[Kabar] Sebut Khilafah Bukan Solusi Persoalan Bangsa, Ulama: Ini Tuduhan Serius

[Kabar] Sebut Khilafah Bukan Solusi Persoalan Bangsa, Ulama: Ini Tuduhan Serius

Muslimah News, NASIONAL — Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyoroti klaim sistem Khilafah menjadi solusi persoalan bangsa.

Menurutnya, narasi ini perlu diwaspadai karena bisa mengganggu stabilitas nasional Indonesia. “Khilafah bukanlah solusi, tapi justru menjadi desepsi (tindakan penyusupan), delusi (keyakinan semu), destabilisasi, dan degradasi bangsa,” kata Imam Pituduh di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Imam menilai narasi ini sengaja disebarkan guna menyesatkan masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, dan membangun ketakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

“Kondisi ini, tidak boleh dibiarkan. Sebab, dikhawatirkan memengaruhi opini, stabilitas publik, serta kerentanan terhadap imunitas ideologi Pancasila,” tegasnya.

Gerakan serta jaringan Khilafah di Indonesia, lanjutnya, akan memicu kerentanan dan kerawanan terhadap imunitas ideologi Pancasila. Selanjutnya bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan dibiarkan akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

“Solusi atas berbagai problematik yang sedang kita hadapi bukanlah Khilafah. Namun, meneguhkan kembali Pancasila dan menggerakkan semangat gotong-royong dan kebhinnekaan yang sudah sesuai dengan jiwa taawun dan tasamuh dalam Islam,” ujarnya.

Tuduhan Serius

Menanggapi pernyataan Imam Pituduh ini ulama aswaja K.H. Rokhmat S.Labib, M.E.I. mengatakan ini tuduhan serius.

“Menyebut Khilafah tidak memberikan solusi, apalagi menimbulkan malapetaka adalah tuduhan serius yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Takutlah kepada-Nya. Sungguh azab-Nya sangat pedih,”ungkapnya kepada MNews, Kamis (1-12-2022).

Ia menandaskan, sebutan Khilafah itu berasal dari Nabi saw.. “Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi menyebutnya dengan Khilafah ala minhaj nubuwwah, Khilafah atas dasar metode kenabian. “Pemimpinnya khalifah. Ini disebutkan secara sahih dalam banyak hadis,”tegasnya.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lanjutnya, Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa pemimpin setelah Nabi adalah khulafa, bentuk jamak dari khalifah. “Dalam hadis itu jelas disebutkan khalifah, bukan raja, kaisar, presiden, atau lainnya. Padahal, semua istilah bagi kepala negara itu sudah ada,” ungkapnya.

Bahkan, jelasnya,  sepeninggal Rasulullah, para sahabat pun segera mengangkat Sayyidina Abu Bakar ra. sebagai khalifah yang pertama. “Tidak ada satu pun sahabat menyebut Abu Bakar sebagai raja, kaisar, atau presiden,” tandasnya.

Rasulullah saw. juga memerintahkan kaum muslim berpegang kepada Sunah Nabi dan Sunah al-khulafa’ al-rasyidin al-mahdiyyin. “Itu di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahwa Khilafah adalah ajaran Islam,” sebutnya mengingatkan.

Mengangkat Khalifah Wajib

Kiai Labib menegaskan, tidak aneh jika semua ulama sepakat mengangkat seorang khalifah yang menerapkan Islam adalah fardu ain. “Hal ini dengan jelas disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Khilafah menjadi makin penting ketika dikaitkan dengan penerapan Islam karena banyak sekali hukum dalam syariat yang hanya bisa ditegakkan dengan Khilafah. 

“Oleh karena itu, Khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana ajaran Islam lainnya, seperti salat, zakat, saum, haji, jihad, dan lain-lain. Sebagai ajaran Islam, maka Khilafah adalah ajaran yang baik dan memberikan kebaikan. Juga akan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin,” pungkasnya.

Akibat Penerapan Sekulerisme

Sementara itu, pengamat politik Islam Dr. Riyan M.Ag. mengatakan masalah kebangsaan itu muncul akibat penerapan sekularisme.

“Semua masalah kebangsaan, seperti korupsi, kesenjangan kaya dan miskin, utang luar negeri yang berbasis riba, perampokan sumber daya alam, zina, L68T, khamar itu muncul akibat penerapan ideologi sekularisme-demokrasi-kapitalisme. Bukan karena penerapan Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah,” tuturnya.

Maknanya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengganti ideologi kapitalisme tersebut dengan Islam, bukan malah mendukung praktek kapitalisme itu. “Maka ini relevan menjadikan Islam sebagai solusi, bahkan satu-satunya solusi masalah kebangsaan saat ini,” tukasnya.

Ia memberikan contoh solusi Islam terhadap masalah kebangsaan. “Islam melarang korupsi yang dihasilkan demokrasi yang berdasarkan aturan manusia. Berbiaya mahal dan penuh dengan dominasi pemodal (kapitalis, cukong, oligark). Maka, dengan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan akan melahirkan pemimpin yang berintegritas dan secara proses tidak akan didominasi segelintir pemodal. Dan akan melahirkan pemimpin yang menerapkan Islam bukan menerapkan aturan manusia,” urainya.

Ajaran Islam

Ryan menegaskan, Khilafah adalah ajaran Islam. Syariah kafah adalah konsekuensi dari keimanan seorang muslim.Islam ditegaskan Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin.

“Adalah menunjukkan kedangkalan berpikir bila ada yang mengatakan Khilafah bertentangan dengan spirit Islam karena Khilafah jelas bagian ajaran Islam. Khilafah adalah ajaran Islam dalam pemerintahan. Artinya secara keyakinan, Islam adalah solusi untuk berbagai masalah kehidupan. Mengingkari Islam akan menimbulkan kesempitan dan kefasadan. Yang itu berarti dosa dan maksiat,” tandasnya.

Ryan mengatakan, adalah fakta bahwa daulah Islam (penyebutan pemerintahan di zaman Nabi Saw.) dan Khilafah Islam (pada zaman sahabat dan sesudahnya) sebagai entitas negara yang sama. “Sama-sama menjalankan syariat kafah dan membawa kepada baldah thayyibah wa rabbun ghafur(negeri yang penuh dengan kebaikan karena Islam dan diampuni Allah karena ketaatan penduduknya),” bebernya.

Menurut Ryan, piagam madinah basisnya adalah Islam dan Rasul saw. adalah kepala negara Madinah yang menerapkan hukum Islam, supremasi hukumnya adalah hukum Islam, dan kekuasaan ada di tangan umat Islam.

“Jad,i adalah hal yang kontradiktif dan ahistoris kalau menganggap bahwa yang diterapkan Rasul saw. bukan Islam. Salah satu buktinya adalah bila ada persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Madinah, maka hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan ini berlaku untuk semua warga. Ini pun tidak ada masalah dengan pluralitas dan kedamaian masyarakat karena hukum Islam justru membawa dan menjamin keadilan bagi semua warga negara, muslim dan kafir,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Antaranews

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *