masif dan disponsori kekuatan Barat, baik secara formal melalui PBB maupun secara informal melalui industri gaya hidup dalam bentuk film, musik, dan fesyen.

Kewaspadaan dengan Kesadaran Politik Islam

Pada saat yang sama, L687 sudah menjadi gerakan sosial politik sekaligus industri gaya hidup komersial yang agresif memenuhi ruang-ruang publik. Tidak pelak, arus kerusakan ini bisa menjadi alat penghancur yang sangat kuat bagi masyarakat.

Fenomena ini butuh kesiagaan dan kewaspadaan tokoh umat dan para pengemban dakwah hingga pada tingkat kesadaran politik Islam. Setidaknya, para dai harus memperhatikan dua sumbu penyebaran L687.

Pertama, ranah formal melalui reformasi hukum dan perundangan. Sumbu pertama ini biasanya didorong melalui jalur diplomasi, yakni Lembaga PBB di skala internasional. Sedangkan pada skala lokal, kampanyenya dimotori oleh LSM dan aktivis-aktivis HAM liberal yang terus bergerilya memperjuangkan reformasi hukum dan perundangan agar L687 bisa diakomodasi di dunia Islam. Mereka membabi buta berkoar-koar bahwa ide-ide L687 yang cacat ini adalah tolok ukur masyarakat beradab dan membela HAM. Namun, mereka diam pada pelanggaran HAM Muslim Palestina atau Uighur.

Pada ranah nonformal adalah melalui budaya populer. Sumbu kedua ini digerakkan oleh korporasi kapitalis, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi, media sosial, dan hiburan yang memiliki pasar besar kawula muda. Merekalah yang mendulang pink money atau banyak cuan. Hal ini selaras dengan watak asli kapitalisme yang lihai mengeksploitasi syahwat dan kesenangan manusia.

Ironisnya, para kapitalis sponsor L687 ini seolah buta terhadap kerusakan peradaban di masyarakat mereka sendiri akibat mewabahnya liwat modern, seperti penyakit AIDS dan menular seksual, wabah kesehatan mental, perselingkuhan, KDRT, peningkatan perceraian dan banyak penyakit sosial lainnya.

Sebanyak 43% kaum gay yang berhasil didata, mengaku melakukan aktivitas homoseksual lebih dari 500 orang, 28% lebih dari 1.000 orang. Pasangan mereka banyak yang hanya semalam atau beberapa menit saja.[6] Sungguh, perilaku menyimpang kaum Sodom modern ini sangatlah destruktif.

Urgensi Kembalinya Perisai Fitrah Manusia

Dari paparan fenomena ini, jelas bahwa AS tidak akan pernah berhenti mempromosikan L687. Baginya, ini adalah bagian mendasar dari peradaban Barat, terutama dalam nilai-nilai kebebasan. Ditambah selain kepentingan nilai ideologis mereka yang tidak bermoral, AS dan negara Barat lainnya juga mendapat keuntungan ekonomi untuk membuka pasar L687 di negeri-negeri muslim, terutama menyasar anak-anak mudanya yang paling terbuka dengan kecepatan informasi dan teknologi.

Untuk mengadang arus gerakan L687 ini, tentu membutuhkan kapasitas besar, tidak cukup dengan satu dua kali penolakan, melainkan perlu upaya yang lebih sistematis dan terorganisir untuk mengimbangi kerusakan yang disponsori AS ini.

Umat Islam memerlukan pemimpin adil yang kuat dan bervisi demi mengadang gelombang kerusakan yang terus dikampanyekan oleh AS, Barat, dan korporasi kapitalis mereka.

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Sesungguhnya, al-imam (khalifah) itu perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll.).

Apalagi secara normatif, umat Islam sudah memahami bahwa homoseksualitas adalah penyimpangan yang jelas-jelas melawan fitrah manusia.

Allah Taala berfirman, “… wanita (istri) kalian adalah ladang bagimu. ….” (QS Al-Baqarah [2]: 223).

Ayat ini mengandung norma bahwa fitrah manusia adalah heteroseksual. Islam memberikan jawaban tuntas terkait dorongan seksualitas seseorang, yakni melalui lembaga pernikahan. Islam juga sangat tegas memberikan sanksi bagi kaum homo dan lesbi sebagai perbuatan menyimpang, sebagaimana laknat Allah Taala pada kaum Sodom yang menentang Nabi Luth.

Oleh karenanya, saat ini yang diperlukan adalah kembalinya protector umat—Khilafah al-Junnah—sebagai satu-satunya sistem yang direstui oleh Sang Pencipta seluruh umat manusia yang menunjukkan jalan yang benar menuju luhurnya moral dan martabat manusia, serta kemakmuran di dunia ini.

Pertanggungjawaban kita pada hari kiamat kelak pun hanya berdasarkan perintah dan larangan-Nya. Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS Ali Imran: 19). [MNews/Gz]