Muslimah News, NASIONAL — Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi menilai, sektor investasi menjadi satu-satunya harapan pemerintah untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman krisis global saat ini, terutama investasi yang berasal dari luar negeri atau FDI (Foreign Direct Investment). Hal itu disampaikannya dalam Forum Kemitraan Investasi di Jakarta, Rabu (07-12-2022).
Daya beli masyarakat pada 2023 diperkirakan akan menurun seiring dengan berkurangnya insentif yang diberikan pada saat pandemi COVID-19. Sementara itu, tekanan suku bunga akan menyebabkan konsumsi rumah tangga berkurang.
Di sisi lain konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan mengalami tekanan karena defisit anggaran akan kembali ditetapkan kurang dari 3%.
Dari sisi ekspor dan impor komoditas ekspor utama Indonesia juga diprediksi akan mengalami tekanan dengan kondisi global saat ini. Harga komoditas nikel, tembaga, timah, mulai turun.
Tidak Membawa Kesejahteraan
Terkait investasi asing ini, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. justru menilai investasi asing tidak membawa kesejahteraan.
“Yang sudah pasti terlihat, dari berbagai investasi asing yang selama ini masuk ke Indonesia, tidak membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat luas,” tuturnya kepada MNews, Ahad (11-12-2022).
Saat ini, ujarnya, pondasi pembiayaan ekonomi pembangunan bertumpu pada investasi asing, orientasinya dalam rangka meningkatkan GNP. “Dengan strategi pembiayaan pembangunan demikian, problem yang terus terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang makin parah, antara kelas ekonomi bawah (dalam jumlah mayoritas) dengan kelas ekonomi atas (dalam jumlah yang sangat kecil dari populasi rakyat Indonesia),” bebernya.
Begitu juga, sambungnya, ketakadilan terjadi sebagai dampak regulasi sistem kapitalisme sekuler yang menjadikan aset milik rakyat diberikan kepada para investor. “Apalagi, kalau mengutip pernyataan Mendagri baru-baru ini , ternyata yang dimaksud investasi asing adalah termasuk juga rencana menjual pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia,” tukasnya.
Regulasi Islam
Menurut Nida, seharusnya berbagai regulasi ekonomi yang mengatur aset sumber daya alam dan berbagai aset umat yang lain, diatur dengan regulasi yang berasal dari sistem Islam kafah.
“Regulasi itu hanya bisa dijalankan oleh sistem Khilafah Islam, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. ketika mengatur berbagai aset sumber daya alam,”ujarnya mengingatkan.
Adapun strategi pembiayaan pembangunan ekonomi di dalam sistem Islam kafah, ucapnya, justru melarang keras masuknya investasi asing karena menjadi jalan masuknya penguasaan negara luar terhadap aset-aset milik umat.
“Melarang pula pengambilan utang berbunga dari negara atau lembaga keuangan internasional. Selain karena praktik riba di dalamnya, berbagai utang itu pun tidak membawa kebaikan apa pun bagi pembangunan ekonomi negara. Dalam jangka pendek, menghancurkan sistem moneter, dalam jangka panjang menghancurkan sistem APBN,” ungkapnya.
Regulasi yang dijalankan dalam Khilafah, jelas Nida, menggunakan pembiayaan pembangunan didalam arrangement (pengaturan) sistem keuangan negara baitulmal.
“Dengan tiga pos pendapatan utama, maka Khilafah sama sekali tidak membutuhkan pinjaman dan investasi dari negara lain untuk membiayai roda pembangunan ekonominya,” yakinnya.
Pos pendapatan utama itu, lanjutnya, berasal dari pemasukan zakat mal, pemasukan dari pengelolaan aset milik umum meliputi semua sumber daya alam dengan deposit melimpah yang dikelola negara secara mandiri, dan pengelolaan harta negara semacam pemasukan dari tanah produktif dan lain-lain.
“Kalau Allah Swt. sudah memberikan regulasi yang demikian sempurna, lalu kenapa kita berlama-lama tidak segera memberlakukannya. Apalagi yang kita tunggu?” pungkasnya. [MNews/IA]
