Konsep Hak Asasi Meliberalisasi Anak

Konsep Hak Asasi Meliberalisasi Anak

Penulis: Arini Retnaningsih

Muslimah News, FOKUS — Viral di media sosial, seorang ibu di Palembang, Sumatra Selatan, dilaporkan ke polisi oleh anak sendiri lantaran sang anak tidak terima dimarahi dan dipukul. Remaja 12 tahun itu dimarahi karena sang ibu mendapati chat vulgar dengan seorang pria di ponsel putrinya itu. (Detik News, 2-12-2022).

Peristiwa ini, sekalipun kemudian selesai secara kekeluargaan, tetapi mengundang keprihatinan banyak kalangan. Di satu sisi, keterbukaan informasi memang telah memperluas cakrawala dan wawasan anak. Namun, di sisi lain, membuka peluang anak mendapatkan pemahaman yang salah atau salah menempatkan suatu informasi sehingga salah pula dalam menyikapi suatu kejadian.

Konsep hak asasi anak, misalnya, ketika anak memperoleh informasi bahwa ia memiliki hak-hak dasar, ia menerima informasi ini dalam pandangan hitam putih yang terbatas dalam lingkup yang ia ketahui. Ia tidak memiliki standar yang tepat dalam menilai dan menentukan sikap. Bahkan, atas nama hak asasi ini, banyak kasus anak yang melaporkan orang tuanya sendiri ke pihak berwenang atau orang tua yang tidak berani mengambil sikap tegas terhadap anak dengan alasan akan melanggar hak mereka.

Akibat yang muncul dari hal ini adalah makin longgarnya pengawasan dan pendidikan orang tua terhadap anak. Jika dahulu anak menolak belajar mengaji, orang tua akan memaksa, jika perlu menyiapkan alat pemukul di dinding rumah. Kalau zaman sekarang, anak bebas menolak dan orang tua tidak berdaya karena paradigma hak asasi anak menahan orang tua untuk memaksa dan memukulnya.

Yang lebih membuat rancu, sebagian kalangan mencari legitimasi hak asasi anak dalam Islam. Mereka mencari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah untuk menguatkan ide ini, bahkan mendakwahkannya kepada kaum muslim.

Benar bahwa Islam juga menetapkan hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya, tetapi paradigma konsep hak ini berbeda jauh dengan paradigma hak asasi anak versi PBB yang diratifikasi dan diterapkan di negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia.

Konsep Hak Asasi Anak

Hak asasi anak (children’s rights) adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Hak-hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil.

Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Selain negara, berdasarkan penjelasan UU 35/2014, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Konsep hak asasi anak ini lahir di Barat sehingga paradigma yang membangunnya adalah ideologi yang mereka anut, yakni kapitalisme. Konsep ini memberikan kebebasan seluas-luasnya pada tiap individu untuk bertingkah laku, beragama, berpendapat, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan paradigma ini, orang tua tidak bisa mengondisikan agama tertentu pada anak ataupun memaksa anak melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan keinginan anak, seperti menutup aurat. Bahkan, orang tua tidak boleh melarang anak memiliki orientasi seksual tertentu yang berimbas pada maraknya L687Q1+.

Konsep hak anak seperti ini tentu saja membatasi wewenang orang tua dalam mendidik, mengarahkan, dan membentuk kepribadian anak, juga membatasi masyarakat dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Tidak heran jika nilai-nilai liberalisasi (kebebasan) menguasai benak para pemuda. Implikasinya, merebaklah pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perundungan, hingga kerusakan moral atas nama hak asasi.

Konsep Hak Anak dalam Islam

Allah menurunkan syariat Islam untuk menjadi solusi bagi setiap persoalan manusia, termasuk anak. Oleh karenanya, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya menjamin kebaikan bagi umat ketika diterapkan.

Terkait anak, Islam memiliki seperangkat aturan yang menjamin anak tumbuh sempurna. Aturan-aturan ini dibebankan kepada orang tua, masyarakat, dan negara dalam bentuk kewajiban sehingga bisa disebut sebagai “hak anak”, tetapi dalam makna jaminan yang bermakna lebih kuat dari sekadar hak yang diperoleh anak.

Paradigma hak atau jaminan pada anak ini adalah mengantarkan anak menjadi sosok manusia berkepribadian Islam yang sanggup menjalankan amanahnya sebagai khalifatun fil ardh, bukan paradigma kebebasan sebagaimana pandangan Barat.

Tersebab ini merupakan kewajiban, Allah akan meminta pertanggungjawaban atasnya. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari).

Kewajiban orang tua yang juga merupakan jaminan bagi anak. Di antaranya, pertama, jaminan untuk hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Allah telah melarang orang tua untuk membunuh anak karena takut miskin (lihat QS Al-Isra’: 31) maupun karena anaknya perempuan (lihat QS At-Takwir: 8—9).

Jaminan hidup dan tumbuh kembang anak telah dimulai sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu hamil boleh tidak berpuasa. Setelah lahir, agar anak tumbuh optimal, anak berhak mendapatkan ASI (lihat QS Al-Baqarah: 233). Anak juga mendapat jaminan hadanah (pengasuhan) sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, serta jaminan mendapatkan nafkah dan penjagaan dari para wali (ayah dan kerabat ayah) yang urutannya telah ditentukan.

Kedua, jaminan pendidikan dan penjagaan agama (lihat QS At-Tahrim: 6). Orang tua wajib menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menanamkan iman, membentuk kepribadian Islam, mengajarkan ibadah, dan memahamkan Al-Qur’an.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, ibu bapaknyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Muttafaqun ‘Alaih).

Firman Allah Taala, “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ‘Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah), sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar.” (QS Luqman: 13).

Dari sahabat Jabir bin Samurah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu sha.” (HR At-Tirmidzi).

Sebagaimana orang tua, masyarakat dan negara juga memiliki kewajiban yang sama terhadap anak, tetapi dalam skala yang lebih luas. Masyarakat berkewajiban menegakkan amar makruf nahi mungkar terhadap orang tua dan negara saat mereka mengabaikan kewajibannya terhadap anak. Masyarakat juga wajib menciptakan lingkungan kondusif untuk perkembangan anak, menjauhkan anak dari berbagai pengaruh buruk, serta memberikan pendidikan yang positif dan produktif bagi anak.

Sementara itu, negara berkewajiban menyusun aturan-aturan yang memastikan anak memperoleh jaminannya, mengambil alih tanggung jawab nafkah dan pengasuhan apabila tidak ada kerabat anak yang mampu melakukannya, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan suasana kondusif dengan melarang paham-paham yang berbahaya dari luar, membatasi dan mengatur media informasi, serta menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar kewajibannya terhadap anak.

Dengan sinergisitas antara orang tua, masyarakat, dan negara, hak anak dapat terpenuhi dengan sempurna. Berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menetapkan hak asasi bagi anak, tetapi tidak menetapkan mekanisme pemenuhannya secara sempurna.

Bolehkah Memarahi dan Memukul Anak?

Perbedaan paradigma terkait hak anak antara Islam dan kapitalisme telah melahirkan perbedaan juga dalam pemenuhannya. Dalam perspektif kapitalisme, anak mendapat kebebasan dan orang tua tidak boleh melanggarnya, sedangkan dalam perspektif Islam, anak mendapatkan jaminan untuk menjadi anak yang saleh. Oleh karena itu, orang tua justru wajib untuk mendidik anak dan boleh baginya memarahi anak atau memukulnya dalam konteks mendidik, bukan menyakiti atau melampiaskan emosi.

Beliau saw. bersabda, “Perintahlah anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka (jika mengabaikan salat) pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR Abu Daud).

Dalam Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah dijelaskan, “Bolehnya memukul anak dipersyaratkan ada sangkaan kuat bahwa akan tercapai maslahat yang diinginkan dan pukulannya bukan pukulan yang melukai atau berat bagi sang anak, dan wajib menghindari memukul wajah dan anggota badan yang rawan.” (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 45/71).

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ra., Nabi saw. bersabda, “Jika kalian memukul, maka jauhi wajah.” (HR Abu Daud no.4493. Disahihkan Al-Albani dalam Shahih Abu Daud).

Demikian juga, tidak boleh memukul kepala, kemaluan, perut, atau anggota badan yang rawan lainnya. Dari Abu Sa’id al-Khudri ra. Nabi saw. bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR Ahmad I/313 no. 2867, dan Ibnu Majah no. 2431, dihasankan oleh An-Nawawi dalam Al-Arbain no. 32).

Dengan demikian, memukul adalah bertujuan untuk memberikan pengajaran, bukan untuk menyakiti anak, apalagi menganiaya.

Khatimah

Ketika aturan diserahkan kepada manusia, tidak akan lahir solusi tuntas karena manusia bersifat subjektif dan memiliki kemampuan terbatas dalam mengidentifikasi apa yang bermaslahat bagi dirinya dan manusia lainnya.

Hal inilah yang terjadi ketika manusia merumuskan hak asasi anak. Ideologi kapitalisme yang berakar pada sekularisme, ketika dijadikan sebagai landasan penyusunan aturan bagi umat Islam, justru akan makin menjauhkan umat dari agamanya dan melahirkan berbagai kerugian lainnya.

Dalam konteks hak asasi anak, konsep ini memunculkan kerusakan generasi sebagaimana terjadi dalam kasus dilaporkannya ibu oleh anaknya sendiri karena melarang berpacaran. Apabila generasi telah rusak, bagaimanakah masa depan umat pada masa berikutnya?

Walhasil, solusi dan landasan sahih hanya akan kita temukan pada aturan yang dibuat oleh Yang Maha Tahu terhadap ciptaan-Nya, yaitu aturan Allah Sang Hakim, Sebaik-baik Pembuat Aturan. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *